Laskar Informasi

Pencarian Daftar Isi

Pokok Pikiran: Nilai Ketuhanan dalam Kehidupan Bernegara

11 Jun 2016

Kehadiran Tuhan dalam Ipteks dan Dunia yang Berubah

Produk perundangan dan pembangunan Orde Baru, ialah petunjuk kehadiran Tuhan, seperti pendidikan agama SD hingga perguruan tinggi, safari dakwah, MUI, pemberangkatan haji pejabat tinggi, gubernur dan rektor perguruan negeri, hingga ribuan masjid amal bhakti muslim Pancasila. Selain, kosa kata “takwa”, “iman”, sejenis dalam undang-undang. Soalnya, apakah gejala ketuhanan simbolis demikian diikuti oleh kahadiran ketuhanan secara kultural dalam perilaku sosial-ekonomi.

Akhir 90-an majlis taklim di luar masjid dan pesantren muncul di sebarang tempat hingga hotel berbintang. Kegiatan yang semula dimulai Kiai Dahlan ini membuat tingkat literasi ajaran Islam di negeri ini meningkat tajam. Jika sebelumnya dipandang aneh seorang pejabat, rektor, gubernur hingga camat, berjamaah sholat, di masa ini mudah ditemukan seorang pejabat terlihat khusyuk beribadah.

Peran dan tranformasi ketuhanan dalam kehidupan manusia berhubungan secara dialektik dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (Ipteks). Bagaimana Tuhan hadir di tengah gencarnya teknologi (gadget yang selalu baru melampaui pengembangan tafsir dan perencanaan dakwah) yang membuat hidup manusia menjadi mekanistik. Berbagai pemenuhan kebutuhan hidup, bisa dipenuhi teknologi, bagaikan ajaran agama seolah menggantikan kehadiran Tuhan seperti analisa Auguste Comte, kritik Nietszche dan Karl Marx?

Jauh sebelum kemajuan teknologi tersebut beberapa pemikir muslim, seperti Al Farabi, Ibn Sina, melukiskan peran akademisi (baca filsuf) bukan hanya menempatkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni dan aksi kemanusiaan sebagai jalan mencapai Tuhan. tetapi penyempurna “ritual” formal. Dalam hubungan itulah Filsuf dipandang bisa mengenali Tuhan karena Filsuf lah yang bisa berkomunikasi dengan malaikat sebagai akal ke10 dalam teori emanasi.

Kiai Dahlan menyebut pengetahuan sebagai sarana kesejahteraan kehidupan bangsa. Kehadiran Tuhan, seperti kehadiran Negara, akan terlihat melalui aksi-aksi kemanusiaan seperti bisa dicermati dalam Etika Cinta Kasih Dahlan sebagaimana komentar dr. Soepomo yang terlukis dalam Asas PKO yang lahir tahun 1920an.

Di saat yang sama, bukan hanya gadget meggantikan kehadiran Tuhan, namun juga cenderung berubah menjadi semacam matematika pahala dan dosa. Sementara salah satu makna dari Pancasila dalam kehidupan publik bernegara ialah kesediaan berbagi, kesenjangan sosial-ekonomi semakin tajam. Muncul pertanyaan, dimana, seperti apa Tuhan dipersepsi di tengah maraknya korupsi yang melibatkan elemen lembaga keagamaan & negara, hingga menyentuh lembaga tertinggi pengadilan?

Dalam kejahatan seksual yang melibatkan anak-anak hingga kesenjangan sosial yang terus menajam, dimana kehadiran Tuhan bagi pelaku dan korban, bagi si kaya dan proletar? Kehadiran Tuhan lebih dipahami sebagai matematika dosa yang bisa diimbangi dengan sejumlah perilaku saleh dengan setumpuk pahala.

Pancasila dalam dinamika persyarikatan. Di masa lalu, falsafah helm dalam kesatuan integral-sintetik empat sila dalam sila Ketuhanan, pernah menjadi jalan keluar yang cerdas bagi hubungan Muhammadiyah dan kekuasaan. Selalu muncul pertanyaan, terutama bagi pengamat, apakah cita-cita negara Islam masih hidup, dimana posisi gagasan Kartosuwiryo dan 7 kata Piagam Jakarta? Sementara bagi sebagian aktivis muslim setelah pencoretan 7 kata dalam Piagam Jakarta pertanyaan yang sering diajukan ialah “melalui apa dan dengan cara bagaimana memenuhi hasrat ketuhanan dalam praktik bernegara sebagai warga bangsa yang muslim?”

Dalam hubungan itulah Asas Kesatuan bagi pemehaman dan penerapan kelima sila Notonagoro, penting dicermati. Hal ini terutama di saat 4 sila lain tidak mungkin dielaborasi atau diterapkan tanpa sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan sebaliknya (lihat substansialis). Di sini, posisi Pancasila sebagai Asas organisasi, pernah membuat Muktamar sampai mundur dua kali sesudah 1978 di Surabaya, mestinya 1981,1984, tapi baru 1985.

