Laskar Informasi

Pencarian Daftar Isi

Pemanfaatan Tanah untuk Kesejahteraan Umat dan Bangsa

13 Jul 2015

Pada tanggal 19-22 Sya'ban 1436 Hijriyah atau bertepatan dengan tanggal 7-10 Juni 2015, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia di Pondok Pesantren At Tauhidiyah, Cikura, Tegal, Jawa Tengah.
Ijtima' ulama tersebut menghasilkan beberapa keputusan penting bagi umat Islam dan bangsa Indonesia. Salah satunya adalah Pemanfaatan Tanah untuk Kesejahteraan Umat dan Bangsa, yaitu sebagai berikut:

  1. Tanah yang merupakan bagian dari kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat termaktub dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-UNdang Dasar 1945. Ketentuan dalam UUD1945 tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 1 Undang-Undang Pokok Agraria bahwa bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah merupakan kekayaan nasional.
  2. Sebagai bangsa yang mendapat karunia berupa sumber daya tanah, maka Bangsa Indonesia mempunyai hak dan kewajiban untuk memanfaatkan sumber daya ini dan sekaligus berkewajiban untuk memeliharanya berdasarkan asas kelestarian dan kemanfaatan untuk mencapai sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Sebagai negara agraris, penduduk Indonesia sangat tergantung pada usaha pertanian yang berkelanjutan untuk menopang kehidupan petani dan menjaga kemandirian dan ketahanan pangan.
  3. OLeh karena itu tanah hendaknya dimanfaatkan secara optimal dan harus dilindungi dari kerusakan demi kelangsungan kehidupan masyarakat Indonesia pada saat ini dan waktu yang akan datang. Pada kenyataannya, kemampuan dan kualitas sumber daya alam khusunya yang berupa tanah tidak terbatas, sedangkan kebutuhan akan tanah dan air makin meningkat antara lain sebagai akibat meningkatnya jumlah penduduk yang membutuhkan tanah serta meningkatnya pengetahuan dan teknologi yang pada gilirannya meningkatkan kebutuhan manusia terhadap sumber daya tanah dan air.
  4. Berbagai permasalahan tanah masih kerap terjadi di tanah air kita. Beberapa di antara masalah itu antara lain masih sangat banyak tanah yang terlantar, tanah dalam luas yang sangat besar dikuasai oleh perusahaan/korporasi, di sisi lain sangat banyak petani dan peladang yang mempunyai tanah dengan luas yang sangat kecil, bahkan hanya mampu menjadi penyewa lahan saja, konflik berdarah dan berlarut-larut antara warga masyarakat dengan perusahaan/korporasi akibat masalah pertanahan.
  5. Masalah lainnya kurangnya perlindungan hukum dan kedudukan warga pemilik tanah yang lemah di hadapan perusahaan/korporasi yang hendak membeli atau mengelola tanah milik warga, pembelian tanah rakyat untuk pembangunan kawasan perumahan atau industri yang mengubah landskap dan budaya masyarakat setempat dan menyebabkan warga masyarakat harus pindah jauh dan mengubah pekerjaan semula.
  6. Selain itu terdapat permasalahan dalam aspek hukum dalam bentuk antara lain masih muncul adanya sertifikasi tanah ganda, kecenderungan adanya tumpang tindih regulasi, regulasi yang sudah lama dan tidak lagi sesuai perkembangan zaman, dan kecenderungan penggunaan regulasi untuk kepentingan perusahaan/korporasi sekaligus mengabaikan kepentingan masyarakat dan publik.
  7. Di sisi lain, juga terjadi kerusakan terhadap tanah, baik yang terjadi karena pengaruh alam seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, maupun karena ulah manusia yang menggunakan dan memanfaatkan tanah secara berlebihan melampaui daya dukungnya tanpa memperdulikan usaha pemulihannya.
  8. Tanah wakf mempunyai peranan yang vital dan strategis sebagai salah satu "modal" umat Islam dalam melaksanakan ajaran agamanya, memajukan dirinya, mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran. Di atas tanah wakaf tersebut berdiri berbagai sarana keagamaan Islam seperti masjid dan musholla, lembaga pendidikan (sekolah dan madrasah), pondok pesantren, perguruan tinggi, rumah sakit dan klinik kesehatan, dan lain-lain. Banyak sekali aspek kehidupan umat Islam yang terkait atau berhubungan dengan tanah wakaf.
  9. Di lapangan dan dalam kehidupan sehari-hari umat Islam, berbagai masalah masih kerap terjadi terkait dengan tanah wakaf. Antara lain, tanah wakaf yang tidak/belum disertifikasi, tanah wakaf yang masih digugat oleh sebagian keluarga yang mewakafkan tanah, tanah wakaf yang dijual oleh pihak yang diberi amanat mengelolanya, tukar guling (ruislag) tanah wkaf yang tidak adil dan tidak proporsional, penggelapan atau pengurangan luas tanah wakaf, dan konflik antara yayasan dengan sebagian keluarga yang memberikan tanah wakaf, serta tanah wakaf yang terlantar atau ditelantarkan.
