Laskar Informasi

Pencarian Daftar Isi

Manusia dan Warga Negara dalam Rentangan Sejarah Politik Bangsa

12 Jun 2016

Sekali-sekali barangkali tidak ada salahnya kalau pembicaraan tidak langsung menukik pada masalah yang sedang menjadi perhatian, apalagi kalau masalah itu bisa diperdebatkan pula. Bukan untuk melupakannya , tetapi sekedar mengalihkan perhatian pada hal-hal yang tampaknya berbeda, tetapi jangan-jangan bisa juga bisa berfungsi sebagai bahan perbandingan. Bukankah tidak jarang perbandingan – entah disengaja, entah tidak—bisa juga mempertebal pemahaman tentang sifat dan corak dari masalah yang sedang dihadapi?Jadi barangkali ada juga baiknya kalau sekelumit pernyataan dari sebuah naskah berbahasa Melayu dari awal abad 17 (1603), Tajus salatin, yang tulisan Buchari al-Jauhari , dari Aceh Darussalam, dikutib.Soalnya ialah pasal pasal pertama dari naskah Melayu ini berjudul “pada menyatakan peri mengenal diri supaya diketahui”. Pasal kedua ,” pada menyatakan peri mengenal Tuhan yang menjadikan sekalian alam”. Dan pasal-pasal selanjutnya bukan saja mempersoalkan kehidupan kenegaraan dan tetapi juga pelajaran dan nilai moral. Kesemuanya dijalin dalam rangkaian kisah kesejarahan dan ajaran agama—baik dari al Quran , hadith, maupun tarich, yang mengutib pandangan dan pengalanan ulama terkemuka dalam sejarah. Pasal terakhir (Pasal kedua puluh empat) dari naskah ini berisi beberapa pesan pada “segala raja-raja”. Pertama mengatakan bahwa “ kitab ini tanda kurnia Allah taala padanya kebajikan dunia akhirat”. Sedangkan pesan yang kedua disampaikan kepada “ menteri hulubalang dan hamba raja”—supaya mengingat mereka “kebajikan dunia akhirat akan rajanya. Sedangkan pesan ketiga kepada rakyat supaya rakyat sadar juga akan pesan moral dari naskah ini.

Begitulah di saat perdebatan tentang pengalaman masa lalu bangsa – yang menyangkut pengalaman yang dulu pernah dialami kini telah dilihatsebagai drama, bahkan tragedi, kemanusian, yang cukup kompleks dan kini telah memancing berbagai corak perdebatan— secuil kalimat dari naskahmungkin menarik juga untuk disimak.

“ Bermula tersebut di dalam kitab Siyaru ‘l-Muluk , bahwa pekerjaan adil itu suatu nikmat daripada Allah taala, kemudian daripada nikmat itu itu iman dan pekerjaan lalu suatu bala, kemudian daripada bala itu kufur, tiada terlebih bala lain daripadanya. Bermula tersebut dalam kita Fad’ilu ‘l Muluk, dalam sehari raja yang adil dalam kerajaan terlebih besar pahalanya daripada sembahyang sunat enam puluh tahun”.

Selanjutnya naskah ini mengutib hadith yang berbunyi, “Barang siapa raja tiada mengasihi rakyatnya , maka diharamkan Allah taala akan dia surga”.

 Konon terjemahan bahasa Jawa dari naskah Melayu  ini sangat disenangi oleh Sultan Mangkubumi , pendiri kesultanan Yogyakarta. Ia tentu sekarang saja lebih dikenal sebagai Sultan Hamengbuwono I. Konon, sebagaimana seorang ilmuwan Inggris  menemukan buktinya, Diponegoro sangat menganjurkan adiknya, yang telah dinobatkan sebagai Hamengkuwono IV untuk memplejari naskah ini. Naskah ini telah diterjemahkan ke bahasa Jawa tiga kali. Dalam “memoire”-nya Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi sangat mengecam kemunduran beberapa kesultanan di Tanah Semenanjung . Hal ini terjadi, katanya, karena para sultan itu telah mengabaikan pelajaran berharga dari Tajul salatin.Terlepas dari kemungkinan subjektivisme sang pujangga Melayu ini namun harus diakui juga naskah ini adalah “teori politik” tertua  yang dihasilkan bumi Nusantara. Teori ini tidak dijukan dalam bentuk cerita tetapi sebagai rangkaian pernyataan yang diberi contoh dan ilustrasi dalam bentuk kisah dan tentu saja dengan sekian banyak kutiban dari al Qur’an dan Hadith.