Syari’at, Tarekat, Makrifat (hakikat)

Bagaimana aspek syahadah (persaksian atau pembuktian) ke-Pancasila-an, terutama sila ketuhanan dalam kehidupan bernegara di lingkungan aktivis gerakan Islam, mungkin bisa dibaca analisa R. William Liddle yang membaga ke dalam dua sudut pandang. Liddle membagi dua cara pandang elite Islam tentang NKRI; yaitu skripturalis dan substansialis.

Bagi skripturalis simbol Islam harus tampil aktual dalam setiap kegiatan kenegaraan, seperti tuntutan pemberlakuan syariat Islam melalui undang-undang atau peraturan daerah. Sementara Bagi substansialis, nilai-nilai etik Islam: kejujuran, keadilan, bersih, hidup tertib, sehat, gotong-royong atau taawun adalah inti-isi praktik bernegara walaupun tanpa simbol formal Islam.

Dalam hubungan inilah perdebatan mengenai mana lebih dulu, dan mana lebih substanstif antara syariah, tarekat dan hakikat atau makrifat menjadi menarik dicermati. Jauh sebelum kemerdekaan sudah berkembang gagasan yang mencoba mencari titik singgung kedua faham dalam anlisa Liddle tersebut. Dari sini, pemenuhan hasrat ketuhanan dalam praktik bernegara, ibarat naik perahu (syariat) dalam samudra (thariqat) mencapai pantai tujuan (makrifat/ hakikat). Metafora demikian bisa dibaca dalam tulisan Kiai Musthofa alias Mursyidi dalam Kitab Bayan Budiman yang terbit tahun 1825an.

Transformasi Ketuhanan

Nilai-nilai ketuhanan dalam bernegara terlihat dari bagaimana Tuhan dipahami dan disadari kehadirannya oleh elite penguasa. Sementara ketuhanan dalam kenegaraan terlihat dari posisi agama dalam struktur lembaga kenegaraan dan dalam praktik bernegara.

Di saat yang sama, Tuhan yang abstrak itu bisa dikenali dalam struktur lembaga kenegaraan. Seperti itu pula tentang bagaimana pendiri negeri ini berdebat tentang posisi agama, khusus elite organisasi keagamaan (Muhammadiyah dan NU). Masalah serupa juga bisa dilihat dari perdebat an tentang dasar negara dalam sidang-sidang BPUPKI, juga perdebatan tentang hal yang sama saat sebelum merdeka di antara elite nasional, Dahlan, Soekarno, Cokroaminoto, Ki Bagoes, dll.

Posisi Elite Gerakan Sipil Islam.

Ketuhanan tercermin dalam posisi partai ormas berbasis agama seperti Muhammadiyah dan NU dalam pelembagaan kegiatan kenegaraan. Posisi Ketuhanan bisa dikatakan menguat saat organisasi sipil Islam seperti Muhammadiyah dan NU atau Partai Berbasis keagaman sedang menguat. Kuat lemahnya nilai ketuhanan dalam praktik kehidupan negara terlihat dari bagaimana kegiatan kenegaraan melibatkan elite organisasi sipil Islam (keagamaan) dan partai berbasis keagamaan (Islam).

Karena itu kehadiran ketuhanan dalam kehidupan bernegara tergantung pada posisi elite keagamaan baik melalui partai atau ormas keagamaan (Islam).

Posisi Ketuhanan dalam NKRI.

Negara Bangsa lebih condong melakukan pemisahan antara negara yang diletakkan sebagai urusan publik dan agama yang cenderung diletakkan sebagai urusan privat. Sementara jika kita melihat praktek kekuatan dalam sejarah Islam, terdapat berbagai model: integral, terpisah, menyatut-subordinatif.

Dalam pengalaman itu kita bisa mengenali praktik bernegara yang menyatukan agama (baca: ketuhanan) dengan negara dalam beragam bentuk. Model menyatu integral bisa kita baca dari sistem khalifah pada masa Khulafaur-Rasyidin.

Sementara model menyatu terbagi, bisa dibaca dari sistem khilafah yang muncul sesudah perang Siffien. Dan, menyatu subordinatif terlihat pada kerajaan Demak dengan Dewan Wali, yang kemudian dimodifikasi pada Kerajaan Mataram ketika Raja Jawa itu bergelar Sayyidin Panotogomo khalifatullah Ing Tanah Jowo) NKRI tampaknya lebih menganut model terpisah subordinatif dengan dibentuknya Kementerian Agama Thn 1946,mengiringi penghapusan 7 kata Piagam Jakarta. Suatu formula yang mewajibkan bagi pemeluk Islam untuk menjalankan syariat yang bila tidak akan bisa dikenai sangsi hkum.

