Laskar Informasi

Pencarian Daftar Isi

Meningkatkan Keamanan Transaksi Keuangan

09 Oct 2014

Seiring dengan berbagai progres dan modernisasi dalam transaksi keuangan, kejahatan terhadap perbankan juga semakin canggih. Maraknya penggunaan transaksi elektronik dengan memakai media Internet juga menyuburkan kejahatan cyber yang disebut phishing. Tujuan utama phishing adalah mencuri data dan informasi. Para pelaku kejahatan akan menyamar sebagai organisasi legal, termasuk bank, kemudian meminta berbagai informasi mengenai kartu kredit hingga nomor rekening. Medianya biasanya melalui e-mail atau halaman situs web. Banyak lagi kejahatan dengan memanfaatkan berbagai kelemahan transaksi keuangan melalui transaksi elektronik.

Oleh karena itu, Bank Indonesia (BI) mewajibkan kepada penerbit kartu kredit untuk memberikan pin 6 digit kepada seluruh pemegang kartu kredit. Pin tersebut digunakan untuk setiap transaksi menggunakan kartu kredit. Langkah yang telah dipersiapkan sejak 2012 lalu, diambil untuk meningkatkan sistem keamanan kartu kredit pada nasabah. Deputi Gubernur BI, Ronald Waas menjelaskan bahwa sebelumnya ketika bertransaksi menggunakan tanda tangan yang kurang dapat memberikan jaminan keamanan, sehingga menggunakan 6 nomor pin sebagai sarana verifikasi dan autentikasi pada kartu kredit. Aturan tersebut akan berlaku pada 1 Januari 2015, yang mengatur bahwa pemegang kartu kredit domestik harus menggunakan 6 nomor pin dalam setiap transaksinya. Ia mengatakan BI telah menyurati setiap penerbit kartu kredit untuk memberikan 6 nomor pin kepada pemegang kartu. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI), Steve Marta mendukung penerapan aturan tersebut. Menurutnya, penggunaan pin pada kartu kredit dapat meningkatkan keamanan pada masyarakat. (
http://www.gatra.com/ekonomi-1/70843-bi-wajibkan-penggunaan-pin-6-digit-pada-kartu-kredit‏.html).
Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan standard keamanan para pengguna kartu kredit, sehingga tidak menjadi korban para oknum yang memiliki niat untuk melakukan kejahatan melalui transaksi elektronik.


Sumber : Divhumas Mabes Polri