Laskar Informasi

Pencarian Daftar Isi

Radikalisme Agama dan Penanggulangannya

12 Jul 2015

Pada tanggal 19-22 Sya'ban 1436 Hijriyah atau bertepatan dengan tanggal 7-10 Juni 2015, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia di Pondok Pesantren At Tauhidiyah, Cikura, Tegal, Jawa Tengah.
Ijtima' ulama tersebut menghasilkan beberapa keputusan penting bagi umat Islam dan bangsa Indonesia. Salah satunya adalah radikalisme agama dan penanggulangannya, yaitu sebagai berikut:
  1. Umat Islam di Indonesia berfaham ahlussunnah waljama'ah yang berciri moderat (tawassuth), toleran (tasamuh), berpegang pada metodologi pengambilan hukum (manhajiy), dinamis (tathawwuriy), dan mengedepankan wajah Islam yang welas asih (rahmah lil alamin).
  2. Ahlussunnah waljama'ah bukan saja menjadi panduan dalam berfikir (manhaj al fikr) tapi juga merupakan panduan berperilaku (manhaj al amal) umat Islam Indonesia, dalam kehidupan keagamaan, kehidupan kemasyarakatan dan kehidupan berbangsa dan bernegara.
  3. Penyimpangan terhadap prinsip-prinsip berpikir keagamaan dan berperilaku sebagaimana manhaj ahlussunnah waljama'ah sebagaimana disebut di atas, bisa melahirkan cara berpikir dan bertindak yang menyimpang serta dapat menimbulkan pemikiran dan tindakan radikal.
  4. Radikalisme agama yang dimanifestasikan dalam bentuk aksi berupa upaya untuk mengubah bentuk negara dengan paksa dan tidak mengindahkan meknisme konstitusional yang berlaku merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kesepakatan bangsa Indonesia. Pelakunya terkategori sebagai bughat sesuai fiqh Islam.
  5. Radikalisme agama yang dimanifestasikan dalam bentuk aksi terorisme merupakan sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban dan memenuhi unsur tindak pidana (jarimah) yang harus dijerat dengan hukuman yang berat.
  6. Akar pemicu munculnya radikalisme selain karena penyimpangan pemahaman keagamaan, seperti meragukan orisinalitas Al Qur'an, menghina sahabat dan istri-istri Rasul, yang merupakan sanad utama ajaran Islam, atau memahami nash-nash secara tekstual saja, juga adanya ketidakadilan global dalam sektor sosial, politik dan ekonomi. Karena itu segala upaya yang mengarah pada upaya penanggulangan radikalisme dilakukan dengan pendekatan keagamaan, sosial, politik dan ekonomi selain dengan pendekatan keamanan.
  7. Seseorang yang diduga melakukan tindakan terorisme masih melekat padanya hak-hak untuk membela diri sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap padanya. Karena itu setiap upaya yang dilakukan yang tidak mengindahkan hak-hak tersebut terkategori sebagai sebuah tindakan kesewenang-wenangan dan kezhaliman.
  8. Aparat penegak hukum dalam melakukan tindakan pencegahan terhadap radikalisme agar memerhatikan asas praduga tak bersalah dan tidak melakukan tindakan sewenang-wenang dengan melakukan eksekusi sebelum adanya proses hukum. Untuk itu, perlu ada evaluasi kelembagaan dan mekanisme penanganan radikalisme dengan mengedepankan prinsip dialog, langkah preventif dengan pendekatan partisipatif dan melibatkan sebanyak mungkin elemen masyarakat.
Adapun dalil dan keputusan lengkap silahkan klik di sini.