Peran Organisasi Sipil Islam.

Jika kita amati perjalanan republik ini, peran gerakan Islam dalam praktik bernegara akan terlihat mengalami perkembangan dalam kaitan dengan pemisahan subordinatif tersebut di atas. Karena itu nilai ketuhanan dalam praktik bernegara lebih mungkin dikenali dari cara pandang elite gerakan Islam dan elite nasional itu sendiri.

Pada masa Orde Lama, bisa dibaca dari posisi dan artikulasi Masyumi dan partai Islam lainnya yang cenderung masih terkait dengan wacana tujuh kata Piagam Jakarta. Sementara pada masa Orde Baru, mengalami perubahan ketika penguasa Orde Baru menempatkan agama sebagai basis mobilisasi proyek modernisasi (baca: Pelita). Modernisasi dengan bahasa agama menempatkan peran organisasi sipil menjadi penting, terutama melibatkan Muhammadiyah yang dianggap banyak pihak memperoleh perlakuan khusus.

Hal itu lebih disebabkan gerakan ini lebih memiliki sumber daya manusia yang siap bekerja dalam sistem birokrasi modern sekalgus sebagai mediator ide pembaruan pembangunan siklus lima tahunan Orde Baru tersebut.

Berbeda dengan masa Orde Lama dan Orde Baru, Orde Reformasi lebih menempatkan ketuhanan populer melalui sistem demokrasi. Semula aktivis gerakan Muhammadiyah melalui lapisan elitenya mengambil peran signifikan (Ketua MPR, Menteri, Perubahan Undang-Undang Dasar). Namun saat pemilu presiden langsung (2004) disusul pilkada langsung (2007), gerakan ini mulai berada pada posisi pinggiran.

Religiusitas Elite Nasional: Soekarno

Agustus 1965 Soekarno menerima gelar DHC (Doctor Honoris Causa) dalam Filsafat Ilmu Tauhid dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, judul pidato “Tauhid adalah Jiwaku”. Bagi Soekarno, Indonesia bukan hanya sebagai bangsa, namun sebagai medan menemukan Tuhan Orientasi utamanya ialah nasionalisme, namun didasari ketuhanan versi Islam yang kompatibel dengan ketuhanan semua agama, bahkan dengan marxisme sekalipun. Paulus Londo dalam analisanya tentang ketuhanan Soekarno, menyatakan bahwa nasionalisme bagi Soekarno adalah “perkakasnya” Tuhan.

Ketuhanan Soekarno

Saat Soekarno mencari identitas diri bangsa, Majapahit sudah runtuh, Pejajaran masa lalu, Sriwijaya menjadi sejarah, Demak tiada, Mataram dan Banten terbelah (lihat Risalah Sidang BPUKI, 95-96), ia temukan dalam Islam (internasionalisme, yang difahami sebagai kemanusiaan, kritik nasionalisme chauvinis (hlm 97).

Islam yang bukan sontoloyo yang asyik dengan tahyul, saat itulah ia temukan titik-cahaya dalam Islam baru, Islam bangkit Islam regeneration, Islam rejuvenation, Islam yang renaisance. Dalam remaja (15an th) Soekarno bertemu Tjokroaminoto dan Kiai Ahmad Dahlan saat pencarian identitas jati diri, identitas bangsa yang menderita (lihat Makin Lama Makin Cinta)

“…nasionalisme di dalam kelebaran dan keluasannya mengasih tempat cinta pada lain bangsa, sebagai lebar dan luasnya udara, yang mengasih tempat pada segenap sesuatu yang perlu untuk hidupnya segala hal yang hidup … nasionalisme yang membuat kita menjadi ‘perkakasnya Tuhan’ dan membuat kita menjadi ‘hidup dalam roh’ …” (lihat Bendera Revolusi Jld I)

“Islam adalah internasional, dan jikalau Islam merdeka, maka nasionalisme kita itu adalah diperkuat oleh segenap kekuatannya iktikad internasional itu.

…bahwa orang Islam, dimanapun juga ia adanya, di seluruh “Darul-Islam”, menurut agamanya, wajib bekerja untuk keselamatan orang negeri yang ditempatinya.

…jikalau berdiam di Indonesia, wajib pula bekerja untuk keselamatan Indonesia itu.

…Inilah Nasionalisme Islam!”

(Ibid., hlm 6-7)

“Islam yang sejati tidaklah mengandung azas anti-nasionalis; Islam yang sejati tidaklah bertabiat anti-sosialistis. Selama kaum Islamis memusuhi faham-faham Nasionalisme yang luas-budi dan Marxisme yang benar, selama itu kaum Islamis tidak berdiri di atas Sirotol Mustaqim.” (Jilid 1, hlm 10)

Dari sini Soekarno menemukan tautan antara tauhid dan nasionalisme berbasis alam tempat manusia hidup sebagai anugerah Allah swt.

