Laskar Informasi

Pencarian Daftar Isi

Kasus Korupsi yang Ditangani KPK Tahun 2013 Tahap Penuntutan

07 Aug 2014

Kegiatan penuntutan dilaksanakan sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) perkara, yang terdiri dari perkara sisa tahun 2012 sebanyak 32 (tiga puluh dua) perkara dan perkara tahun 2013 sebanyak 41 (empat puluh satu) perkara, yaitu:
  1. Perkara TPK atas nama terdakwa SOFYAN USMAN sehubungan dengan menerima sejumlah uang dari Otorita Batam dalam rangka pengesahkan usulan anggaran Otorita Batam tahun 2004 dan 2005.
  2. Perkara TPK atas nama terdakwa ROBERT EDISON SIAHAAN sehubungan dengan pengelolaan Dana Bantuan Sosial Sekretariat Daerah dan Dana Rehabilitasi/Pemeliharaan Dinas Pekerjaan Umum pada APBD Kota Pematang Siantar TA. 2007.

  3. Perkara TPK atas nama terdakwa DADONG IRBARELAWAN sehubungan dengan memberikan hadiah atau janji kepada Muhaimin Iskandar selaku Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi bersama-sama dengan I Nyoman Suisnaya dan Dharnawati atau bersama-sama dengan I Nyoman Suisnaya menerima hadiah atau janji dari Dharnawati.
  4. Perkara TPK nama terdakwa MUHAMMAD NAZARUDIN sehubungan dengan penerimaan hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya sehubungan dengan pembangunan wisma atlit di Jaka Baring Sumatera Selatan tahun 2010-2011 dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
  5. Perkara TPK atas nama terdakwa SISTOYO sehubungan dengan menerima sesuatu/hadiah berupa uang dari tersangka Edward M. Bunjamin bersama-sama Anton Bambang Hadyono terkait perubahan pembuatan rencana tuntutan perkara pemalsuan dan penggelapan.
  6. Perkara TPK atas nama terdakwa AGUNG PURNO SARJONO sehubungan dengan menerima hadiah atau janji sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
  7. Perkara TPK atas nama terdakwa SUMARTONO sehubungan dengan menerima hadiah atau janji sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
  8. Perkara TPK atas nama terdakwa BURHANUDDIN HUSIN sehubungan dengan turut serta terkait perbuatan Tengku Azmun Jaafar (Bupati Pelalawan) dkk, melakukan TPK terkait dengan penilaian dan pengesahan RKT UPHHKHT pada areal yang diberikan IUPHHKT-HT Tahun 2001 s.d. 2006 di wilayah Kabupaten Pelalawan kepada sejumlah perusahaan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dan mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.
  9. Perkara TPPU atas nama terdakwa WA ODE NURHAYATI sehubungan dengan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengubah bentuk, dan atau menyembunyikan/ menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, kepemilikan dan atau perbuatan menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.
  10. Perkara TPK atas nama terdakwa SOEMARMO HADI SAPUTRO sehubungan dengan pemberian sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara bersama-sama dengan Akhmat Zaenuri (Sekda Kota Semarang).
  11. Perkara TPK atas nama terdakwa EKA DHARMA PUTRA sehubungan dengan memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara terkait dengan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran kegiatan Tahun Jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Prov. Riau.
  12. Perkara TPK atas nama terdakwa RAHMAT SYAHPUTRA sehubungan dengan memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara terkait dengan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran kegiatan Tahun Jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Prov. Riau.
  13. Perkara TPK atas nama terdakwa MIRANDA SWARAY GOELTOM sehubungan dengan orang yang bersama-sama atau turut serta atau menganjurkan terkait dengan perbuatan Nunun Nurbaetie untuk melakukan TPK memberikan Travellers Cheque (TC) kepada Anggota DPR RI Periode 1999 - 2004 dalam Pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Tahun 2004.
  14. Perkara TPK atas nama terdakwa SHIOKAWA TOSHIO sehubungan dengan memberikan sesuatu atau uang kepada Hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Bandung terkait putusan perkara dan untuk pengurusan kasus di Mahkamah Agung RI supaya putusan kasasi menolak gugatan Serikat Pekerja dalam penanganan kasus hubungan industrial terkait dengan pemutusan hubungan kerja akibat mogok kerja tidak sah yang dilakukan oleh pekerja PT. Onamba Indonesia.
