Laskar Informasi

Pencarian Daftar Isi

Status Hukum Iuran & Manfaat Pensiun Hubungannya dengan Tirkah

29 Jul 2015

Pada tanggal 19 – 22 Sya’ban 1436 Hijriyah atau bertepatan dengan tanggal 7 – 10 Juni 2015 Masehi, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia yang diadakan di Pondok Pesanren At Tauhidiyah, Cikura, Tegal, Jawa Tengah.
Ijtima ini menghasilkan banyak keputusan penting, salah satunya tentang status hukum iuran dan manfaat pensiun hubungannya dengan tirkah, sebagaimana tersebut di bawah ini.

Diskripsi Masalah

Pensiun merupakan program yang pada umumnya diikuti oleh masyarakat menengah ke atas baik karena disiapkan oleh perusahaan di mana karwayawan bekerja, disiapkan oleh Negara bagi PNS dan Militer serta Polri, maupun oleh masyarakat pada umumnya yang sadar akan risiko keuangan  yang diduga kuat akan terjadi pada saat yang bersangkutan menjalani purnabakti. Dari segi arus dana, pada saat aktif bekerja, pegawai/karyawan diharuskan mengiur kepada Dana Densiun dengan pola: a)  non-contributory; b)  contributory; c) kombinasi  non-contributory  dan  contributory; dan d) mandiri.
Sedangkan penerima manfaat pensiun pada masa purnabakti adalah pegawai yang bersangkutan dan pihak-pihak yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dana pensiun.
Banyak masyarakat  yang mempertanyakan dan berpendapat tentang keterkaitan manfaat pensiun dengan  tirkah  (harta peninggalan atau warisan) apabila pegawai/pekerja meninggal dunia; ada yang berpendapat bahwa manfaat pensiun adalah tirkah sehingga pentasrarufannya tunduk pada hukum waris, dan ada pula yang berpendapat bahwa manfaat pensiun tidak tunduk pada hukum waris melainkan ditasarufkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang manfaat pensiun.

Rumusan Masalah

Apakah dana iuran serta manfaat pensiun menurut syariah merupakan tirkah?

Ketentuan Hukum

1.  Iuran dan manfaat pensiun yang bersifat  non-contributory  (akad hibah dari perusahaan dengan syarat terpenuhinya  vesting right  dan  locking in) tunduk pada aturan pensiun, karena dana tersebut disiapkan perusahaan untuk kepentingan pensiun yang bersangkutan dan pihak yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturam pensiun.
2.  Iuran dan manfaat pensiun yang bersifat  contributory, kombinasi, dan mandiri tunduk pada hukum warits/tirkah apabila manfaat pensiun belum disertakan pada program anuitas oleh Dana Pensiun. Apabila sudah disertakan pada program anuitas, maka iuran pensiun beserta manfaatnya tunduk pada aturan pensiun karena anuitas dalam syariah menggunakan akad  tabarru‘-tanahud; di mana iuran pensiun dialihkan kepemilikannya dari peserta secara individu kepada peserta secara kolektif.
3.  Dana yang berupa  mukafa‘ah nihayat al-khidmah  (semacam uang pesangon/kerahiman),  mukafa‘ah al-iddikhar  (semacam uang Taspen [Tabungan Asuransi Pensiun]), dan  mukafa‘ah al-taqa‘ud  (semacam uang pesangon) yang diserahkan pihak lain karena meninggalnya pekerja (pensiun), tunduk pada hukum warits.
Adapun dalil dan keputusan lengkap silahkan klik di sini.