“Ach, tuan Hassan, sekarangpun barangkali kaum kolot sudah sedia dengan putusan-kehakimannya yang mengatakan saya ‘anti-Islam’, ‘mau mengadakan agama baru’, ‘murtad dari ahlussunnah wal jama’ah’, ‘chariji’ dan ‘qadiyani’, dan macam-macam sebutan lagi yang kocak-kocak dan segar-segar. Biar! Zaman nanti akan membuktikan, bahwa kaum muda tulus dan ichlas mengabdi kepada kebenaran, tulus dan ichlas mengabdi kepada Tuhan.

Zaman nanti akan membawa persaksian, bahwa kita punya ucapan-ucapan dan tindakan-tindakan bukan buat ‘mengadakan agama baru’, bukan buat ‘merobah hukum-hukumnya Allah dan Rasul’, tapi justru buat mengembalikan agama yang asli dan mengindahkan hukum-hukumnya Allah dan Rasul.” (Bendera Revolusi Jld 1, 1964, hlm 343)

Surat dari Ende bertanggal 17 Juli 1935 kepada A. Hassan di Bandung, Soekarno menulis: “Qur’an dan Api-Islam seakan-akan mati, karena kitab-fiqh itulah yang seakan-akan ikut menjadi algojo ‘Roch’ dan ‘Semangat’ Islam. Bisakah, sebagai misal, suatu masyarakat itu menjadi ‘hidup’, menjadi bernyawa, kalau masyarakat itu hanya dialaskan kepada ‘Wetboek van Strafrecht’ dan ‘Burgerlijk Wetboek’, kepada artikel ini dan artikel itu? Masyarakat yang demikian itu akan segeralah menjadi masyarakat ‘mati’, masyarakat ‘bangkai’, masyarakat yang –bukan masyarakat. Sebab tandanya masyarakat, yalah justru ia punya hidup, ia punya nyawa. Begutu pula, maka dunia Islam sekarang ini setengah mati, tiada Roch, tiada nyawa, tiada Api, karena ummat Islam sama sekali tenggelam di dalam ‘kitab-fiqh’ itu, tidak terbang seperti burung garuda di atas udara-udaranya Agama yang hidup.” (Bendera Revolusi Jld 1, 1964, hlm 328).

Ketuhanan Ki Bagoes

Piagam Jakarta: “…maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat, dengan berdasar kepada: ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” (cetak miring oleh penulis) (Lihat (Endang Saifuddin Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1945, Pustaka Perpustakaan Salman ITB, 1981, Bandung).

Ketuhanan dalam Rumusan Pancasila.

Dalam Pembukaan UUD-1945, bukan hanya tujuh kata dihapus, “hukum dasar” dirubah menjadi “Undang-Undang Dasar”. Lebih lengkap susunan itu ialah: “… maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” (Endang Saifuddin Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1945, Pustaka Perpustakaan Salman ITB, 1981, Bandung, hlm 143-144).

Negara Islam dalam Cita-Cita

Beberapa penulis muda dalam bukunya, terbit 2008 menulis: “Seperti banyak dilansir sejarah. Darul Islam, yang menjadi target dan cita-cita S.M. Kartosuwirjo dan Daud Beureueh dalam menggerakkan perlawanan itu, diikuti pula oleh beberapa tokoh penting bangsa Indonesia: Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan, Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan, Amir Fatah di Jawa Tengah, dan lain-lain.” (Santosa, 2006, hlm 8) “Sebagaimana gerakan Islamis lainnya, PKS juga menetapkan berdirinya sebuah Negara Islam dan bahkan jika mungkin menegakkan Khilafah Islamiyah sebagai cita-cita perjuangan, atau paling tidak sebagai sebuah bentuk yang diidealkan.” (Rahmat, 2008, hlm 56).

Ki Bagoes Hadikoesoemo

Dalam Sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945 menyampaikan berikut: ”Nyata dari keterangan saya tadi, bahwa tuan-tuan yang sekarang duduk di sini sebagai anggota Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan, yaitu persiapan untuk membangun satu negara menyusun satu masyarakat, memang sesungguhnya tuan-tuan menjadi waris Nabi, yaitu mewarisi pekerjaannya untuk membentuk satu negara atau menyusun satu masyarakat…. Bagaimanakah dan dengan pedoman apakah para Nabi itu mengajar dan memimpin umatnya menyusun negara dan masyarakat yang baik? Baiklah saya terangkan dengan tegas dan jelas, ialah dengan bersendi ajaran agama…. Tuan-tuan yang terhormat, tentu saja tuan-tuan menghendaki negara kita ini mempunyai rakyat yang kuat bersatupadu, erat persaudaraannya lahir dan batin. Kalau memang demikian maka marilah kita bangunkan negara kita ini berdiri di atas dasar-dasar ajaran agama Islam…” (Risalah Sidang BPUPKI, 1998, hlm 34, 37).

