Laskar Informasi

Pencarian Daftar Isi

Kasus Korupsi yang Ditangani KPK Tahun 2013 Tahap Penyidikan

06 Aug 2014

Kegiatan penyidikan dilaksanakan sebanyak 102 (seratus dua) perkara, yang terdiri dari perkara sisa tahun 2012 sebanyak 32 (tiga puluh dua) perkara dan perkara tahun 2013 sebanyak 70 (tujuh puluh) perkara, yaitu :
  1. Perkara TPK pemberian sejumlah uang kepada anggota Komisi IV DPR RI dan pejabat Departemen Kehutanan RI terkait dengan Proses Pengajuan Anggaran Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) Departemen Kehutanan tahun 2007-2008 atas nama tersangka AW dkk (swasta).
  2. Perkara TPK dalam pelaksanaan pengadaan peralatan medik dari sisa dana pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin dalam rangka wabah flu burung (Avian Influenza) pada Dirjen Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan dan dalam pelaksanaan pengadaan peralatan kesehatan penanganan wabah flu burung (Avian Influenza) dana APBN-P Sekretariat Dirjen Bina Pelayanan Medik Depkes TA. 2006 atas nama tersangka MAH (Sesditjen Bina Pelayanan Medik Depkes RI Tahun 2006) dkk.
  3. Perkara TPK dalam pelaksanaan pengadaan alat kesejahteraan dan perbekalan dalam rangka wabah flu burung (Avian Influenza) Dana APBN Direktorat Bina Pelayanan Medik Dasar Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Depkes RI Tahun Anggaran 2006 atas nama tersangka RDU (Direktur Bina Pelayanan Medik Dasar Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Depkes RI) dkk.
  4. Perkara TPK dalam pelaksanaan pengadaan reagen dan consumable penanganan virus flu burung dari DIPA APBN-P pada Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI TA. 2007 atas nama tersangka RDU (Direktur Bina Pelayanan Medik Depkes RI Tahun 2007) dkk.
  5. Perkara TPK dalam pelaksanaan pengadaan peralatan kesehatan untuk melengkapi rumah sakit rujukan penanganan flu burung pada Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI dari DIPA APBN-P pada Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI TA. 2007 atas nama tersangka RDU (Direktur Bina Pelayanan Medik Depkes RI Tahun 2007) dkk.
  6. Perkara TPK penerimaan hadiah atau pemberian berupa uang kepada pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan Sulawesi Utara pada tahun 2008 Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tomohon TA. 2007 atas nama tersangka JSMR (Wali Kota Tomohon).
  7. Perkara TPK dalam pengelolaan anggaran Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2009 atas nama tersangka MS (Irjen Depdiknas RI).
  8. Perkara TPK penerimaan sesuatu atau uang yang diduga diberikan oleh Direktur PT. Sugih Interjaya dkk terkait dengan proyek pengadaan Tethra Ethyl Lead (TEL) di PT. Pertamina (Persero) tahun 2004-2005 atas nama tersangka SAM (mantan Direktur Pengolahan/Pensiunan PT. Pertamina).
  9. Perkara TPK memberikan sesuatu atau uang kepada Direktur Pengolahan PT. Pertamina Persero dan pihak lainnya terkait dengan proyek Pengadaan Tethra Ethyl Lead (TEL) di PT. Pertamina (Persero) tahun 2004-2005 atas nama tersangka WSL (Direktur PT. Sugih Interjaya).
  10. Perkara TPK dalam pengelolaan Dana Penyelenggaraan Kegiatan Pertemuan-pertemuan/Sidang Internasional pada Departemen Luar Negeri Periode Tahun 2004 s.d. 2005 atas nama tersangka SP (mantan Sekjen Deplu RI).
  11. Perkara TPK dalam penerimaan hadiah/janji padahal patut diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya sehubungan dengan penganggaran dan pelaksanaan proyek yang dikerjakan PT. DGI dll Tahun 2010 dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait dengan TPK sehubungan dengan transaksi pembelian saham PT. Garuda di Mandiri Sekuritas oleh PT. Permai Raya Wisata, PT. Cakrawala Abadi, PT. Exartech Technologi Utama, PT. Pasific Putra Metropolitan, PT. Darmakusumah dan transaksi lainnya atas nama tersangka MN (swasta).
  12. Perkara TPK bersama-sama atau turut serta terkait dengan perbuatan Eddie Widiono Suwondho dalam Pengadaan Outsourcing Roll Out Customer Information System Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI) pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang dan Hariadi Sadono dalam Pengadaan Outsourcing Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan (Customer Management System) berbasis teknologi informasi pada PT. PLN Distribusi Jawa Timur tahun 2004 s.d. 2008 atas nama tersangka GAG (swasta).