  15. Perkara TPK atas nama terdakwa MURDOKO sehubungan dengan secara bersama-sama atau turut serta dengan Hendy Boedoro dan Warsa Susilo dalam melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain dan penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan dana dari rekening giro pemerintah Kab. Kendal Tahun 2003 dan 2004 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum dan Dana Eks Pinjaman BPD Jateng Cab Kendal.
  16. Perkara TPK atas nama terdakwa JAMES GUNARJO BUDIHARJO sehubungan dengan memberi hadiah atau janji kepada Tommy Hindratno selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait dengan pengurusan pajak lebih bayar/restitusi pajak dari PT. Bhakti Investama atau dari perusahaan-perusahaan lainnya atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana korupsi menerima atau memberi hadiah atau janji.
  17. Perkara TPK atas nama terdakwa ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH sehubungan dengan dugaan penerimaan hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan pengurusan anggaran pada Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Kementerian Pendidikan Nasional antara tahun 2010-2011 atau penerimaan janji yang berhubungan dengan jabatannya.
  18. Perkara TPK atas nama terdakwa GONDO SUJONO sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu Amran Batalipu terkait dengan proses pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan atas nama PT. Cipta Cakra Murdaya dan atau PT. Hardaya Inti Plantation yang terletak di Kecamatan Bukal Kab. Buol Sulawesi Tengah.
  19. Perkara TPK atas nama terdakwa YANI ANSORI sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu Amran Batalipu terkait dengan proses pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan atas nama PT. Cipta Cakra Murdaya dan atau PT. Hardaya Inti Plantation yang terletak di Kecamatan Bukal Kab. Buol Sulawesi Tengah.
  20. Perkara TPK atas nama terdakwa JACOB PURWONO dan KOSASIH sehubungan dengan pengadaan dan pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berupa Solar Home System (SHS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) pada Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (LPE ESDM) TA. 2009.
  21. Perkara TPK atas nama terdakwa MAHYUDIN HARAHAP sehubungan dengan penjualan aset tanah PT. Barata Indonesia Persero tahun 2004.
  22. Perkara TPK atas nama terdakwa TB AAT SYAFAAT sehubungan dengan pembangunan Dermaga Trestle Kubangsari pada Pemerintah Kota Cilegon TA. 2010.
  23. Perkara TPK atas nama terdakwa AMRAN BATALIPU sehubungan dengan menerima sesuatu atau janji terkait dengan proses pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan atas nama PT. Cipta Cakra Murdaya dan atau PT. Hardaya Inti Plantation yang terletak di Kecamatan Bukal Kab. Buol Sulawesi Tengah.
  24. Perkara TPK atas nama terdakwa TOMMY HINDRATNO sehubungan dengan menerima hadiah atau janji terkait dengan pengurusan pajak lebih bayar/restitusi pajak dari PT. Bhakti Investama atau dari perusahaan-perusahaan lainnya atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana korupsi menerima atau memberi hadiah atau janji.
  25. Perkara TPK atas nama terdakwa MOHAMAD HASAN BIN KHUSI MOHAMAD dan R. AZMI BIN MOHAMAD YUSOF sehubungan dengan melakukan perbuatan melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi pengadaan dan pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Ditjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi TA. 2008.
  26. Perkara TPK atas nama terdakwa NENENG SRI WAHYUNI sehubungan dengan pengadaan dan pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Dirjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2008.
  27. Perkara TPK atas nama terdakwa LUKMAN ABBAS sehubungan dengan menerima hadiah atau janji terkait dengan usulan penambahan anggaran untuk kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dalam rangka pelaksanaan PON XVIII di Prov. Riau.
  28. Perkara TPK atas nama terdakwa TAUFAN ANDOSO YAKIN sehubungan dengan menerima hadiah atau janji terkait dengan persetujuan DPRD Prov. Riau dalam usulan Perubahan Peraturan Daerah Prov. Riau Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venues pada Kegiatan PON XVIII Prov. Riau.
  29. Perkara TPK atas nama terdakwa SITI HARTATI MURDAYA sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu Amran Batalipu terkait dengan proses pengurusan HGU Perkebunan a.n. PT. Cipta Cakra Murdaya dan atau PT. Hardaya Inti Plantations yang terletak di Kec. Bukal Kab. Buol.
  30. Perkara TPK atas nama terdakwa HERU KISBANDONO sehubungan dengan memberi atau menjanjikan terkait dengan penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi penyimpangan anggaran pemeliharaan mobil dinas sekretariat DPRD Kab. Grobogan TA. 2006-2008 atas nama terdakwa Muhammad Yaeni di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang.