Prof. Dr. Soepomo

Dalam Sidang tanggal 31 Mei 1945, menyampaikan: ”Bagaimanakah dalam negara yang saya gambarkan tadi akan perhubungan antara negara dan agama? Oleh anggota yang terhormat Moh. Hatta telah diuraikan dengan panjang lebar, bahwa dalam negara persatuan di Indonesia hendaknya urusan negara dipisahkan dari urusan agama. Memang disini terlihat ada dua faham, ialah: faham dari anggota-anggota ahli agama, yang menganjurkan supaya Indonesia didirikan sebagai negara Islam, dan anjuran lain, sebagai telah dianjurkan oleh Tuan Moh. Hatta, ialah negara persatuan nasional yang memisahkan urusan negara dan urusan Islam, dengan lain perkataan: bukan negara Islam. Apa sebabnya di sini saya mengatakan ”bukan negara Islam?” Perkataan: ”negara Islam”, lain artinya daripada perkataan ”Negara berdasar atas cita-cita luhur dari agama Islam”. Apakah perbedaannya akan saya terangkan, Dalam negara yang tersusun sebagai ”negara Islam” negara tidak bisa dipisahkan dari agama. Negara dan agama ialah satu, bersatu padu.” (Risalah Sidang BPUPKI, 1998, hlm 57-58)

Dari komentar Soepomo ini jelas bahwa Hatta tidak menerima usul Ki Bagoes Hadikoesoemo yang menyarankan negara berdasarkan atas agama Islam” (risalah Sidang BPUPKI, 1998, hlm 58)

”Tadi saya mengatakan, bahwa dalam negara Islam, negara tidak bisa dipisah-pisahkan dari agama, dan hukum syariah itu dianggap sebagai perintah Tuhan untuk menjadi dasar, untuk dipakai oleh negara. Dalam negara Islam, misalnya di negara Mesir dan lain-lain yang menjadi soal, ialah apakah hukum syariah dapat dan boleh diubah, diganti, disesuaikan menurut kepentingan internasional, menurut aliran zaman? Ada suatu golongan yang terbesar yang mengatakan, bahwa itu tidak diperbolehkan tetapi ada lagi golongan yang mengatakan: bisa disesuaikan dengan zaman baru. Umpamanya saja seorang ahli agama yang terkenal, yaitu Kepala dari sekolah tinggi ”Al-Azhar” di Kairo, Muhammad Abduh, yang termasyhur namanya dan ia mempunyai murid di sini juga mengatakan: ”Memang hukum syariah bisa diubah dengan cara ”ijmak”, yaitu permusyawaratan, asal saja tidak bertentangan dengan Quran dan dengan Hadis”. Ada lagi yang mempunyai pendirian yang lebih radikal, seperti Ali Abdul Razik, yang mengatakan, bahwa agama terpisah daripada hukum yang mengenai kepentingan negara. Dengan pendek kata, dalam negara-negara Islam masih ada pertentangan pendirian tentang bagaimana seharusnya bentuk hukum negara, supaya sesuai dengan aliran zaman modern, yang meminta perhatian dari negara-negara yang turut berhubungan dengan internasional itu. ..

..Mendirikan negara Islam di Indonesia berarti mendirikan negara yang akan mempersatukan diri dengan golongan yang terbesar, yaitu golongan Islam. Jikalau di Indonesia didirikan negara Islam, maka tentu akan timbul soal-soal ”mindeheden”, soal golongan agama yang kecil-kecil, golongan agama Kristen dan lain-lain. Meskipun negara Islam akan menjamin dengan sebaik-baiknya kepentingan golongan-golongan lain itu, akan tetapi golongan-golongan agama kecil itu tentu tidak bisa mempersatukan dirinya dengan negara.” (Risalah Sidang BPUPKI, 1998, hlm 59).

Piagam Jakarta

Perbincangan mengenai dasar negara selesai saat berhasil disusun Pembukaan (Preambule) dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 10 Juli 1945. Pembukaan UUD-1945 itu merupakan hasil kerja Panitia 9 yang terdiri dari: Moh. Hatta, Muh. Yamin, Soebardjo, Maramis, Soekarno, Kiai Abd Kahar Moezakir, Wachid Hasyim, Abikoesno Tjrokrosoejoso, Hadji Agus Salim. Di dalam Pembukaan disebutkan bahwa Negara Republik Indonesia ”… dengan berdasar kepada: ”ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” (Risalah Sidang BPUPKI, 1998, hlm 117).

