Laskar Informasi

Pencarian Daftar Isi

Majelis Ulama Indonesia

05 Jul 2015

Your RSS feed from RSSFWD.com. Update your RSS subscription
RSSFWD

Majelis Ulama Indonesia

Wadah musyawarah ulama, zuama dan cendekiawan

Film Shalahuddin Al-Ayyubi Layak Tonton
Ahmadie Thaha

salahuddin ayyubi 2Meski tayangannya di MNCTV sudah berlalu beberapa seri, film serial sejarah Shalahuddin Al-Ayyubi Pembebas Baitul Maqdis dibedah di Kantor Majelis Ulama (MUI), Jumat (25/6). Masih tersisa 20-an seri dari film ini yang akan diputar di layar MNCTV selama bulan suci Ramadhan 1436.

Ketua MUI Basri Barmanda dalam sambutan bedah film ini mengapresiasi langkah MNCTV menayangkan serilal film ini. Pasalnya, katanya, serial Shalahuddin ini merupakan film baik yang layak ditonton karena menceritakan tokoh fenomenal dalam sejarah Islam.

Hadir dalam acara itu, Ketua MUI, Anwar Abbas, Amidhan, Mahyiddin Junaedi, sejumlah pengurus Komisi Infokom MUI, serta para pengurus lainnya, plus para pimpinan ormas Islam. Selain hadir pula, Endah Hari Utari selaku Direktur Program dan Produksi MNC TV.

Basri menambahkan, Shalahuddin adalah tokoh pejuang Islam yang membebaskan Baitul Maqdis. Selain itu, banyak masjid yang tadinya dijadikan ibadah agama lain, oleh Shalahuddin dikembalikan menjadi tempat beribadah umat muslim. Shalahuddin dikenal sebagai pahlawan Perang Salib.

Endah Hari Utari dalam sambutannya mengatakan, film sangat tepat dijadikan pilihan pemirsa di bulan suci Ramadhan. MNC TV menjadikan Film Shalahuddin Al-Ayyubi sebagai salah satu program unggulan di bulan Ramadhan 1436 H.

Film ini, katanya, selain merupakan bagian dari sejarah Islam, kisahnya juga sarat akan pesan moral yang patut diteladani. “Tayangan ini diharapkan dapat mendidik sekaligus menambah wawasan umat Islam,” tutur Endah.



Hasil Ijtima Ulama 2015 [Download]
Ahmadie Thaha

DinIjtima Ulama ke-5 Komisi Fatwa MUI se-Indonesia telah selesai diselenggarakan di Pondok Pesantren At-Tauhidiyah, Cikura, Bojong, Tegal, Jawa Tengah, pada 7-10 Juni 2015. Terdapat tiga tema pokok yang dibahas, terdiri dari masalah strategis kebangsaan (masail asasiyah wathaniyah), masalah fiqih kontemporer (masail fiqhiyyah muashirah), dan masalah hukum dan perundang-undangan (masail qanuniyah). Pembaca dapat membaca hasil keputusan lengkapnya dalam file berikut ini:

http://www.mediafire.com/view/oqf0bo02bb95bxq/MU_-_Hasil_Ijtima_Ulama_V_tahun_2015.pdf

MU – Hasil Ijtima Ulama V tahun 2015



MK Tolak Uji Materi Soal Perkawinan Beda Agama
Ahmadie Thaha

Gedung MKMahkamah Konstitusi (MK) telah menolak seluruh permohonan uji materi terhadap Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya mengenai perkawinan beda agama. Umat Islam patut bersyukur atas keputusan itu.

Namun, Neng Djubaedah SH MH sebagai salah seorang wakil dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam kasus uji materi ini menengarai pihak yang kalah akan terus berusaha dan berjuang untuk menggolkan upaya dibolehkannya perkawinan beda agama di Indonesia di lain waktu dan kesempatan.

Pasalnya, seusai sidang, Neng Djubaedah mendengar para penggugat berbicara di belakang arena sidang: “Kita siapkan lagi untuk berikutnya.” “Jadi, nak, kita tetap harus waspada,” tutur Neng, dosen FH Universitas Indonesia dan anggota MUI, dalam pesan pendek yang beredar di lingkungan MUI. Fahira Idris, anggota DPD yang termasuk menerima pesan itu, langsung menjawab, “Benar bunda Neng, kita harus tetap waspada karena ‘mereka’ tidak akan tinggal diam.”