  13. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait dengan pengurusan anggaran dan atau pengadaan barang/jasa di Kementerian Agama RI TA. 2010 s.d. 2012 atas nama tersangka ZD (anggota DPR RI Komisi VIII/anggota Badan Anggaran DPR RI) dan DPZP (swasta).
  14. Perkara TPK berupa menerima hadiah atau janji terkait dengan Perubahan Peraturan Daerah Prov Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venues pada Kegiatan PON XVIII Prov. Riau atas nama tersangka AA (anggota DPRD Prov Riau).
  15. Perkara TPK berupa menerima hadiah atau janji terkait dengan Perubahan Peraturan Daerah Prov. Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak Untuk Pembangunan Venues pada Kegaitan PON XVIII Prov. Riau atas nama tersangka BAS (anggota DPRD Prov Riau).
  16. Perkara TPK berupa menerima hadiah atau janji terkait dengan Perubahan Peraturan Daerah Prov. Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak Untuk Pembangunan Venues pada Kegiatan PON XVIII Prov. Riau atas nama tersangka TM (anggota DPRD Prov Riau).
  17. Perkara TPK berupa menerima hadiah atau janji terkait dengan Perubahan Peraturan Daerah Prov. Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak Untuk Pembangunan Venues pada Kegaitan PON XVIII Prov. Riau atas nama tersangka ZH (anggota DPRD Prov Riau).
  18. Perkara TPK berupa menerima hadiah atau janji terkait dengan Perubahan Peraturan Daerah Prov. Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak Untuk Pembangunan Venues pada Kegaitan PON XVIII Prov. Riau atas nama tersangka SH (anggota DPRD Prov Riau).
  19. Perkara TPK berupa menerima hadiah atau janji terkait dengan Perubahan Peraturan Daerah Prov. Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak Untuk Pembangunan Venues pada Kegaitan PON XVIII Prov. Riau atas nama tersangka MRZ (anggota DPRD Prov Riau).
  20. Perkara TPK berupa menerima hadiah atau janji terkait dengan Perubahan Peraturan Daerah Prov. Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak Untuk Pembangunan Venues pada Kegaitan PON XVIII Prov. Riau atas nama tersangka TA (anggota DPRD Prov. Riau).
  21. Perkara TPK terkait dengan Pembangunan/Pengadaan/ Peningkatan Sarana Prasarana olahraga di Hambalang TA. 2010-2012 atas nama tersangka DK (PPK pada Kementerian Pemuda dan Olahraga).
  22. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait dengan proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Tarahan Lampung Tahun 2004 atas nama tersangka IEM (anggota DPR).
  23. Perkara TPK dalam Pengadaan Driving Simulator Roda Dua (R2) dan Roda Empat (R4) pada Korps Lalu Lintas Mabes Polri TA 2011 atas nama tersangka DS (Gubernur Akademi Kepolisian).
  24. Perkara TPK dalam Pengadaan Driving Simulator Roda Dua (R2) dan Roda Empat (R4) pada Korps Lalu Lintas Mabes Polri TA 2011 atas nama tersangka BS (swasta).
  25. Perkara TPK dalam Pengadaan Driving Simulator Roda Dua (R2) dan Roda Empat (R4) pada Korps Lalu Lintas Mabes Polri TA 2011 atas nama tersangka DP (Polri) .
  26. Perkara TPK dalam pengadaan Driving Simulator Roda Dua (R2) dan Roda Empat (R4) pada Korps Lalu Lintas Mabes Polri TA 2011 atas nama tersangka SSB (swasta)
  27. Perkara TPK memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dalam pengalokasian anggaran bersama-sama dengan Fahd El Fouz atas nama tersangka HAS als HSB (swasta).
  28. Perkara TPK pembangunan/pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana olahraga di Hambalang TA 2010-2012 atas nama tersangka AAM (Menteri Pemuda dan Olahraga/ Pengguna Anggaran pada Kementerian Pemuda dan Olahraga).
  29. Perkara TPK dalam pemberian FPJP/Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek dan Penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik atas nama tersangka BM (Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang IV)
  30. Perkara TPK penggunaan dana kas daerah Pemerintah Kota Tomohon TA 2009 dan 2010 atas nama tersangka JSMR (Wali Kota Tomohon Periode 2005-2010).
