Selama tahun 2017, pemerintah telah mengesahkan dan mengundangkan 18 Undang-Undang, yaitu:
| Nomor | Tentang |
|---|---|
| 1 | Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura, 2014 (Treaty Between the Republc of Indonesia and the Republic of Singapore Relating to the Delimination of the Territorial Seas of the Two Countries in the Eastern Part of the Starit of Singapore, 2014) |
| 2 | Jasa Konstruksi |
| 3 | Sistem Perbukuan |
| 4 | Pengesahan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina Mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif, 2014 (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of The Philippines Concerning The Delimitation Of The Exclusive Economic Zone Boundary, 2014) |
| 5 | Pemajuan Kebudayaan |
| 6 | Arsitek |
| 7 | Pemilihan Umum |
| 8 | Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 |
| 9 | Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang |
| 10 | Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 |
| 11 | Pengesahan Minamata Convention On Mercury (Konvensi Minamata Mengenai Merkuri) |
| 12 | Pengesahan Asean Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women and Children (Konvensi Asean Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak) |
| 13 | Pengesahan Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China Tentang Ekstradisi |
| 14 | Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Independent State of Papua New Guinea Concerning Cooperation Activities In The Field of Defence) |
| 15 | Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 |
| 16 | Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang |
| 17 | Pengesahan Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization (Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh Mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) |
| 18 | Pelindungan Pekerja Migran Indonesia |