Dalam sidang pembacaan keputusan di Gedung MK, Kamis (18/6/2015), MK menolak seluruh permohonan uji materi terhadap Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Seluruhnya. Menurut hakim, undang-undang tersebut sama sekali tidak melanggar konstitusi.

“Mahkamah berpendapat bahwa permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum dan menolak seluruh permohonan yang diajukan pemohon,” ujar Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam sidang putusan di .

Dalam pertimbangannya, hakim berpendapat bahwa agama menjadi landasan bagi komunitas, individu, dan mewadahi hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Sementara negara, menurut hakim, berperan menjamin kepastian hukum serta melindungi pembentukan keluarga yang sah.

Menurut hakim, bunyi pasal yang menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan dicatat sesuai aturan perundangan, bukanlah suatu pelanggaran konstitusi.

Hakim berpendapat bahwa perkawinan tidak boleh dilihat dari aspek formal, tapi juga aspek spiritual dan sosial.

Perkara ini teregistrasi dengan Nomor 68/PUU-XII/2014. Pemohon perkara ini adalah empat orang warga negara Indonesia atas nama Damian Agata Yuvens, Rangga Sujud Widigda, Varida Megawati Simarmata, dan Anbar Jayadi.

Mereka menguji Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Pemohon merasa hak-hak konstitusionalnya berpotensi dirugikan dengan berlakunya syarat keabsahan perkawinan menurut hukum agama.

Menurut pemohon, pengaturan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam aturan tersebut akan berimplikasi pada tidak sahnya perkawinan yang dilakukan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, misalnya nikah beda agama.

Hasil keputusan selengkapnya dapat didownload di:

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/68_PUU-XII_2014.pdf

 



Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1436 H [Download]
Ahmadie Thaha

marhaban-ramadhan-1436Alhamdulillah, tahun ini kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadhan 1436 secara serentak di seluruh Indonesia. Untuk itu, kami sampaikan Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1436 H untuk kota-kota besar di seluruh Indonesia yang disusun oleh Oman Fathurahman (Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah) dan dipublikasikan oleh Suara Muhammadiyah.

Silahkan jika ingin dishare atau disebarkan kepada yang lainnya.

http://www.jadwalimsak.info/

Berikut linknya untuk DOWNLOAD (file PDF/ZIP):

https://www.dropbox.com/sh/g7onngvtuq8b5jk/AAASzB4gqKkKLctpzMi3TsJza?dl=0

https://www.mediafire.com/folder/320op77h02i2b//Imsakiyah%20Ramadhan%201436



1 Ramadhan 1436 H Jatuh pada Kamis
Ahmadie Thaha

1+Ramadhan+1436Beda dari tahun sebelumnya, Sidang Itsbat 1 Ramadhan kali ini berlangsung tertutup di Kementerian Agama RI, Selasa (16/6) malam. Usai menggelar Sidang, Pemerintah RI menetapkan 1 Ramadhan 1436 H jatuh pada Kamis 18 Juni 2015. Dengan demikian, puasa akan berlangsung serentak di seluruh Indonesia.

“Setelah mendengarkan dan menimbang, forum #SidangItsbat secara aklamasi menyetujui bahwa 1 Ramadhan 1436H jatuh pada hari Kamis 18 Juni 2015″, tulis akun twitter resmi Kementerian Agama RI, Selasa malam. Laporan atas pemantauan hilal disampaikan oleh Direktur Urusan Agama Islam Muchtar Ali.

Usai mengumumkan awal Ramadhan, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam pelaksaaan Sidang Itsbat.

Menag memimpin Sidang Itsbat dengan didampingi oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prof. Din Syamsuddin, Wakil Ketua Umum MUI KH. Ma’ruf Amin, dan Dirjen Bimas Islam. Sidang dihadiri oleh sejumlah pimpinan ormas Islam dan perwakilan kedutaan besar di Indonesia.



Presiden Dosa Jika Tak Penuhi Janji Kampanye
Ahmadie Thaha

190919_71476_jokowi_presidenWakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin mengatakan janji adalah utang yang harus dibayar. Demikian juga dengan janji-janji presiden saat kampanye. Menurut Ma’ruf, Presiden Joko Widodo wajib untuk dipenuhi ketika yang berjanji telah jadi presiden.

“Janji itu utang. Janji presiden juga utang dan wajib dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, dalam perspektif agama tetap saja dosa,” kata Ma’ruf Amin, dalam diskusi Mewujudkan Janji Pemimpin dalam Perspektif Moral dan Konstitusi, di Gedung Nusantara IV, kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (15/6).