  31. Perkara TPK menerima pemberian hadiah/janji padahal diketahui atau patut diketahui bahwa hadiah/janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar mau melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dan atau pegawai negeri/penyelenggaran negara yang pada waktu melaksanakan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri/penyelenggaran negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai hutang atas nama tersangka IW (Plt. Panitera Muda pada Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Bandung).
  32. Perkara TPK dalam pengadaan dan pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berupa Solar Home System (SHS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) pada Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (LPE ESDM) tahun anggaran 2009 atas nama tersangka JP (Dirjen LPE Departemen ESDM).
  33. Perkara TPK dalam pengadaan paket pekerjaan penggandaan kitab suci Al Quran APBN-P 2011 dan APBN 2012 pada Direktorat Bimas Islam Kementerian Agama atas nama tersangka AJ (PPK pada Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI).
  34. Perkara TPPU dalam hubungannya dengan perbuatan menempatkan, mentransfer, megubah bentuk, dan atau menyembunyikan/menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, kepemilikan, dan atau perbuatan menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana atas nama tersangka DS (Gubernur Akademi Kepolisian).
  35. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya atas nama tersangka ZR (Ketua DPRD Kab. Seluma Periode 2009-2014).
  36. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya atas nama tersangka PW (anggota DPRD Kab. Seluma Periode 2009-2014).
  37. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya atas nama tersangka MT (Wakil Ketua DPRD Kab. Seluma Periode 2009-2014).
  38. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya atas nama tersangka JS (Wakil Ketua DPRD Kab. Seluma).
  39. Perkara TPK memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara terkait dengan pengurusan kuota impor daging pada Kementerian Pertanian atas nama tersangka AAE alias DIO (swasta).
  40. Perkara TPK memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara terkait dengan pengurusan kuota impor daging pada Kementerian Pertanian atas nama tersangka JE (swasta).
  41. Perkara TPK berupa penerimaan hadiah atau janji untuk Penyelenggara Negara terkait dengan pengurusan kuota impor daging pada Kementerian Pertanian atas nama tersangka AF (swasta).
  42. Perkara TPK berupa penerimaan hadiah atau janji untuk Penyelenggara Negara terkait dengan pengurusan kuota impor daging pada Kementerian Pertanian atas nama tersangka LHI (anggota DPR RI/Presiden Partai PKS).
  43. Perkara TPK turut serta dengan H.Tengku Azmun Jaafar terkait dengan penilaian dan pengesahan Bagan Kerja Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (BKUPHHKHT) pada areal yang diberikan ijin UPHHK-HT tahun 2001-2006 di Wilayah Kabupaten Pelalawan kepada sejumlah perusahaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melakukan TPK terkait dengan penilaian dan pengesahan BKUPHHKHT pada areal yang diberikan IUPHHK-HT oleh Arwin AS tahun 2001-2007 di Wilayah Kabupaten Siak kepada sejumlah perusahaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas nama tersangka RZ (Gubernur Riau).
  44. Perkara TPK turut serta dengan Lukman Abbas dalam melakukan TPK menerima hadiah atau janji terkait dengan Pengajuan Anggaran oleh Pemerintah Pemda Prov. Riau kepada Kemenpora dan menerima hadiah atau janji terkait dengan pelaksanaan kelanjutan pekerjaan venues PON XVIII Riau atas nama tersangka RZ (Gubernur Riau).
  45. Perkara TPK turut serta dengan Lukman Abbas dalam melakukan TPK memberi hadiah atau janji kepada M. Faisal Aswan dan M Dunir terkait dengan persetujuan DPRD Prov. Riau dalam usulan perubahan Perda Prov. Riau No.6 Th 2010 tentang Peningkatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venues Kegiatan PON XVIII Prov. Riau atas nama tersangka RZ (Gubernur Riau).
  46. Perkara TPK penerimaan hadiah atau janji terkait dengan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan proses Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Desa Hambalang, Kec Cietereup, Kab Bogor, Prov. Jawa Barat atau proyek-proyek lainnya atas nama tersangka AU (anggota DPR RI).
  47. Perkara TPK dalam proyek Pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang TA 2010-2012 atas nama tersangka TBMN (Kepala Divisi Konstruksi I Jakarta/Direktur Operasi I PT. Adhi Karya (Persero) Tbk TA 2009-2012 selaku Pelaksana Pekerjaan P3SON).
  48. Perkara TPPU sehubungan dengan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, kepemilikan, atau perbuatan menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana atas nama tersangka AF (swasta).