Winstedt, seorang pejabat pemerintahan Inggris di Tanah Semenanjung Malaya, tetapi lebih dikenal sebagai seorang ahli bahasa dan sastra Melayu klassik , mengatakan bahwa Tajus -salatin adalah sebuah naskah terjemahan dari bahasa Persia. Memang benar sumber-sumber yang dipakai dalam penulisan naskah ini banyak yang berasal dari Persia, tetapi Tajus-salatin tidak didapatkan dalam warisan Persia. Jadi kini para ilmuwan umumnya berpendapat bahwa meskipun Tajus salatin ini sangat dipengaruhi oleh pemikiran yang terpantul dari naskah-naskah Persia dan Arab, tetapi naskah ini adalah tulisan asli dari seorang ilmuwan Aceh Darussalam yang dihasilkannya di saat-saat ketika kesultanan ini sedang sibuk dengan berbagai corak kerancuan kemahkotaan. Sultan Iskandar Muda (1607-1636) mulai memerintah setelah naskah ini selesai ditulis. Entah karena sang Sultan mengikuti dengan baik nasehat –nasehat yang tertulis dalam naskah ini , entah karena faktor-faltor lain, tetapi bukankah kejayaan kekuasaan Aceh terjadi di masa pemerintahannya? Sebelum Sultan Iskandar Muda naik takhta—sebagaimana dikisahkan oleh Nuruddin ar-Raniri dalam naskah besarnya, Bustanus- Salatin—kesultanan Aceh praktis dihiasi oleh berbagai kisah pergantian dan bahkan juga pemakzulan raja.

Salah satu masalah hipotetis yang  dibicarakan juga dalam naskah Tajus-salatin  ini ialah situasi dilematis antara kepatuhan pada kekuasaan dan perlawanan atas ketidakadilan. Apakah yang harus dilakukan kalau sang penguasa adalah seorang yang zalim? Bolehkah secara ethis dan keagamaan perlawanan dilakukan ? Atau dengan mengutib naskah ini 

           “Soal ; Jikalau raja itu   tiada mengikut hukum Allah dan syariat Nabi, betapa engkau  ikut raja durhaka dan jahil dan kafir?” 

           “Jawab; Yang kami ikut segala raja-raja yang  adil melakukan  hukum  Allah  itu dua perkara, pertama , kami ikut  perkataannya, kedua ikut kerjanya. Adapun segala raja  yang salah itu kami ikut katanya dalam takhta kerajaannya dan tiada kami ikut  kerjanya yang salah itu” .

      Tetapi bagaimana? Maka sebuah contoh yang menarik diberikan juga. Betapapun Fir’aun telah berkali-kali memperlihatkan kekejamannya, tetapi Nabi Musa, yang telah berhasil mengumpulkan orang-orang Israel , hanya mengundurkan diri. Tidak langsung melawan, meskipun ia dimungkinkan untuk melakukannya. Nabi Musa dan para pengikutnya mengundurkan diri. Ketika mereka telah terdesak di pinggir laut, tiba-tiba laut terbelah. Maka Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya pun berhasil mengundurkan diri ke seberang laut. Ketika Fir’aun melihat betapa laut telah terbelah maka ia dan bela tentaranya pun mengejar rombongan Musa dengan melalui laut yang telah terbelah itu. Tetapi seketika semua tentaranya  telah berada di tengah, maka  laut yang terbelahpun kembali pada keadaan yang sebelumnya. Fira’un dan tentaranya pun tenggelam. Nabi Musa dan para pengikutnya selamat. 

Pelajaran yang bisa dipetik ialah Allah tidak membiarkan kekuasaan yang tidak adil bisa bertahan  berlama-lama, betapapun  rakyat tidak mengadakan pemberontakan. Dengan kata lain, kekuasaan tanpa didampingi oleh kejujuran dan keikhlasan adalah pekerti yang dilaknat oleh Allah.  Corak   dari landasan etik kekuasaan seperti ini – ketika baik dan buruk adalah penilaian yang umum berlaku—bisa dipahami juga ,tetapi bagaimanakah kalau keragaman landasan penilaian telah terjadi dan bagaimana pula kalau sang raja atau sang penguasa berada di singgasana bukan karena warisan tetapi setelah melewati suatu proses politik yang panjang? Bagaimana kalau yang disebut “rakyat”  bukan saja mereka yang berasal dari wilayah yang mempunyai landasan kebudayaan  dan warisan sejarah yang sama tetapi adalah pula  mereka yang berasal dari daerah-daerah yang berbeda dan dengan landasan kebudayaan yang tidak pula sama? Dengan kata lain,  bagaimanakah halnya  kalau berhadapan dengan negara modern dengan rakyat yang bersifat pluralistis?