  31. Perkara TPK atas nama terdakwa KARTINI JULIANA M MARPAUNG sehubungan dengan menerima pemberian atau janji terkait dengan penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi mengenai penyimpangan anggaran pemeliharaan mobil dinas sekretariat DPRD Kab. Grobogan TA. 2006-2008 atas nama terdakwa Muhammad Yaeni di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang.
  32. Perkara TPK atas nama terdakwa SRI DARTUTIK sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara terkait denganpenyimpangan anggaran pemeliharaan mobil Dinas Sekretariat DPRD Kab. Grobogan TA 2006-2008.
  33. Perkara TPK atas nama terdakwa ZULKARNAEN DJABAR dan DENDY PRASETIA ZULKARNAEN PUTRA sehubungan dengan menerima hadiah atau janji terkait dengan pengurusan anggaran dan atau pengadaan barang/jasa di Kementerian Agama RI TA 2010 s.d. 2012.
  34. Perkara TPK atas nama terdakwa ABU BAKAR SIDDIK, TENGKU MUHAZZA, ZULFAN HERI dan TUROECHAN ASY’ARI sehubungan dengan penerimaan hadiah atau janji terkait dengan Perubahan Peraturan Daerah Prov. Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak Untuk Pembangunan Venues pada Kegiatan PON XVIII Prov. Riau.
  35. Perkara TPK atas nama terdakwa SYARIF HIDAYAT, ADRIAN ALI dan MOHD. ROEM ZEIN sehubungan dengan penerimaan hadiah atau janji terkait dengan Perubahan Peraturan Daerah Prov. Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak Untuk Pembangunan Venues pada Kegaitan PON XVIII Prov. Riau.
  36. Perkara TPK atas nama terdakwa ARYA ABDI EFFENDI alias DIO dan JUARD EFFENDI sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara terkait dengan pengurusan kuota impor daging pada Kementerian Pertanian.
  37. Perkara TPK atas nama terdakwa DJOKO SUSILO sehubungan dengan pengadaan Driving Simulator Roda Dua (R2) dan Roda Empat (R4) pada Korps Lalu Lintas Mabes Polri TA 2011 dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
  38. Perkara TPK atas nama terdakwa RATNA DEWI UMAR sehubungan dengan pengadaan alat kesehatan dan perbekalan dalam rangka wabah flu burung pada Direktorat Bina Pelayanan Medik Dasar Dirjen Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI, pengadaan reagen dan consumable penanganan virus flu burung (avian influenza) pada Dirjen Bina Pelayanan Medik, Departemen Kesehatan RI dan pengadaan peralatan kesehatan untuk melengkapi rumah sakit rujukan penanganan flu burung (avian influenza) TA 2007 pada Dirjen Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI.
  39. Perkara TPK atas nama terdakwa MUHAMMAD SOFYAN sehubungan dengan pengelolaan anggaran Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2009.
  40. Perkara TPK atas nama terdakwa AHMAD FATHANAH sehubungan dengan penerimaan hadiah atau janji untuk Penyelenggara Negara terkait dengan pengurusan kuota impor daging pada Kementerian Pertanian dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
  41. Perkara TPK atas nama terdakwa LUTHFI HASAN ISHAAQ sehubungan dengan penerimaan hadiah atau janji untuk Penyelenggara Negara terkait dengan pengurusan kuota impor daging pada Kementerian Pertanian dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
  42. Perkara TPK atas nama terdakwa GANI ABDUL GANI sehubungan dengan bersama-sama atau turut serta terkait dengan perbuatan Eddie Widiono Suwondho dalam Pengadaan Outsourcing Roll Out Customer Information System Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI) pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang dan Hariadi Sadono dalam Pengadaan Outsourcing Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan (Customer Management System) berbasis teknologi informasi pada PT. PLN Distribusi Jawa Timur tahun 2004 s.d. 2008.
  43. Perkara TPK atas nama terdakwa SENTOT SUSILO dan NANA SUPRIYATNA sehubungan dengan memberi hadiah atau janji kepada Pegawai negeri/penyelenggara negara terkait dengan Pemberian Ijin Lokasi untuk kegiatan pembangunan Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) seluas +/- 1.000.000 m2 di Desa Antajaya Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor.
  44. Perkara TPK atas nama terdakwa IYUS DJUHER sehubungan dengan penerimaan hadiah atau janji dari PT. Garindo Perkasa untuk memperoleh tanah seluas +/- 1.000.000 m2 yang diperlukan dalam rangka pembangunan Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) di Desa Antajaya Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor.45.