  49. Perkara TPK menerima pemberian atau janji terkait dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi mengenai penyimpangan dana bantuan sosial Pemerintah Kota Bandung TA 2009 s.d. 2010 di Pengadiian Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan terdakwa Rochman selaku mantan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kota Bandung dkk atas nama tersangka SBTC (Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung).
  50. Perkara TPK menerima pemberian atau janji terkait dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi mengenai penyimpangan dana bantuan sosial Pemerintah Kota Bandung TA. 2009 s.d. 2010 di Pengadiian Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan terdakwa Rochman selaku Mantan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kota Bandung dkk atas nama tersangka AT (swasta).
  51. Perkara TPK menerima pemberian atau janji terkait dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi mengenai penyimpangan dana bantuan sosial Pemerintah Kota Bandung TA 2009 s.d. 2010 di Pengadiian Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan terdakwa Rochman selaku Mantan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kota Bandung dkk atas nama tersangka HN (Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Pemerintah Kota Bandung).
  52. Perkara TPK menerima pemberian atau janji terkait dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi mengenai penyimpangan dana bantuan sosial Pemerintah Kota Bandung TA. 2009 s.d. 2010 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan terdakwa Rochman selaku Mantan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kota Bandung dkk atas nama tersangka TH (swasta).
  53. Perkara TPPU sehubungan dengan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, kepemilikan, atau perbuatan menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana atas nama tersangka LHI (anggota DPR RI/ Presiden Partai PKS).
  54. Perkara TPK berupa Pegawai negeri/penyelenggara negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu terkait dengan pemeriksaan pajak atas nama tersangka PR (Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS pada Kanwil Dirjen Pajak Jakarta Pusat).
  55. Perkara TPK berupa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Penyelenggara Negara terkait dengan pengurusan Kuota Impor Daging pada Kementerian Pertanian atas nama tersangka MEL (swasta).
  56. Perkara TPK menerima hadiah atau janji dari PT. Garindo Perkasa untuk memperoleh tanah seluas +/- 1.000.000 m2 yang diperlukan dalam rangka pembangunan Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) di Desa Antajaya Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor atas nama tersangka NS (swasta).
  57. Perkara TPK menerima hadiah atau janji dari PT. Garindo Perkasa untuk memperoleh tanah seluas +/- 1.000.000 m2 yang diperlukan dalam rangka pembangunan Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) di Desa Antajaya Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor atas nama tersangka ID (Ketua DPRD Kabupaten Bogor).
  58. Perkara TPK memberi hadiah atau janji kepada Pegawai negeri/penyelenggara negara terkait dengan Pemberian Ijin Lokasi untuk kegiatan pembangunan Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) seluas +/- 1.000.000 m2 di Desa Antajaya Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor atas nama tersangka SS (swasta).
  59. Perkara TPK menerima hadiah atau janji dari PT.. Garindo Perkasa untuk memperoleh tanah seluas +/- 1.000.000 m2 yang diperlukan dalam rangka pembangunan Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) di Desa Antajaya Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor atas nama tersangka UJ (PNS Dinas Pendidikan Kab Bogor) dan LW (Pegawai Honorer pada Pemerintah Kabupaten Bogor).
  60. Perkara TPK pemberian sesuatu oleh PN dan atau pegawai negeri dan atau pihak-pihak tertentu Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal kepada PN atau pegawai negeri dan atau pihak-pihak tertentu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait alokasi Dana Bantuan Daerah (DBD) tahun 2013 atas nama tersangka SP (swasta).
  61. Perkara TPK pemberian sesuatu oleh PN dan atau pegawai negeri dan atau pihak-pihak tertentu Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal kepada PN atau pegawai negeri dan atau pihak-pihak tertentu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait alokasi Dana Bantuan Daerah (DBD) tahun 2013 atas nama tersangka MHB (Bupati Mandailing Natal).
  62. Perkara TPK pemberian sesuatu oleh PN dan atau pegawai negeri dan atau pihak-pihak tertentu Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal kepada PN atau pegawai negeri dan atau pihak-pihak tertentu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait alokasi Dana Bantuan Daerah (DBD) tahun 2013 atas nama tersangka KAD (Plt. Kadis PU Kabupaten Mandailing Natal).
  63. Perkara TPK berupa penyuapan terkait pemeriksaan pajak yang diduga melibatkan pemeriksa pajak dengan wajib pajak PT. Master Steel atas nama tersangka MDI (PPNS Pajak).