Pemikiran politik yang diwariskan oleh kesultanan lama memang bersifat moralistis dan menekankan kesadaran etis. Ketika pilihan tindakan harus dibuat dalam menghadapi berbagai corak tantangan maka alternatif yang syah bersifat pilihan etis, kepantasan tindakan yang bisa dipertanggunjawabkan. Kegagalan pilihan etis ini bukan saja bisa merusak tatanan “negara”, sebagai sebuah organisasi kekuasaan, tetapi juga melemahkan dan bahkan menghancurkan landasan legitimasi sang penguasa. Maka Sejarah Melayu atau menurut judulnya yang sahih Sulalatus salatin (tulisan Tun Sri Lanang ) memberikan contoh yang paling dramatis dalam sejarah. Mengapakah kejayaan Malaka akhirnya bisa diakhiri oleh keberhasilan Portugis mengalahkannya? Tanpa berkisah tentang sebab- akibat dalam pengertian kesejarahan modern, naskah Melayu yang paling terkenal ini berkisah tentang betapa tindakan yang melanggar keadilan akhirnya melahirkan akibat kekalahan yang tidak terobati. Sultan Mahmud tersinggung sekali kepada Bendahara, karena sang Bendahara telah mengawinkan anaknya yang cantik kepada orang lain. Maka tanpa ampun iapun menghukum Bendahara dan suami anaknya. Maka iapun mengawini janda muda ini. Tetapi seketika hal ini telah terjadi berarti perbuatan etis dan moralitis yang diharapkan dari penguasa telah diabaikan. Maka ketika waktunya telah datang hukumanpun tidak terelakkan. Malaka yang jaya jatuh ke tangan Portugis. Tidak pernah lagi kesultanan Melayu bisa menginjakkan kaki kekuasaan di salah satu pusat perdagangan dunia ini.

Begitulah bisa dikatakan juga bahwa raja atau sang penguasa bukan saja representasi dari “negara” tetapi adalah pula sesungguhnya personifikasi dari keabsyahan dari sistem kekuasaan. Tindakan dan perilaku serba “adil” dari sang penguasa bukan saja berarti terjaganya kekuasaan tetapi adalah pula sesungguhnya perwujudan yang otentik dari kekuasaan. Seketika keharusan ini telah dilanggar maka pada waktunya Allah akan memberi ganjaran dalam berbagai bentuk. Sekian banyak naskah lama memperlihatkan akibat dari ketidak-adilan yang dilakukan sang penguasa. Tetapi sebaliknya “durhaka” terhadap kekuasaan yang syah adalah pula tindakan yang terkutuk. Maka siapapun yang melawan raja yang adail pada waktunya akan mendapat ganjaran.

Tetapi bagaimanakah halnya kalau peristiwa yang digambarkan naskah-naskah lama ini terjadi dalam konteks ketika negara modern telah berdiri? Bukankah salah satu ciri dari negara modern ialah terpisahnya secara formal antara sistem kekuasaan yang syah dengan rakyat? Tetapi bagaimanakah kalau sang penguasa gagal menampilkan diri dan dianggap sebagai perwujudan dari negara? Dalam sejarah Eropa ucapan sangat terkenal dari Louis XIV , “L’etat c’est moi”, telah dijadikan sebagai contoh betapa otoritarianisme telah mengalami dekadensi yang kritis. Ucapan itu selalu diingat dan dijadikan sebagai contoh dari suasana kegalauan pemikiran di saat zaman otoritarianisme telah mengalami krisis. Louis XIV mengatakan hal ini ketika raja telah mulai dianggap sebagai “kepala pemerintahan”, bukan lagi personifikasi dari negara. Dan ,bagaimanakah akan menyalahkan ramalan penggantinya, Louis XVI, ketika ia mengatakan, “Apres moi, le deluge”. Memang ia harus menghadapi revolusi Prancis—revolusi yang membuat batas sejarah.