  45. Perkara TPK atas nama terdakwa USEP JUMENO dan LISTO WELLY sehubungan dengan penerimaan hadiah atau janji dari PT. Garindo Perkasa untuk memperoleh tanah seluas +/- 1.000.000 m2 yang diperlukan dalam rangka pembangunan Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) di Desa Antajaya Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor.
  46. Perkara TPK atas nama terdakwa PARGONO RIYADI sehubungan dengan Pegawai negeri/penyelenggara negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu terkait dengan pemeriksaan pajak. (Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS pada Kanwil Dirjen Pajak Jakarta Pusat).
  47. Perkara TPK atas nama terdakwa EFENDY KOMALA dan TEDDY MULIAWAN sehubungan dengan penyuapan terkait pemeriksaan pajak yang diduga melibatkan pemeriksa pajak dengan wajib pajak PT. Master Steel.
  48. Perkara TPK atas nama terdakwa SURUNG PANJAITAN sehubungan dengan pemberian sesuatu oleh PN dan atau pegawai negeri dan atau pihak-pihak tertentu Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal kepada PN atau pegawai negeri dan atau pihak-pihak tertentu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait alokasi Dana Bantuan Daerah (DBD) tahun 2013.
  49. Perkara TPK atas nama terdakwa DIAH SOEMEDI sehubungan dengan penyuapan terkait pemeriksaan pajak yang diduga melibatkan pemeriksa pajak dengan wajib pajak PT. Master Steel.
  50. Perkara TPK atas nama terdakwa HERRY NURHAYAT sehubungan dengan penerimaan pemberian atau janji terkait dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi mengenai penyimpangan dana bantuan sosial Pemerintah Kota Bandung TA 2009 s.d. 2010 di Pengadiian Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan terdakwa Rochman selaku Mantan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kota Bandung dkk.
  51. Perkara TPK atas nama terdakwa TOTO HUTAGALUNG dan ASEP TRIANA sehubungan dengan penerimaan pemberian atau janji terkait dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi mengenai penyimpangan dana bantuan sosial Pemerintah Kota Bandung TA 2009 s.d. 2010 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan terdakwa Rochman selaku Mantan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kota Bandung dkk.
  52. Perkara TPK atas nama terdakwa SETYA BUDI TEJO CAHYONO sehubungan dengan penerimaan pemberian atau janji terkait dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi mengenai penyimpangan dana bantuan sosial Pemerintah Kota Bandung TA 2009 s.d. 2010 di Pengadiian Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan terdakwa Rochman selaku Mantan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kota Bandung dkk.
  53. Perkara TPK atas nama terdakwa BUDI SUSANTO sehubungan dengan pengadaan Driving Simulator Roda Dua (R2) dan Roda Empat (R4) pada Korps Lalu Lintas Mabes Polri TA 2011.
  54. Perkara TPK atas nama terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT BATUBARA sehubungan dengan pemberian sesuatu oleh PN dan atau pegawai negeri dan atau pihak-pihak tertentu Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal kepada PN atau pegawai negeri dan atau pihak-pihak tertentu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait alokasi Dana Bantuan Daerah (DBD) tahun 2013.
  55. Perkara TPK atas nama terdakwa KHAIRUL ANWAR DAULAY sehubungan dengan pemberian sesuatu oleh PN dan atau pegawai negeri dan atau pihak-pihak tertentu Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal kepada PN atau pegawai negeri dan atau pihak-pihak tertentu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait alokasi Dana Bantuan Daerah (DBD) tahun 2013.
  56. Perkara TPK atas nama terdakwa MOH. DIAN IRWAN NUQISQA dan EKO DARMAYANTO sehubungan dengan penyuapan terkait pemeriksaan pajak yang diduga melibatkan pemeriksa pajak dengan wajib pajak PT. Master Steel.
  57. Perkara TPK atas nama terdakwa ZARYANA RAIT dan PIRIN WIBISONO sehubungan dengan menerima hadiah atau janji terkait dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
  58. Perkara TPK atas nama terdakwa DJODI SUPRATMAN sehubungan dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan pengurusan kasasi kasus pidana penipuan dengan terdakwa Hutomo Wijaya Ongowarsito.
  59. Perkara TPK atas nama terdakwa MARIO CORNELIO BERNARDO sehubungan dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan pengurusan kasasi kasus pidana penipuan dengan terdakwa Hutomo Wijaya Ongowarsito.
  60. Perkara TPK atas nama terdakwa TOTO LESTIYO sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara terkait dengan proses pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan atas nama PT. Cipta Cakra Murdaya dan atau PT. Hardaya Inti Plantation yang terletak di Kecamatan Bukal Kabupaten Buol.