Usul Sanoesi

Sidang tanggal 10 Juli 1945 sesudah pengampaian hasil kerja Panitia 9 yang dibacakan Soekarno muncul kembali perdebatan tentang dasar negara yang lebih sengit karena dipicu gagasan anggota BPUKPI, Sanoesi. Anggota Sanoesi menyatakan: ”…Jika negara memilih raja akan bahagian negara,belum sempurna, belum tinggi, kalau dijadikan negara, kerajaan harus mengangkat seorang imam. Ada dikatakan dalam surat Jusuf yang artinja: wajib mengangkat seorang yang menjadi Kepala Negara, yang mempimpin negara. Oleh karena itu, supaja kita bahagia, saya setuju bahwa di Negara Indonesia yang menjadi kepala seorang Imam, sesuai dengan agama Islam, karena yang 95 % adalah umat Islam.” (Risalah Sidang BPUPKI, 1998, hlm 145).

Usul Wachid Hasjim

Dalam Sidang Panitia Perancang Undang-Undang Dasar tanggal 13 Juli 1945, muncul kembali wacana hubungan Islam dan pemerintahan yang dalam sidang sebelumnya dikemukakan anggota Sanoesi tentang Imam.

Wachid Hasjim menyatakan: ”a. Buat masyarakat Islam penting sekali perhubungan antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, diusulkan pasal 4 ayat (2) ditambah dengan kata-kata: ”yang beragama Islam”. Jika Presiden orang Islam, maka perintah-perintah berbau Islam, dan akan besar pengaruhnya. b. Diusulkan supaya pasal 29 diubah, sehingga bunyinya kira-kira: ”Agama negara ialah agama Islam”, dengan menjamin kemerdekaan orang-orang yang beragama lain, untuk dsb. Hal ini erat perhubungan dengan pembelaan. Pada umumnya pembelaan yang berdasarkan atas kepercayaan sangat hebat, karena menurut ajaran agama, nyawa hanya boleh diserahkan buat ideologi agama.” (Risalah Sidang BPUPKI, 1998, hlm 247).

Gagasan Agus Salim & Soekiman

Anggota Agus Salim menyambut pernyataan Wachid Hasjim dengan menyatakan: ”Dengan ini kompromis antara golongan kebangsaan dan Islam mentah lagi: apakah hal ini tidak bisa diserahkan kepada Badan Permusyawaratan Rakyat? Jika Presiden harus orang Islam, bagaimana halnya terhadap Wakil Presiden, duta-duta dsb. Apakah artinya janji kita untuk melindungi agama lain?” Anggota Soekiman menyatakan: ”Oleh karena usul-usul Wachid Hasjim akan memuaskan rakyat, dan pada hakikatnya tidak ada akibatnya apa-apa, maka saya setuju dengan usul-usul Wachid Hasjim.” (Risalah Sidang BPUPKI, 1998, hlm 247-248).

Agama Presiden

Perdebatan pun muncul kembali saat anggota Djajadiningrat angkat bicara: ”a. Dalam praktik sudah tentu, bahwa yang menjadi Presiden orang Indonesia yang beragama Islam; karena itu setuju jika pasal 4 ayat 2 dihapus sama sekali. b. Menanyakan, apakah sungguh-sungguh tidak ada akibatnya apa-apa?”

Anggota Wongsonagoro menimpali: ”Tercengang, karena kompromis dimentahkan lagi: jika masih mentah, preambule mungkin tidak diterima.”

Otto Iskandardinata nimbrung: ”a. Setuju usul Dajadiningrat untuk menghapuskan pasal 4 ayat (2). b. Tentang pasal 29, disulkan supaya kalimat daripada preambule dimuat dalam Undang-Undang Dasar sebagai ayat (1) dan ”negara menjamin kemerdekaan dsb” menjadi ayat (2).” \

Anggota Wongsonagoro menyatakan: ”Karena mungkin diartikan, bahwa negara boleh memaksa orang Islam untuk menjalankan syariat agama, maka diusulkan supaya pasal 29 ayat (2) ditambah dengan kata-kata ”dan kepercayaannya” antara kata-kata agamanya dan masing-masing.” Selanjutnya dibentuk Panitia Penghalus Bahasa dengan anggota: Djajaningrat, Salim, dan Soepomo, dan Rancangan Undang-Undang Dasar pada pasal 29 berbunyi: ”Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama apapun dan untuk beribadat menurut agamanya masing-masing.” (Risalah Sidang BPUPKI, 1998, hlm 248, 254).