Begitulah ketika pemikiran modern telah memasuki konsep kekuasan arti dari kehadiran negara pun menjadi perdebatan. Apakah negara—sebagai suatu sistem kekuasaan di suatu wilayah – adalah lembaga yang terlepas dari kedirian sang penguasa ataukah masih tetap dianggap sebagai perwujudan dari dirinya? Terlepas dari berbagai corak perlawanan rakyat terhadap penguasa – dengan landasan ideologis yang berbeda-beda serta sebab-sebab sosial politik yang beragam-ragam pula—Revolusi Perancis umum dianggap sebagai contoh yang otentik ketika peralihan pandangan tentang arti kehadiran negara, sebagai organisasi politik, telah mengalami perubahan yang fundamental. Bukankah sejak itu hampir seluruh Eropa setahap demi setahap memasuki suasana serba revolusioner—ketika konsep kenegaraan lama mengalami goncangan yang tidak terpulihkan. Dalam suasana ini pemikiran moralitis sebagai cara untuk menerangkan sebab dan akibat hanya menjadi tambahan setelah berbagai hal yang merupakan unsur-unsur dari negara modern telah diperhitungkan. Bagaimanakah hubungan negara—sebagai sebuah struktur kekuasaan—dengan penduduknya, yang mungkin sekali telah pula bersifat pluralistik, baik secara historis, maupun anthropologis, ketika mengayuh arus dinamika kenegaraan dengan berlandaskan kehidupan yang bersifat kemanusiaan? Manakah yang mengubah yang mana—apakah negara yang mengubah corak kehidupan kemanusiaan ataukah sebaliknya? Dimanika dalam konsep tentang kehidupan kemanusiaankah yang memberi bentuk dan mengubah sistem kenegaraan ataukah sebaliknya? Apakah peraalihan corak pemikiran dan nilai kemanusiaan yang telah berhasil membentuk bentuk baru dan alur dinamika kehidupan dan pemikiran kemasyarakatan yang menentukan bentuk dan corak perilaku kenegaraan? Maka seakan-akan dengan tiba-tiba saja perdebatan pun telah menjadi hal yang bersifat abadi . Sejak dulu sampai sekarang perdebatan itu masih berlansung. Apakah arti dan tujuan “ideal” dari pemilihan umum kalau bukan untuk mendapatkan kesesuaian yang menguntungkan hasrat politik ketika berhadapan dengan realitas sosial yang sedemikian kompleks? Tetapi seketika suatu kesimpulan yang tidak bisa lagi diganggu gugat telah didapatkan maka sebuah corak dari bentuk dan landasan kekuasaan kenegaraan pun telah dirumuskan . Akhirnya sebuah sistem kekuasaan pun telah terbentuk.

Kehidupan kenegaraan memang tidak bisa terlepas dari harapan dan sikap dari warganegaranya—setidaknya begitulah yang selalu dijadikan landasan idealisme. Tetapi bukankah warganegara adalah suatu istilah ketika manusia sebagai dirinya dan sebagai hamba Allah telah ditempatkan dalam konteks kenegaraan–suatu sistem politik dan kekuasaan yang bisa mengatur kehidupan warganya serta menentukan corak hubungan sesama warga? Tetapi apapun mungkin corak peran serta tingkat kedudukan seorang warganegara—anggota resmi dari suatu sistem kenegaraan—namun pada dirinya ia tetap manusia biasa. Sifat dan hasrat kemanusiaan yang biasa inilah yang lebih dulu menampilkan dirinya. Kalau telah begini hanya maka siapapun bisa berkata pula bahwa kebahagiaan bukan saja nilai kemanusiaan yang tertinggi, tetapi adalah nilai universal yang selalu diidam-idamkan. Maka bayangkanlah bagaimana jadinya kalau rasa-hayat “kebahagiaan”, yang bersifat material dan non-material, dirasakan telah tersinggung? Dalam konteks masyarakat modern , yang telah berada di wilayah yang disebut “negara”, kebahagiaan ini tidak terlepas dari kenikmatan mempunyai berbagai corak “kebebasan”. Maka orangpun berbicara tentang “kebebasan beragama”, “kebebasan berfikir” dan “kebebasan berbicara” dalam wilayah dan suasana sosial-politik kenegaraan. Di samping itu manusia modern juga menginginkan “persamaan”– mulai dari harga diri sampai keadilan Ketiga hal ini –kebahagiaan, kebebasan, dan persamaan dengan segala corak embel-embelannya, seperti keselamatan, kedamaian, kesehatan dan sebagainya—adalah hal-hal yang bukan saja senantiasa diharapkan tetapi juga diperjuangkan. Hanya saja sifat dan corak dari kesemua bisa juga mengalami perubahan dan perkembangan sejalan dengan perubahan zaman dan peningkatan tingkat peradaban. Tetapi apakah hal-hal ini mungkin ada dan tumbuh dalam situasi ketika sistem kekuasaan hanyalah sekadar hal yang dibicarakan saja, bukannya sesuatu yang riil dalam realitas kehidupan kemasyarakatan?