  61. Perkara TPK atas nama terdakwa DEDDY KUSDINAR sehubungan dengan pembangunan/pengadaan/ peningkatan sarana dan prasarana olahraga di Hambalang Tahun Anggaran 2010-2012 pada Kementerian Pemuda dan Olahraga.
  62. Perkara TPK atas nama terdakwa RUSLI ZAINAL sehubungan penilaian dan pengesahan BKUPHHK-HT pada areal yang diberika IUPHHK-HT di Kab. Pelalawan Riau Tahun 2001-2006 dan penilaian dan pengesahan BKUPHHK-HT pada areal yang diberika IUPHHK-HT di Kab. Siak Riau Tahun 2001-2007 kepada sejumlah perusahaan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; menerima hadiah atau janji terkait dengan pengajuan anggara Pemprov. Riau kepada Kemenpora dan terkai dengan pelaksanaan pekerjaan venues PON XVIII Prov. Riau; dan memberi hadiah atau janji kepada Anggota DPRD Prov. Riau terkait persetujuan perubahan Perda Prov. Riau No. 6 Tahun 2010.
  63. Perkara TPK atas nama terdakwa SIMON GUNAWAN TANJAYA sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) pada Tahun 2012-2013.
  64. Perkara TPK atas nama terdakwa IZEDRIK EMIR MOEIS sehubungan dengan penerimaan hadiah atau janji terkait dengan proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Tarahan Lampung Tahun 2004.
  65. Perkara TPK atas nama terdakwa JONAIDI SYAHRI dan MUCHLIS THOHIR sehubungan dengan penerimaan hadiah atau janji terkait dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
  66. Perkara TPK atas nama terdakwa HARIS ANDI SUHARMAN als HARIS SUHARMAN MANAB sehubungan dengan memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dalam pengalokasian anggaran bersama-sama dengan Fahd El Fouz.
  67. Perkara TPK atas nama terdakwa RUDI RUBIANDINI sehubungan dengan menerima hadiah atau janji terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) pada Tahun 2012 – 2013 dan diduga melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
  68. Perkara TPK atas nama terdakwa DEVIARDI sehubungan dengan menerima hadiah atau janji terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) pada Tahun 2012 – 2013 dan diduga melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
  69. Perkara TPK atas nama terdakwa DADA ROSADA sehubungan dengan memberi hadiah atau janji terkait dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi mengenai penyimpangan dana bantuan sosial Pemerintah Kota Bandung T.A. 2009 s.d. 2010 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan terdakwa Rochman selaku mantan Bendaharawan Pengeluaran Sekretariat Daerah Kota Bandung.
  70. Perkara TPK atas nama terdakwa EDI SISWADI sehubungan dengan memberi hadiah atau janji terkait dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi mengenai penyimpangan dana bantuan sosial Pemerintah Kota Bandung T.A. 2009 s.d. 2010 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan terdakwa Rochman selaku mantan Bendaharawan Pengeluaran Sekretariat Daerah Kota Bandung.
  71. Perkara TPK atas nama terdakwa AHMAD JAUHARI sehubungan dengan pengadaan pekerjaan penggandaan Kitab Suci Al - Qur’an yang dananya dari APBN-P Tahun 2011 dan APBN Tahun 2012 pada Direktorat Bimas Islam Kementerian Agama RI.
  72. Perkara TPK atas nama terdakwa CHAIRUN NISA sehubungan dengan turut serta atau membantu menerima hadiah atau janji oleh Hakim berkaitan dengan penanganan perkara sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, padahal patut diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan padanya untuk diadili.
  73. Perkara TPK atas nama terdakwa HAMBIT BINTIH dan CORNELIS NALAU ATUN sehubungan dengan turut serta atau membantu menerima hadiah atau janji oleh Hakim berkaitan dengan penanganan perkara sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, padahal patut diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan padanya untuk diadili.

Sumber : Laporan Tahunan KPK 2013

Fakta, kita hidup di negara rawan bencana. Dan hari ini kita saksikan berbagai bencana telah melanda. Hanya ada dua pilihan: menyerah pada kenyataan atau maju mengambil peran dalam kesiagaan. Dukung dan bergabung bersama kami dalam gerakan ‪‎INDONESIA SIAGA‬ ! Salurkan Donasi Kemanusiaan Anda melalui Lazis Muhammadiyah BCA No. 8780 171 171 MANDIRI No. 123 00 99 00 8999 BNI SYARIAH No. 00 915 39 444 BRI SYARIAH No. 2020 191 222

Like Facebook Laskar Informasi | Follow Twitter Laskar Informasi