Posisi Syari’at Islam

Dalam Sidang BPUPKI tanggal 14 Juli 1945, Soekarno sebagai Ketua Panitia Undang-Undang Dasar membacakan hasil kerja panitia yang dipimpinnya. Tentang Pembukaan UUD ia menyampaikan: ”…dengan berdasar kepada ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya,…”

Anggota Hadikoesoemo angkat bicara: ”… Saya harap supaya ”bagi pemeluk-pemeluknya” itu dihilangkan saja…. Itulah pendapat saya yang menguatkan permintaan Kiyai Sanoesi….” {Dalam cacatan Saafroedin Bahar, ”Pidato Ki Bagoes Hadikoesoemo ini amat penting, terutama dihubungkan dengan usulnya pada tanggal 31 Mei 1945 agar negara yang akan dibentuk itu didasarkan pada agama Islam. Penolakannya ini diulangi lagi dalam rapat BPUPKI tanggal 15 Juli 1945) (Risalah Sidang BPUPKI, 1998, hlm 261, 264)}.

Ki Bagoes tentang Syari’at

Soekarno :”… kami Panitia Perancang mengetahui, bahwa anggota yang terhormat Sanoesi minta perkataan ”bagi pemeluk-pemeluknya” dicoret, sekarang ternyata, bahwa anggota yang terhormat Hadikoesoemo minta juga dicoretnya. Tetapi kami berpendapat, bahwa kalimat-kalimat ini seluruhnya berdasar kepada ke-Tuhanan. …Bahkan kemarin di dalam panitia soal ini ditinjau lagi dengan sedalam-dalamnya di antara lain, …dengan Tuan Wachid Hasjim dan Agoes Salim … Kedua-duanya pemuka Islam….Pendapat saya sendiri: jikalau bunyi atau kata-kata itu berarti di sini akan diadakan dua peraturan, satu untuk umat Islam dan yang satu lagi untuk yang bukan Islam, saya kira, di dalam satu negara, ….rasa-rasanya kurang enak; maka saya kira lebih baik tidak ada apa-apa sama sekali” (dalam cacatan kaki Saafroedin Bahar; ”Ini adalah kedua kalinya Ki Baoes Hadikoesoemo menolak anak kalimat ”dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu” Alasan yang dikemukakan sangat nasionalistik sekali, yaitu kekhawatiran jika hal itu akan ”kurang enak” bagi yang bukan umat Islam”) (Risalah Sidang BPUPKI, 1998, hlm 264, 269)}

Memperhatikan usulan tersebut Soekarno menjelaskan: ”Hanya bagi pemeluk-pemeluknya” dibuang, maka mungkin itu diartikan bahwa tidak ada orang Islam dan kewajibannya menjalankan syariat Islam” Ketua sidang bertanya kepada Ki Bagoes apa masih kukuh pada usulannya, dijawab ”masih”. Saat ketua sidang meminta pendapat anggota sidang,

Ki Bagoes berkata: ”Yang dikemukakan oleh Syusa (Ketua?) Panitia itu tidak bisa kejadian. Sebab bagi Pemerintah, sungguhpun menjalankan kewajiban semata-mata, Pemerintah tidak bisa menjalankan syariat Islam. Pemerintah tidak boleh memaksa agama. Jadi, kalau saya, tidak.” {(dalam catatan kaki Saafroedin Bahar (penyunting) dinyatakan ”Jadi dalam hal ini Ki Bagoes Hadikoesoemo juga menganut faham pembedaan antara negara dengan agama. Dengan demikian sesungguhnya tidak berbeda dengan pandangan Prof. Mr. Soepomo dan Drs. Mohammad Hatta.” (Risalah Sidang BPUPKI, 1998, hlm 270)}

Ketua Sidang menjelaskan bahwa karena pasal itu sudah diterima sidang, karena itu hanya berupa pertanyaan, maka dianggap telah selesai. Ki Bagoes kemudian menyela dengan menyatakan: ”Tuan Ketua, sungguh saya terpaksa, dipaksa oleh Ketua, untuk menerima. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Dan sekarang saya hendak berbicara. Biar tidak diterangkan, saya mau berbicara, supaya pembicaraan saya jangan diterima salah; tetapi rupanya saya tidak bisa mendapat keterangan jelas, maka terpaksa saya mau berbicara.”

Ki Bagoes berkata selanjutnya: ”Kalau dipaksakan saya harap jangan sampai ada yang menyesal. Tetapi saya menyatakan, bahwa saya tidak mupakat dengan adanya artikel 28 bab 10 tentang hal agama. Dan saya tidak mupakat dengan preambule yang berbunyi ”berdasar ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Kalau sidang mupakat, saya terima. Saya mengatakan itu dengan terus terang. Tetapi saya mengatakan bahwa saya tidak mupakat, kalau saya tidak boleh berbicara.”{(Dalam catatan kaki dijelaskan bahwa ”Ini adalah penolakan ketiga kalinya Ki Bagoes Hadikoesoemno terhadap ”tujuh kata” yang terdapat dalam rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945”) (Risalah Sidang BPUPKI, 1998, hlm 360-363)}.