Ungkapan politik yang selalu diulang dalam tradisi lama dan dalam sistem politik tradisional ialah “Raja adil raja disembah, raja lalim raja disanggah”. Raja adalah personifikasi dari negara—suatu wilayah yang berada dalam sebuah sistem kekuasaan. Maka memang mudah dibayangkan bahwa raja yang ideal bukan saja seorang adil dan bijaksana tetapi juga memahami hasrat rakyat dan impian kebahagian mereka. Tetapi semuanya bertolak dari kearifan pribadi dan kesediaan mendengar nasehat dari para cendekiawan dan ulama serta adanya pemahaman akan ajaran moral yang bernafaskan keagamaan. Maka tidaklah salah kalau dikatakan secara ideal raja adalah personifikasi dari negara sebagai sebuah sistem kekuasaan. Tetapi sebuah negara modern tidak bertolak dari personifikasi nilai. Kehadiran negara modern berlandaskan sistem kelembagaan politik yang didirikan berdasarkan hasrat ideologis yang telah mendapat persetujuan majoritas warga secara langsung atau dengan keharusan politik dan ideologi yang dipaksakan oleh sebuah sistem atau bahkan mungkin juga, kelompok, kekuasaan. Karena itulah bisa dikatakan pula bahwa kehadiran sebuah negara modern bisa terjadi melalui proses yang panjang—sejak krisis sistem kekuasaan yang harus diterima begitu saja sampai akhirnya lahir sebuah sistem kekuasaan yang menyandarkan legitimasinya pada seperangkat ketentuan hukum yang kompleks tetapi didukung oleh sistem kekuatan yang syah.

Seketika kehadirannya telah merupakan kenyataan dan dianggap pula sebagai sesuatu yang syah maka ketika itu pula sesungguhnya negara modern telah didukung oleh sebuah sistem sosial yang terbantahkan dan biasa juga oleh ideologi yang diperjuangkan oleh sebuah sistem kekuasaan. Maka adalah sebuah kenyataan historis yang tak terbantahkan bahwa negara yang bernama Republik Indonesia dengan landasan ideologis kenegaraan yang bernama Pancasila adalah sebuah negara yang yang diidrikan melalui pengorbanan bangsa. Jadi bisalah dipahami juga kalau negara ini sejak awal berdirinya bertolak dari suatu idealisme luhur yang mengikat seluruh bangsa. Tetapi adalah pula suatu realitas yang terbantahkan bahwa sampai kini pergumulan untuk mendekati cita-cita masih berlanjut. Dalam perjalanan sejarah –sejak hasrat akan kehadiran negara ini mulai diimpikan dan ide nasionalisme mulai disebarkan – Indonesia telah mengalami berbagai corak pengalaman. Mestikah diherankan kalau ketika masa yang disebut Reformasi telah mulai dimasuki berbagai corak peristiwa—mulai dari peristiwa yang mengancam keutuhan negara sampai letupan idealisme kehidupan demokrasi yang kebablasan – harus dihadapi dengan menahan kemarahan tetapi mencoba menggapai kearifan bangsa yang nyaris terlupakan.

Ketika hasrat nasionalisme telah mulai memasuki relung-relung kesadaran maka yang teramat dirasakan ialah berbagai corak impian terwujudnya suatu kesatuan bangsa baru yang mengatasi atau , lebih tepat, mengikat ikatan –ikatan etnisitas . Ketika itulah para tokoh nasional terbawa oleh semangat nasionalisme yang bertolak dari hasrat persatuan untuk menuju masa depan bersama yang diimpikan. Bangsa adalah sebuah konsep subjektif yang didorong oleh hasrat persatuan, “ le desir de vivre ensemble”, kata Bung Karno mengutib ucapan yang terkenal dari Ernest Renan. Bertolak dari hasrat yang telah dirumuskan sebagai ideologi inilah sekian banyak suku-bangsa , dengan landasan kultural yang relatif berbeda-beda, dipersatukan dan bersama-sama berjuang, by blood and tears, untuk merebut kemerdekaan dan mendirikan negara-bangsa, yang bernama Indonesia. Tetapi ketika negara-bangsa telah berdiri maka seakan-akan dengan tiba-tiba saja definsi bangsa harus berubah—dari yang bertolak idelisme menjadi realitas kekinian. Maka ternjatakah bahwa bangsa , sebagaimana kata Ben Anderson, adalah sesungguhnya suatu imagined community—komunitas yang dibayangkan, tetapi selalu “dianggap sebagai persaudaraan yang mendalam dan sederjat”.