Kecuali lanjutnya, ada sesuatu hambatan di luar batas kemampuan pemberi janji. “Tapi tidak memenuhi janji karena leha-leha, itu dosa” tegas Ma’ruf.

Dia jelaskan, pentingnya MUI mengeluarkan fatwa tentang janji-janji pemimpin guna meminamilisir rakyat ditipu dengan janji-janji. “Jangan rakyat itu ditipu berkelanjutan. Ini bagaimana rakyat, negara dan bangsa. Kalau dari sisi agama sanksinya tentu dosa,” ujarnya.

Demikian juga halnya dengan masyarakat yang memilih pemimpin yang tidak memenuhi janjinya. “Yang milih juga dosa karena salah pilih. Kalau milihnya ikhlas, tak dosa. Tapi yang milih karena wanipiro, berdosalah,” pungkasnya.

Sumber: jpnn, group Jawa Pos



Peserta Ijtima Ulama Disuguhi Wayang Santri
Ahmadie Thaha

Wayang-Kulit-AR-FakhrudinIjtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia ke-5 secara resmi telah ditutup di Pondok Pesantren Attauhidiyah, Cikura, Tegal, Jawa Tengah, Selasa sore (9/6/2015). Namun, malam harinya acara penutupan dilengkapi dengan pertunjukan wayang santri yang didalangi oleh Bupati Tegal Ki Enthus Susmono.

Pagelaran wayang berlangsung di Pendopo Kabupaten Tegal, Slawi, Jawa Tengah, Selasa malam, dihadiri oleh sebagian besar peserta. Dalam sambutannya, Ki Enthus mengatakan dirinya merasa senang dan tersanjung saat diminta untuk mementaskan wayang santri untuk penutupan Ijtima Ulama. “Ini atas prakarsa biaya SKPD,” ungkapnya.

Saking senangnya, Enthus malah meminta supaya saat Munas nanti MUI kembali mengundang dirinya untuk mementaskan wayang santri. “Yang biayai Allah Swt, min haitsu la yahtasib. Masa MUI minta saya nggak bisa,” cetusnya.

Melalui wayang santri yang dipertunjukkannya, Enthus juga berjanji akan menyebarkan fatwa-fatwa MUI. “Sebelum Ramadhan saya punya job manggung di sepuluh kota. Akan saya sebarkan fatwa MUI, terutama tentang janji pejabat,” janjinya.

Sementara Wakil Ketua Umum MUI KH Ma’ruf Amin dalam sambutannya mengatakan Ijtima Ulama MUI telah menghasilkan fatwa yang akan ditaqninkan dan juga dijadikan kultur bagi masyarakat.

“MUI akan bekerjasama dengan para dalang untuk menyosialisasikan fatwa-fatwa ini. Mungkin dalang bisa lebih pinter menyampaikan kepada masyarakat,” katanya.



Penutupan Ijtima Ulama Diiringi Tahlil
Ahmadie Thaha

IJTIMA-ULAMA-MARUF-AMINIjtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V yang berlangsung di Pondok Pesantren Attauhidiyah pada 7-10 Juni 2015 akhirnya ditutup, Selasa (9/6/2015). Penutupan diawali dengan acara tahlil yang diikuti semua peserta, kemudian ditutup oleh Ketua MUI Dr. KH Makruf Amin.

Keputusan yang dihasilkan dalam Ijtima' Ulama Komisi Fatwa terlebih dulu dibahas dalam sidang-sidang komisi, lalu hasilnya dikonsolidasi melalui tim perumus, yang kemudian diputuskan dalam rapat pleno. Acara rapat pleno sekaligus penutupan dipimpin oleh pimpinan MUI KH. Ma'ruf Amin, Amirsyah Tambunan, KH. Cholil Ridwan, dan Prof. Dr. KH. Hasanuddin AF.

Sejumlah keputusan yang dihasilkan dalam Ijtima Ulama terbagi dalam tiga komisi. Komisi A menghasilkan sejumlah keputusan tentang Masail Asasiyyah Wathaniyyah (Masalah Strategis kebangsaan, meliputi: Kedudukan Pemimpin yang tidak menepati janji, kemudian soal kriteria pengkafiran (Dhabit At-Takfir), radikalisme agama dan penanggulangannya, pemanfaatan tanah untuk kesejahteraan umat dan bangsa, serta penyerapan hukum Islam ke dalam hukum nasional.

