Laskar Informasi

Pencarian Daftar Isi

Kedudukan Pemimpin yang Tidak Menepati Janjinya

05 Jul 2015

Pada tanggal 19-22 Sya'ban 1436 Hijriyah atau bertepatan dengan tanggal 7-10 Juni 2015, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia di Pondok Pesantren At Tauhidiyah, Cikura, Tegal, Jawa Tengah.
Ijtima' ulama tersebut menghasilkan beberapa keputusan penting bagi umat Islam dan bangsa Indonesia. Salah satunya adalah kedudukan pemimpin yang tidak menepati janjinya, yaitu sebagai berikut:

  1. Pada dasarnya jabatan merupakan amanah yang pasti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wata'ala. Meminta dan/atau merebut jabatan merupakan hal yang tercela, apalagi bagi orang yang tidak mempunyai kapabilitas yang memadai dan/atau diketahui ada orang yang lebih kompeten. Dalam hal seseorang memiliki kompetensi, maka ia boleh mengusulkan diri dan berjuang untuk hal tersebut.
  2. Setiap calon pemimpin publik, baik legislatif, yudikatif maupun eksekutif harus memiliki kompetensi (ahliyyah) dan kemampuan dalam menjalankan amanah tersebut. 
  3. Dalam mencapai tujuannya, calon pemimpin tidak boleh mengumbar janji untuk melakukan perbuatan di luar kewenangannya. 
  4. Calon pemimpin yang berjanji untuk melaksanakan suatu kewajiban yang tidak dilarang oleh syariah, dan terdapat kemaslahatan, maka ia wajib menunaikannya. Mengingkari janji tersebut hukumnya haram. 
  5. Calon pemimpin publik dilarang berjanji untuk menetapkan kebijakan yang menyalahi ketentuan agama. Dan jika calon pemimpin tersebut berjanji yang menyalahi ketentuan agama maka haram dipilih, dan bila ternyata terpilih, maka janji tersebut untuk tidak ditunaikan. 
  6. Calon pemimpin publik yang menjanjikan memberi sesuatu kepada orang lain sebagai imbalan untuk memilihnya maka hukumnya haram karena termasuk dalam kategori risywah (suap). 
  7. Pemimpin publik yang melakukan kebijakan untuk melegalkan sesuatu yang dilarang agama dan atau melarang sesuatu yang diperintahkan agama maka kebijakannya itu tidak boleh ditaati. 
  8. Pemimpin publik yang melanggar sumpah dan/atau tidak melakukan tugas-tugasnya harus dimintai pertanggungjawaban melalui lembaga terkait dan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
  9. Pemimpin publik yang tidak melaksanakan janji kampanyenya adalah berdosa, dan tidak boleh dipilih kembali. 
  10. MUI agar senantiasa memberikan taushiyah kepada para pemimpin yang mengingkari janji dan sumpahnya.
Adapun dalil dan keputusan lengkap silahkan klik di sini.