Dalam suasana inilah berbagai ujian sejarah harus dihadapi. Ada masa dalam revolusi nasional, ketika wilayah yang langsung berada dalam naungan kekuasaan Republik Indonesia praktis hanya tinggal Yogyakarta, Sumatra Barat , dan Aceh . Tetapi ada pula situasi ketika keutuhan kekuasaan tercapai namun berbagai corak oposisi dan serangan yang keras terhadap keutuhan Republik Indonesia seperti datang bertubi-tubi. Dalam usaha menghadapi berbagai corak ancaman dan serangan ini sistem dan gaya kekuasaan dalam kehidupan sosial-politik kenegaraan pun sempat pula diperkenalkan dan bahkan dipaksakan.

Setelah kemenangan akhir didapatkan dalam menghadapi ancaman terhadap revolusi nasional maka dinamika internal Republik Indonesia memperlihatkan betapa tidak jarang konsep lama tentang makna negara yang ideal, sebagaimana digambarkan oleh Tajus salatin dan naskah-naskah lama dihadapkan dalam konteks negara modern. Perbenturan antara konsep kenegaraan tradisional, yang telah sempat disingkirkan oleh kekuasaan kolonial yang tidak mungkin dianggap syah, dengan pemahaman negara nasional yang modern , dengan kekuasaan penguasa yang ditentukan secara konstitusional, sempat juga dirasakan di beberapa daerah. Sementara itu bukan saja ancaman atas keutuhan negara dalam suasana Perang Dingin , yang telah membagi dua atas dua blok ideologis yang bertentangan, ikut menusuk kehidupan bangsa yang masih berada dalam proses pematangan, unsur –unsur tradisional dalam dinamika politik nasional tak pula jarang ikut bermain. Maka jadilah negara nasional yang diimpikan sebagai sebuah negara modern , yang bertolak dari kepribadian bangsa, mengalami krisis yang serius juga. Bagaimanakah harus diatasi ketika sebuah ketimpangan dalam kesadaran sebagai anggota dari kesatuan komunitas yang diikat oleh tata tertib yang dibimbing oleh kesadaran moral dan etika berhadapan dengan “warganegara” dari negara modern yang tidak saja dibimbing oleh kesadaran etika , tetapi oleh keharusan hukum yang mengikat? Di saat kesadaran modern , yang dijunjung oleh “warganegara” dari negara nasional, di bawah pemerintahan yang memerintah berdasarkan pada ketentuan konstitusional, berhadapan dengan kesadaran politik yang diwarisi maka bukan saja kelancaran dalam pemerintahan pun bisa mengalami hambatan bahkan konflik terbukapun bisa terjadi pula.

Maka mestikah diherankan kalau dalam situasi yang memancing konflik ini—suatu situasi yang diperkeruh oleh konflik ideologis—maka semacam percampur-adukkan sistem,bahkan landasan berfikir, pun terjadi. Indonesia memasuki periode yang disebut “demokrasi terpimpin”, sebuah sistem yang di satu pihak mengaburkan batas-batas fungsioanl dalam sistem pmerintahan dan di pihak lain, mengobarkan semangat “kepribadian nasional”. Dengan sikap dan putusan politik seperti ini maka tradisionalisme pun merembes ke dalam sistem pemerintahan yang modern. Masalahnya semakin serius juga karena pada waktu bersamaan semangat konflik pun dikobarkan – antara kita, yang revolusioner, dengan “mereka” ( entah siapa), yang anti-revolusioner. Sistem wacana semakin bersifat tunggal baik dari sudut isi maupun gaya wacana. Semua hal yang bersifat politik dikatakan dengan gaya yang serba hiperbol. Warganegara pun harus mengikuti apa yang apa yang disebut indoktrinasi diperkenalkan. Dengan begini negara saja sebuah sistem kekuasaan berdasarkan ketentuan konstitusi tetapi juga sebagai bukan saja menampilkan diri sebagai penguasa politik. Maka ketika suatu “historical accident” yang dahsyat terjadi—enam jenderal TNI mati terbunuh—maka semuanya meledak keluar . Tiba-tiba hiperbol tidak lagi sekadar gaya bicara , yang merelatifkan makna, tetapi telah tampil sebagai peristiwa sosial-politik, yang merelatifkan kepantasan kemanusian dengan dendam politik yang telah dipelihara sistem wacana. Begitulah ketika kekuasaan negara telah merelatifkan “benar “ dan ”salah” maka di waktu itu pulalah nilai kemanusiaan menjadi taruhan.