Sedangkan Komisi B menghasilkan sejumlah keputusan terkait Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah (Masalah Fikih Kontemporer). Komisi B terbagi dua (Komisi B1 dan Komisi B2). Keputusan-keputusan Komisi B1 meliputi masalah: Haji berulang, hukum membangun masjid berdekatan, imunisasi, hak pengasuhan anak bagi orang tua yang bercerai karena berbeda agama.

Sementara Komisi B2 memutuskan hal-hal terkait panduan jaminan kesehatan nasional dan BPJS Kesehatan, Status hukum iuran dan manfaat pensiun hubungannya dengan Tirkah, dan Istihalah.

Kemudian Komisi C memutuskan Masail Qanuniyah (Masalah hukum dan perundang-undangan), meliputi: pornografi dan prostitusi online, eksekusi hukuman mati bagi terpidana narkoba, pajak jangan membebani rakyat, pembentukan komite nasional ekonomi syariah, rekrutmen pimpinan KPK periode 2015-2019, pentingnya dasar hukum pemakaian jilbab bagi prajurit Korp wanita TNI, pengawasan penggunaan dana desa.



Ketua MUI: Fatwa untuk Tanwiriyah dan Islah
Ahmadie Thaha

DinKetua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin menyatakan, isu-isu kontemporer yang sedang dibahas dalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia V akan menjadi produk hukum Islam berkedudukan tinggi. Pasalnya, di forum ini berkumpul utusan komisi fatwa seluruh Indonesia.

“Forum ini punya maqam yang tinggi,” kata Din dalam sambutannya di pembukaan Ijtima Ulama yang berlangsung di Pondok Pesantren Attauhidiyah, Tegal, Jawa Tengah, Senin (8/6). Pertemuan para ulama ini diikuti oleh anggota Komisi Fatwa MUI dari pusat dan daerah sehingga keputusan yang dibuat nantinya akan memiliki kredibilitas yang baik serta bermanfaat.

Din mengatakan, pertemuan para ulama ini diharapkan dapat memberikan pencerahan lewat sejumlah fatwa yang dikeluarkan Komisi Fatwa MUI. “Fatwa diharapkan (bersifat) tanwiriyah, mencerahkan menuju perbaikan atau islah," tegasnya.

Hasil Ijtima Ulama Komisis Fatwa MUI ini merupakan perwujudan dan tanggungjawaban MUI terhadap permasalahan bangsa. Ada kompleksitas dari masalah-masalah yang dihadapi umat Islam dunia menghadapi masalah seperti krisis pangan, keuangan, dan moral, dan tentu juga dampaknya bagi rakyat Indonesia ini.

Din menambahkan, ada salah satu isu pembahasan fatwa sangat menarik dan akan memiliki efek yang besar, yaitu hukum pemimpin ingkar janji terhadap janjinya saat kampanye.



JK Buka Ijtima Ulama Kelima
Ahmadie Thaha

MUI 20150611Menag-MUI-JK-001Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) secara resmi membuka Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-5 yang berlangsung di Pondok Pesantren At-Tauhidiyah, Cikura, Tegal, Jawa Tengah, Senin (8/6).

Acara ini juga dihadiri oleh Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, dan Ketua Umum MUI Din Syamsudin, serta para pimpinan ormas dan akademisi Indonesia.

JK mengatakan Indonesia merupakan bangsa yang damai, dan mempunyai toleransi yang tinggi. “Kita sebagai bangsa yang damai, mempunyai toleransi yang tinggi, harus terus dapat memelihara dan menjaga kedamaian. Bangsa yang maju akan dicapai jika berjalan bersama-sama dengan keadilan dan upaya yang baik,” tuturnya.

Dalam sambutannya, JK menyinggung berbagai persoalan umat lainnya, baik yang bersifat international seperti berbagai persoalan yang dihadapi umat di Timur Tengah dan Rohingya, maupun nasional seperti masalah radikalisme, ekonomi umat hingga persoalan kemakmuran masjid.

Lebih lanjut JK menegaskan bahwa Indonesia dengan sikap kebangsaan selalu menjunjung tinggi persatuan, saling menghargai, perdamaian dan toleransi antar umat beragama. Sikap persatuan dan perdamaian inilah yang patut disyukuri dan harus disampaikan kepada dunia bahwa Indonesia negara damai.



RSSFWD - From RSS to Inbox
3600 O'Donnell Street, Suite 200, Baltimore, MD 21224. (410) 230-0061
WhatCounts