Abdul Fatah Hasan

Anggota Abdul Fatah Hasan menyatakan: ”… Saya takut, kalau-kalau ayat kedua itu (bab 10 pasal 28/ pen), menurut hemat saya, menyinggung perasaan kaum muslimin; … bahwa ayat kedua itu mengandung sedikit suggestie halus, yang menimbulkan perkiraan bahwa dalam Negara Republik Indonesia, salah satu kaum muslimin meninggalkan agamanya dan kembali kepada agama yang lain.”

Atas pernyataan dan kekhawatiran Abdul Fatah Hasan tentang peluang seorang Muslim meninggalkan agama yang dipeluknya dan berpindah ke agama lain tersebut kemudian sempat memancing debat panjang tentang pasal 28 bab 10.

Anggota Dahler misalnya kemudian mengusulkan agar ayat 2 pasal 28 itu berbunyi: ”Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan akan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing.” Usul Dahler ini kemudian diterima oleh anggota sidang.

Kahar Moezakir Nggebrak Meja

Dalam topik tentang presiden, salah satu anggota, yaitu Pratalykrama, mengusulkan Kepala Negara atau Presiden hendaknya orang Indonesia asli beragama Islam. Usul ini ditolak dengan mempertimbangkan kompromi dalam Piagam Jakarta, karena jika diterima ada syarat Islam bagi menteri dan pejabat lain. Kiai Masjkoer kembali mempermasalahkan 7 kata dalam Pembukaan dan agama Presiden dalam kaitan dengan pasala 28 yang sebelumnya menjadi perdebatan antara Ketua Sidang dan Ki Bagoes.

Perdebatan Kiai Masjkoer, Soekarno, dan Ketua Sidang hingga Kiai Kahar Moezakir bicara: ”Saya mengusulkan kompromi, …kami sekalian yang dinamakan wakil-wakil umat Islam mohon dengan hormat, supaya dari permulaan pernyataan Indonesia Merdeka sampai kepada pasal di dalam Undang-Undang Dasar itu yang menyebut-nyebut Allah atau agama Islam atau apa saja, dicoret sama sekali, jangan ada hal-hal itu.” (menurut catatan notulis Kahar Moezakir menutup pembicaraannya sambil memukul meja; braak!!!)

Negara Islam vs Negara Netral

Ki Bagoes Hadikoesoemo berkata: ”… Jadi, saya menyetujui usul Tuan Abdul Kahar Moezakir tadi; kalau ideologi Islam tidak diterima, tidak diterima! Jadi, nyata negara ini tidak berdiri di atas agama Islam dan negara akan netral. Itu terang-terangan saja, jangan diambil sedikit kompromis seperti Tuan Soekarno katakan. Untuk keadilan dan kewajiban tidak ada kompromis, tidak ada. Terang-terangan saja, sebab kalau memang ada keberatan akan menerima ideologi umat Islam, siapa yang mufakat yang berdasar Islam, minta supaya menjadi satu negara Islam. Kalau tidak, harus netral terhadap agama.”(Risalah Sidang BPUPKI, 1998, hlm 364-376) Catatan kaki penyunting (Sjaafroedin Bahar) dinyatakan bahwa: ”Ini adalah penolakan keempat dari ”tujuh kata” itu yang diiringi dengan penjelasan bahwa masalahnya adalah memilih antara dua alternatif, yaitu negara yang didasarkan pada negara Islam dan negara yang netral terhadap agama. Ki Bagoes Hadikoesoemo tidak memperjuangkan suatu negara berdasarkan agama Islam. Ia sekedar menawarkannya”

Suasana sidang terus memanas yang memancing anggota Sanoesi minta berbicara: ”Jangan diputuskan sekarang juga seperti anggota Tuan Abdul Fatah usulkan…. saya tidak akan hadir, sebab kita tergopoh-gopoh dalam sesuatu, terutama mengenai negara kita. Oleh karena itu, saya minta kepada tiap hadirin yang menjadi wakil 70 juta, supaya mengikuti dengan tenang, dengan sabar, permusyawaratan. … Saya minta kepada Tuan Ketua, supaya suasana permusyawaratan ini didinginkan dulu.”

Usul itu disetujui Ketua Sidang Radjiman: ”Tidak ada keberatan, tetapi kita harus mengingat, bahwa kita ini mendapat pekerjaan dari Pemerintah, jadi kita harus menjalankan kewajiban itu. Harus ada keputusan tentang semua hal yang diindahkan oleh Pemerintah. … Saya setuju sekali, maka saya tutup sidang malam ini dan saya tunda sampai besok pagi.” (Risalah Sidang BPUPKI,1998, hlm 377)

Sumber: Pengajian Ramadhan PP Muhammadiyah