Laskar Informasi

Pencarian Daftar Isi

Pandangan MUI tentang Imunisasi

16 Jul 2015

Pada tanggal 29-22 Sya'ban 1436 Hijriyah atau bertepatan dengan tanggal 7 - 10 Juni 2015, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan Ijtima Ulama Komis Fatwa se-Indonesia di Pondok Pesantren At Tauhidiyah, Cikura, Tegal, Jawa Tengah.
Ijtima Ulama tersebut menghasilkan banyak keputusan penting, salah satunya adalah tentang Imunisasi, sebagaimana tersebut di bawah ini:

Deskripsi Masalah

  1. Dalam perspektif hukum Islam, berobat adalah bagian dari ikhtiar untuk menjaga kesehatan dan menjaga kelangsungan hidup. Di antara bentuk pengobatan adalah dengan cara mencegah. Salah satu bentuk pencegahan ialah dengan imunisasi.
  2. Pencegahan secara dini terhadap terjangkitnya suatu penyakit, seperti dengan imunisasi polio, campak, dan juga DPT serta BCG, adalah cermin perintah Allah SWT agar tidak meninggalkan keluarga yang lemah, dan secara normatif dibenarkan dalam Islam. Imunisasi sebagai salah satu tindakan medis, terbukti bermanfaat untuk mencegah wabah penyakit, dan kecacatan.
  3. Tindakan imunisasi sebenarnya akan meningkatkan kualitas kesehatan generasi muslim. Tindakan antiimunisasi justru akan menimbulkan resiko besar bagi kualitas kesehatan generasi muslim dan bangsa Indonesia.
  4. Ada dua fakta terkait dengan pelaksanaan imunisasi di masyarakat, pertama kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya imunisasi sebagai salah satu cara mencegah terjadinya penyakit, dan belakangan ada justifikasi keagamaan dalam penolakan imunisasi. Kedua, kurangnya informasi yang memadai tentang vaksin yang halal dan memenuhi standar keagamaan.
  5. Pertanyaan/Rumusan Masalah

    1. Apakah hukum imunisasi?
    2. Bagaimana hukum imunisasi dengan vaksin yang menggunakan barang najis, mutanajis atau haram?

    Ketentuan Hukum

    1. Imunisasi pada dasarnya dibolehkan sebagai bentuk ikhtiar untuk mencegah terjadinya suatu penyakit tertentu.
    2. Imunisasi sebagai wujud terapi pencegahan penyakit, wajib menggunakan vaksin yang halal dan suci.
    3. Penggunaan vaksin imunisasi yang berbahan haram dan/atau najis hukumnya haram.
    4. Imunisasi dengan vaksin yang haram dan/atau najis dibolehkan dengan syarat sebagai berikut:
      • digunakan pada kondisi keterpaksaan, yaitu kondisi keterpaksaan yang apabila tidak dilakukan dapat mengancam jiwa manusia, atau kondisi keterdesakan yang setara dengan kondisi darurat yaitu kondisi keterdesakan yang apabila tidak dilakukan maka akan dapat mengancam kelangsungan hidup seseorang secara wajar
      • belum ditemukan bahan yang halal dan suci, dan
      • adanya rekomendasi tenaga medis yang kompeten dan terpercaya bahwa tidak ada vaksin yang halal.

    Rekomendasi

    1. Pemerintah wajib menjamin pemeliharaan kesehatan masyarakat, baik melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif.
    2. Pemerintah wajib menjamin ketersediaan vaksin halal untuk kepentingan imunisasi bagi masyarakat.
    3. Pemerintah harus segera mengimplementasikan keharusan sertifikasi halal seluruh obat sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Jaminan Produk Halal.
Adapun dalil dan keputusan lengkap silahkan klik di sini.