  64. Perkara TPK berupa penyuapan terkait pemeriksaan pajak yang diduga melibatkan pemeriksa pajak dengan wajib pajak PT. Master Steel atas nama tersangka ED (PPNS Pajak).
  65. Perkara TPK berupa penyuapan terkait pemeriksaan pajak yang diduga melibatkan pemeriksa pajak dengan wajib pajak PT. Master Steel atas nama tersangka TM (swasta).
  66. Perkara TPK berupa penyuapan terkait pemeriksaan pajak yang diduga melibatkan pemeriksa pajak dengan wajib pajak PT. Master Steel atas nama tersangka DS (swasta).
  67. Perkara TPK berupa penyuapan terkait pemeriksaan pajak yang diduga melibatkan pemeriksa pajak dengan wajib pajak PT. Master Steel atas nama tersangka EK (swasta).
  68. Perkara TPK dalam pengadaan dan instalasi infrastruktur IT Gedung Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia (UI) Tahun 2010-2011 atas nama tersangka TN (Wakil Rektor Bidang SDM, Keuangan dan Administrasi Umum Universitas Indonesia).
  69. Perkara TPK berupa memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu Amran Batalipu selaku Bupati Buol terkait dengan Proses Pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan atas nama PT. Cipta Cakra Murdaya dan atau PT Hardaya Inti Plantation yang terletak di Kecamatan Bukal Kabupaten Buol atas nama tersangka TL (swasta).
  70. Perkara TPK berupa memberi hadiah atau janji terkait dengan penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi mengenai penyimpangan dana bantuan sosial Pemerintah Kota Bandung dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan terdakwa Rochman (mantan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kota Bandung) atas nama tersangka DR (Wali Kota Bandung).
  71. Perkara TPK berupa memberi hadiah atau janji terkait dengan penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi mengenai penyimpangan dana bantuan sosial Pemerintah Kota Bandung dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan terdakwa Rochman (mantan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kota Bandung) atas nama tersangka ES (Sekda Kota Bandung).
  72. Perkara TPK dalam pelaksanaan Proyek Pembangunan Dermaga Bongkar yang dibiayai APBN TA, 2006-2010 atas nama tersangka HS (swasta).
  73. Pekara TPK dalam pelaksanaan Proyek Pembangunan Dermaga Bongkar yang dibiayai APBN TA. 2006-2010 atas nama tersangka RI (PPK Satker Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang dan BPKS (Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang).
  74. Perkara TPK sebagai orang yang bersama-sama melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan terkait dengan perbuatan Kartini Juliana Marpaung terkait dengan penanganan perkara TPK penyimpangan anggaran pemeliharaan mobil dinas Sekretrariat DPRD Kab. Grobogan TA. 2006-2008 di Pengadilan Negeri Semarang dengan terdakwa Muhammad Yaeni atas nama tersangka P (Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang).
  75. Perkara TPK sebagai orang yang bersama-sama melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan terkait dengan perbuatan Kartini Juliana Marpaung terkait dengan penanganan perkara TPK penyimpangan anggaran pemeliharaan mobil dinas Sekretrariat DPRD Kab. Grobogan TA. 2006-2008 di Pengadilan Negeri Semarang dengan terdakwa Muhammad Yaeni atas nama tersangka A (Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang).
  76. Perkara TPK berupa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan pengurusan kasasi kasus pidana penipuan dengan terdakwa Hutomo Wijaya Ongowarsito atas nama tersangka MCB (swasta).
  77. Perkara TPK berupa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan pengurusan kasasi kasus pidana penipuan dengan terdakwa Hutomo Wijaya Ongowarsito atas nama tersangka DS (pegawai pada Mahkamah Agung RI).
  78. Perkara TPK berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait dengan Pemeriksaan Pajak di PT. Delta Internusa, PT. Nusa Raya Cipta dan perusahaan lainnya atas nama tersangka ED (PPNS Pajak).
  79. Perkara TPK berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait dengan Pemeriksaan Pajak di PT. Delta Internusa, PT. Nusa Raya Cipta dan perusahaan lainnya atas nama tersangka MDI (PPNS Pajak).
  80. TPK menerima hadiah atau janji terkait dengan kegiatan yang dilakukan SKK Migas tahun 2012-2013 atas nama tersangka RR (Kepala SKK Migas).
  81. TPK menerima hadiah atau janji terkait dengan kegiatan yang dilakukan SKK Migas tahun 2012-2013 atas nama tersangka D (swasta).
