Laskar Informasi

Pencarian Daftar Isi

Penyerapan Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional

14 Jul 2015

Pada tanggal 19-22 Sya'ban 1436 Hijriyah atau bertepatan dengan tanggal 7-10 Juni 2015 Masehi, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia di Pondok Pesantren At Tauhidiyah, Cikura, Tegal, Jawa Tengah.
Ijtima' ulama tersebut menghasilkan beberapa keputusan penting bagi umat Islam dan bangsa Indonesia. Salah satunya adalah Penyerapan Hukum Islam ke Dalam Hukum Nasional yaitu sebagai berikut:

  1. Sesuai dasar negara dan konstitusi, negara Indonesia bukan negara sekuler dan bukan pula negara agama, tetapi negara ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Atas dasar itu, aspirasi masyarakat Indonesia yang religius, termasuk di dalamnya umat Islam yang merupakan bagian terbesar penduduk Indonesia, hendaknya tercermin dan menjadi semangat, roh, pedoman, dan isi hukum nasional, sesuai dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan bahwa Piagam Jakarta menjiwai dan menjadi satu kesatuan dengan UUD 1945.
  2. Hukum nasional dalam perspektif hukum Islam hendaknya mampu melindungi dan menjaga agama, akal pikiran, jiwa, keturunan, dan harta benda seluruh rakyat Indonesia. Seiring dengan itu, tujuan hukum adalah terwujudnya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.
  3. Pembentukan hukum nasional (taqnin) harus memenuhi tiga persyaratan, yakni filosofis, sosiologis, dan yuridis. Artinya, hukum nasional harus sesuai dan sebagai pelaksanaan dasar negara Pancasila dan hukum dasar UUD 1945 (aspek filosofis), harus sesuai dengan aspirasi, tradisi dan budaya hukum masyarakat (aspek sosiologis), dan harus sesuai dengan tata cara dan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan (aspek yuridis).
  4. Umat Islam Indonesia merupakan bagian terbesar masyarakat Indonesia dan mempunyai sistem hukum Islam (mencakup struktur kelembagaan, aparatur, dan budaya/tradisi hukum) dalam berbagai bidang kehidupan yang telah dianut dan dipraktikkan dalam kehidupan umat Islam sejak ratusan tahun yang lalu. Praktik hukum Islam tersebut telah mampu mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang tertib, damai, dan menjunjung tinggi HAM serta terlindunginya agama, akal pikiran, jiwa, keturunan, dan harta benda masyarakat Indonesia.
  5. Oleh karena tanah Nusantara dahulu pernah dijajah bangsa kolonial Belanda, Inggris, dan Portugis, dan kini Indonesia merdeka berada di tengah-tengah era globalisasi dengan berbagai paham dan ideologi liberalisme, kapitalisme, dan pasar bebas serta dominasi kekuatan dunia unilateral yang sering memaksakan kehendaknya sendiri, sebagai hukum nasional kita masih mengacu kepada nilai, pandangan hidup, dan budaya bangsa-bangsa kolonial (Barat) yang tidak sesuai bahkan bertentangan dengan dasar begara Pancasila, UUD 1945, dan ajaran Islam.
  6. Contoh banyaknya putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan bagian dari UU atau sebuah UU secara keseluruhan membuktikan bahwa masih banyak UU di Indonesia yang bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karena di dalam konstitusi terdapat Pancasila maka berarti bertentangan pula dengan Pancasila. Selanjutnya oleh karena Pancasila memuat nilai-nilai ajaran Islam maka sejatinya UU atau bagian dari UU yang dibatalkan MK tersebut juga bertentangan dengan ajaran Islam.
  7. Sampai saat ini sebagian hukum Islam dipraktikkan umat Islam telah diadopsi dan menjadi bagian hukum nasional. Sebagian hukum Islam lainnya masih hanya berlaku dalam lapisan-lapisan masyarakat Islam saja dan belum diadopsi ke dalam hukum nasional. Kondisi terakhir ini hendaknya tidak dibiarkan terus seperti ini, tetapi hendaknya dilaksanakan agenda penyerapan hukum Islam tersebut ke dalam hukum nasional. KIta bersama meyakini, apabila praktik dan aspirasi umat Islam tersebut dipenuhi oleh negara maka dapat diwujudkan tatanan kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan yang tentram, damai, dan tertib karena sesuai dengan pandangan hidup, praktik dan budaya serta tradisi hukum Islam dari umat ISlam Indonesia.
  8. Oleh karena itu, proses pembentukan peraturan perundang-undangan (legislasi/taqnin), baik dari tingkat tertinggi, yakni UUD 1945 maupun UU dan peraturan di bawah UU, selain mengacu kepada Pancasila dan UUD 1945, hendaknya juga mengacu kepada nilai-nilai, semangat, roh, dan isi/substansi/materi hukum Islam.
  9. Atas dasar itu, Ijtima Ulama KOmisi Fatwa MUI se-Indonesia ke-5 mendorong dan mendukung lembaga-lembaga pembentuk peraturan (pemerintah dan lembaga perwakilan, baik pusat maupun daerah) agar proses legislasi (taqnin) menyerap aspirasi umat Islam yang merupakan bagian terbesar dari penduduk Indonesia. Di sisi lain, proses legislasi tersebut tidak boleh bertentangan dengan aspirasi umat Islam dan sistem hukum Islam yang dianut dan dipraktikkan umat Islam sehari-hari. Kedua hal itu hendaknya ditunaikan pemerintah dan lembaga perwakilan sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
  10. Menyerukan kepada seluruh elemen dan komponen serta tokoh-tokoh umat Islam untuk memberikan dukungan dan partisipasi dalam ikhtiar dan proses penyerapan hukum Islam ke dalam hukum nasional oleh lembaga-lembaga pembentuk peraturan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
  11. Agar penyerapan hukum Islam ke dalam hukum nasional dapat ditunaikan secara optimal, efektif, dan berkelanjutan, diharapkan MUI mengadvokasi penyusunan Rancangan Undang-Undang dan aturan perundangan lainnya.
Adapun dalil dan keputusan lengkap silahkan klik di sini.