Akhirnya –setelah dua-tiga tahun berlalu 1965-1968—zaman baru dimasuki. Kini negara tampil kesadaran baru—kehadirannya dipertangungjawabkan dengan kesetiaan pada keharusan UUD ( pemilihan umum, pembagian kekuasaan eksektutif, legislatif, dan judisial dan sebagainya) dan situasi konflik kinia secara formal telah diganti oleh pembangunan. Tetapi relatifisme dalam realitas berlanjut juga. Hanya saja kini bukan lagi serba hiperbol, yang serba membesar, tetapi euphemisme yang serba mengecil. Hanya saja harus diakui juga baik hiperbol maupun euphemisme merelatifkan makna. Maka siapapun akan ragu juga dengan maknas sesungguhnya dari kata yang diucapkan. Apalagi , seperti halnya dengan Demokrasi Terpimpin, regime yang menyebut dirinya Orde Baru adalah juga sebuah negara serakah, yang menguasai bukan saja politik, ekonomi, kenangan masa lalu, tetapi juga sistem wacana. Wargenegara diharuskan mengikut indoktrinasi yang kini disebut dengan nama lain.

Akhirnya semua harus berubah juga. Semua ingin kembali kepada cita-cita lama ketika negara –bangsa didirikan dan di saat anak bangsa, yang terdiri atas sekian banyak kesatuan etnis, memantapkan tekad untuk mendirikan negara bangsa yang merdeka adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Tetapi seketika niat baik ini diwujudkan dalam realitas politik maka ketika itu pula krisis akan kepastian makna kata menjadi halangan dalam sistem komunikasi. Apakah kebenaran yang sesungguhnya di belakang kata diucapkan? Empat pulauh tahun di bawah kekuasaan dua-negara “serakah” ternyata buka sekadar pengalaman bangsa yang berlalu tetapi juga pusaka yang sampai kini—tanpa disadari– masih menjadi bagian dari realitas kehidupan bangsa. Bagaimanakah harus diterangkan fakta bukan saja tiga partai di masa Orde Baru dengan begitu saja menjadi 140-an di masa reformasi, tetapi juga sampai kini turun naik jumlah partai se[erti enggan untuk berhenti. Sekian partai ngagal dan sekian partai muncul kepermukaan. Crisis of mutual trust dalam segala lapangan kehidupan masih merupakan irama dalam kehidupan sosial-plitik dan bahkan atau apalagi ekonomi.

Maka seketika semua telah direnungkan bagaimanakah akan mengelak dari perasaan sentimental betapa negara yang masih dipahami sebagai milik sang penguasa yang adil memberi kemungkinan bagi kebebasan. Bukankah seketika sang penguasa melakukan tindakan ketidakadilan maka di waktu itu pula ia hanya akan menunggu waktu hukuman Allah akan datang. Hanya saja masa seperti ini hanya riil dalam ajaran dan harapan. Tetapi kini di saat manusia dalam konteks kenegaraan telah mempunyai fungsi tambahan , yaitu warganegara, maka tiada rasa kepasrahan yang bisa dipakai. Seketika hasrat ini telah dipakaikan sebagai patokan dalam kehidupan maka di waktu itu krisis dalam harkat sebagai warganegara telah terjadi.

Akhirnya –maafkanlah – kalau Pembukaan UUD Dasar 1945 – masih harus ditekankan sebagai pedoman dan pegangan baik sebagai manusia dalam konteks kehidupan kemasyarakatan maupun sebagai warganegara dalam konteks kenegaraan.

Taufik Abdullah

          Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia

Sumber: Pengajian Ramadhan PP Muhammadiyah