  82. TPK menerima hadiah atau janji terkait dengan kegiatan yang dilakukan SKK Migas tahun 2012-2013 atas nama tersangka SG (swasta).
  83. TPK perbuatan turut serta dengan Sentot Susilo dalam melakukan TPK memberikan hadiah atau janji kepada PN atau Penyelenggara Negara terkait dengan Pemberian Ijin lokasi untuk kegiatan Pembangunan Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) L +/- 1.000.000 m2 di Desa Antajaya Tanjung Sari Kab Bogor atas nama tersangka SRS(Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi/ BAPPEBTI).
  84. Perkara TPK menerima hadiah atau janji oleh hakim berkaitan dengan Penanganan Perkara Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah 2013 di Mahkamah Konstitusi RI atas nama tersangka AM (Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi RI).
  85. Perkara TPK membantu menerima hadiah atau janji oleh hakim berkaitan dengan Penanganan Perkara Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah 2013 di Mahkamah Konstitusi RI atas nama tersangka CN (anggota DPR RI 2009-2014).
  86. Perkara TPK memberi sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili berkaitan dengan Penanganan Perkara Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, atas nama tersangka HB (Bupati Gunung Mas Kalimantan Tengah).
  87. Perkara TPK memberi sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili berkaitan dengan Penanganan Perkara Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, atas nama tersangka CNA (swasta).
  88. Perkara TPK menerima hadiah atau janji oleh hakim berkaitan dengan Penanganan Perkara Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Lebak Provinsi Banten 2013 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas nama tersangka AM (Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi RI).
  89. Perkara TPK membantu menerima hadiah atau janji oleh hakim berkaitan dengan Penanganan Perkara Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Lebak, Provinsi Banten 2013 di Mahkamah Konstitusi RI atas nama tersangka STA (swasta).
  90. Perkara TPK memberi sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili berkaitan dengan Penanganan Perkara Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Lebak Banten Provinsi Banten 2013 di Mahkamah Konstitusi RI atas nama tersangka TCWC alias TB. CW (swasta).
  91. Perkara TPK menerima hadiah atau janji oleh Hakim berkaitan dengan penanganan perkara yang berada di lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi RI untuk mengadili, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, dan atau penerimaan gratifikasi atas nama tersangka AM (Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi RI).
  92. Perkara TPPU dalam hubungannya dengan perbuatan menempatkan, mentrasfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya hasil TPK dengan tujuan menyembunyikan, menyamarkan asal usul harta kekayaan dan atau menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yg sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil TPK atas nama tersangka AM (Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi RI).
  93. Perkara TPK dalam Proyek Pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang TA. 2010-2012 atas nama tersangka MS (swasta).
  94. Perkara TPK pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Umum Puskesmas Kota Tangerang Selatan APBDP Tahun Anggaran 2012 atas nama tersangka TCWC alias TB. CW (swasta).
  95. Perkara TPK pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Umum Puskesmas Kota Tangerang Selatan APBDP Tahun Anggaran 2012 atas nama tersangka DP (swasta).
  96. Perkara TPK pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Umum Puskesmas Kota Tangerang Selatan APBDP Tahun Anggaran 2012 atas nama tersangka MJ (Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Promosi Kesehatan (SDK dan Promkes) Dinas Kesehatan Pemkot Tangsel/PPK).
  97. Perkara TPPU sehubungan dengan perbuatan menempatkan, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang, atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana atas nama tersangka RR (Kepala SKK Migas).
  98. Perkara TPPU sehubungan dengan perbuatan menempatkan, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang, atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana atas nama tersangka D (swasta).
  99. Perkara TPPU sehubungan dengan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan , membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, atau perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana atas nama tersangka IW (Plt. Panitera Muda pada Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Bandung).
  100. Perkara TPK menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya atau hadiah atau janji tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan pengurusan perkara tindak pidana menempatkan keterangan palsu di atas bukti autentik dan pemalsuan atas sertifikat tanah dengan dengan terlapor Sugiharta alias Along atas nama tersangka SUB (Kepala Kejaksaan Negeri Praya).
  101. Perkara TPK memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya terkait dengan pengurusan perkara tindak pidana menempatkan keterangan palsu di atas bukti autentik dan pemalsuan atas sertifikat tanah dengan dengan terlapor Sugiharta alias Along atas nama tersangka LAR (Swasta).
  102. Perkara TPK memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili berkaitan dengan penanganan perkara sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Lebak, Propinsi Banten Tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas nama terssangka RAC (Gubernur Banten).
Sumber : Laporan Tahunan KPK Tahun 2013