  10. Kesemua hal tersebut mengerucut kepada bagaimana tanah, termasuk tanah wakaf, diposisikan sebagai modal untuk mendorong, mempercepat, dan menjadi "kendaraan" bagi masyarakat untuk berkembang, maju dan sejahtera. Hal ini terkait juga dengan bagaimana penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan tanah di tanah air kita secara tepat, proporsional, optimal, dan efektif.
Atas dasar itu, peserta Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia ke-5 Tahun 2015 menyepakati untuk merekomendasikan sebagai berikut:
  1. Menginat peraturan perundang-undangan mengenai agraria/pertanahan masih banyak berasal dari warisan kolonial Belanda, maka mendorong Pemerintah dan DPR untuk segera melakukan pembentukan berbagai UU baru di bidang pertanahan, sehingga jiwa dan semangat UU tersebut sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, ajaran Islam, memenuhi rasa keadilan sekaligus kebutuhan masyarakat . Selanjutnya, mendesak Pemerintah segera melakukan revisi/penyempurnaan peraturan pelaksanaan UU di bidang pertanahan dan perwakafan yang ada agar sesuai Pancasila dan UUD 1945, ajaran Islam, memenuhi rasa keadilan dan kebutuhan masyarakat.
  2. Terkait dengan banyaknya masalah yang timbul dalam praktik perwakafan yang menyebabkan tidak optimalnya tanah wakaf sesuai tujuannya, maka Pemerintah hendaknya segera melakukan
    • Pembaruan hukum perwakafan
    • Penyempurnaan struktur organisasi dan SDM, serta anggaran untuk penanganan dan penyelesaian masalah perwakafan.
    • Melakukan percepatan penyelesaian masalah-masalah perwakafan dengan membentuk satgas atau satuan kerja atau unit khusus dengan masa kerja untuk kurun waktu, u,pama 1 tahun,
    • Meminimalisir atau kalau memungkinkan menghilangkan kendala-kendala penyelesaian masalah perwakafan, termasuk aspek biaya yang memberatkan masyarakat,
    • Penyelesaian dengan mengutamakan kepentingan dan kemaslahatan umat Islam serta optimalisasi maksud dan tujuan adanya tanah wakaf.
    • Penyelesaian tersebut melibatkan MUI dan ormas-ormas Islam serta tokoh-tokoh Islam.
  3. Mendorong ormas dan lembaga Islam serta lembaga-lembaga keagamaan untuk meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan tanah wakaf karena selama ini ditengarai banyak berbagai kelemahan dan kekurangan dalam pengelolaan tanah wakaf. UNtuk itu, perlu ditingkatkan sosialisasi UU Wakaf dan peraturan pelaksanaannya kepada umat dan ormas-ormas/lembaga-lembaga Islam serta mendorong ormas dan lembaga Islam serta umat Islam untuk mensertifikatkan tanah wakaf agar ada jaminan dan kepastian hukum.
  4. Mendorong Pemerintah mengambil kebijakan dan regulasi yang memberikan/menguasakan tanah negara/tanah terlantar kepada ormas dan lembaga kemasyarakatan serta lembaga keagamaan Islam. Dengan tujuan agar sumbangsih dan peranan ormas dan lembaga kemasyarakatan serta lembaga keagamaan Islam kepada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, umat dan bangsa dapat lebih optimal.
  5. Mendorong ulama dan cendekiawan muslim menggiatkan pengkajian mendalam entang wakaf uang. Selanjutnya ormas-ormas Islam, tokoh-tokoh Islam, dan pemerintah secara bersama-sama mensosialisasikan wakaf uang agar ditunaikan oleh umat Islam. Di sisi lain mendoron Pemerintah menerbitkan berbagai regulasi tentang wakaf uang untuk mendorong pelaksanaan pranata ajaran Islam ini dalam memajukan umat Islam dan bangsa.
  6. Agar rekomendasi Ijtima Ulama ini dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, efektif, dan mencapai tjuan, MUI Pusat perlu membentuk tim khusus dalam rangka mewujudkan semua rekomendasi ini. Salah satu tugasnya adalah menjalin kerjasama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara, Badan Wakaf Indonesia (BWI), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan instansi/lembaga pemerintah dan masyarakat, baik di pusat maupun daerah.
  7. Meminta kepada BPN agar memproses pengembalian aset-aset wakaf umat yang dipakai oleh instansi Negara kepada Badan Wakaf Indonesia.
Adapun dalil dan keputusan lengkap silahkan klik di sini.