Laskar Informasi

Pencarian Daftar Isi

Usulan Pembubaran Departemen Agama

03 Jul 2014

Usulan pembubaran Departemen Agama dikemukakan tokoh NU (Nahdlatul Ulama), di antaranya Dr Said Agil Siradj yang pernah bersaing dengan KH Hasyim Muzadi dalam pencalonan Ketua Umum NU menggantikan Gus Dur. Juga diusulkan oleh Dr Nur Muhammad Iskandar Al Barsyani –Ketua DPW PKB Jateng– yang juga setuju Republik Indonesia dijadikan negara sekuler.
Terhadap gejala di tubuh NU semacam ini, Salahuddin Wahid, adik Gus Dur, tampak memperingatkan mereka dengan tulisannya, di antaranya sebagai berikut:

“Duta Masyarakat Baru (koran orang NU yang muncul kembali di masa pemerintahan Gus Dur, pen) edisi 20 Mei 2000 menulis pendapat Dr Nur Muhammad Iskandar Al Barsyani –Ketua DPW PKB Jateng—yang intinya setuju Republik Indonesia dijadikan negara sekuler. Dr Al Barsyani mengusulkan juga untuk membubarkan Departemen Agama, usul yang pernah dikemukakan oleh Dr Said Agil Siradj beberapa tahun lalu yang sempat menimbulkan reaksi yang cukup keras di kalangan umat Islam. Pendapat ini dikemukakan lagi di harian yang sama pada tanggal 7 Juni 2000, yang menunjukkan bahwa masalah tersebut dianggap begitu penting.”
Salahuddin menilai, pendapat Al Barsyani itu sama dan dipengaruhi oleh pendapat KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang telah banyak menulis dan melontarkan pendapat di berbagai kesempatan.
Keberadaan Departemen Agama, menurut Salahuddin Wahid, juga merupakan salah satu bentuk dari titik temu antara negara sekuler dengan negara agama. Dan itu adalah kenyataan historis yang merupakan warisan dari para pendiri bangsa. Memang pada awalnya para tokoh Islam mengusulkan didirikannya Departemen Agama, tetapi ditolak oleh kalangan nasionalis sekuler dan non-Islam. Tetapi kemudian justru para tokoh yang menentang gagasan itu lalu mengusulkan dibentuknya Departemen Agama karena secara nyata di lapangan terdapat kebutuhan untuk mendirikannya. Bahwa sekarang ada langkah Departemen Agama yang tidak sesuai dengan tuntutan keadaan, menurut saya (Salahuddin Wahid, pen) bukan Departemen Agamanya yang harus dibubarkan, tetapi kita harus melakukan definisi ulang dari peran dan fungsi Departemen Agama, yang dikaitkan juga dengan pemberian otonomi yang luas kepada Pemerintah Daerah.
Untuk mengakhiri tulisannya, Salahuddin menegaskan:
Sebenarnya kalau Dr Al Barsyani dan Gus Dur mungkin juga banyak tokoh PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) lainnya ingin memperjuangkan negara sekuler, tidak menjadi soal. Itu adalah hak sepenuhnya dari mereka.yang tidak bisa kita kurangi. Tetapi jangan mengkaitkan PKB dengan NU, karena NU tidak menginginkan negara sekuler. Anggaran Dasar NU dengan jelas menyatakan hal itu dalam pasal yang mengatur tujuan yaitu “berlakunya syari’at Islam di dalam masyarakat Indonesia”. Hal itu dipertegas dalam keputusan Muktamar NU di Krapyak yang mengamanatkan PBNU untuk memperjuangkan disetujuinya UU Peradilan Agama.

Departemen Agama dan program pensekuleran

Pembahasan tentang negara sekuler dan Departemen Agama agaknya merupakan topik yang bukan sekadar sebagai wacana, namun merupakan bentuk gerilya resmi pensekuleran lewat Departemen Agama, perangkat, dan relasinya.
Berikut ini pengakuan (sedikit) dari seorang mantan pejabat tinggi Departemen Agama, H Kafrawi Ridwan:
Pada setiap phase, periode atau orde selalu terjadi dan muncul grand designed strategies terhadap bangsa ini terutama rekayasa terhadap ummat Islam. Itu terjadi pada zaman penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, pada zaman Orde Lama, lebih-lebih zaman Orde Baru dan kelihatannya juga pada era reformasi sekarang ini. Khusus pada periode Orde Baru dimana kita semua terlibat, bagi kami yang bertugas di Departemen Agama grand design strategy ini sangat terasa. Grand strategy atau pada waktu itu disebut “planned change” pada dasarnya berintikan:
  1. Apabila Indonesia ingin maju/modern, Indonesia harus dibangun menjadi negara sekuler;
  2. Untuk itu agama harus dipisahkan dari urusan negara. Agama adalah urusan pribadi-pribadi;
  3. Lembaga-lembaga resmi agama harus dihapuskan dari tugas pemerintahan sebab lembaga tersebut mempersubur dan menjadi akar keberadaan agama dan umat Islam yang dianggap faktor penghambat modernisasi;
  4. Lembaga-lembaga resmi agama yang harus dicerabut/dicabut itu adalah lembaga keluarga (KUA, Peradilan Agama) Pendidikan, termasuk Pendidikan Tinggi, Penerangan Agama kecuali haji yang harus dimonopoli pemerintah. Lembaga-lembaga resmi tersebut apabila terpaksa masih dipertahankan harus diintegrasikan dengan lembaga resmi yang lain.
Dalam periode/rezim yang memiliki political will semacam itulah kita (Pak Moekti Ali, Pak Alamsyah, Pak Timur Jaelani, Bu Zakiyah, Pak Mulyanto, Pak Zarkawi dan lain-lain) diserahi dan ditugasi menjadi pejabat Departemen Agama dengan dibantu antara lain oleh Bung Amidan; Bung Marwan; Bung Ihtiyanto; Bung Bambang Pranowo; Bung Johan Effendi; dan lain-lain.Strategi semacam ini masih dapat kita baca dari buku-buku Akselerasi Modernisasi Pembangunan 25 tahun oleh Ali Murtopo dan konsep-konsep/ naskah GBHN-GBHN asli dari Golkar yang diolah oleh eksponen Golkar yang sekuler.
Pengakuan mantan pejabat tinggi Departemen Agama yang kemudian jadi Ketua Dewan Masjid Indonesia dan Kepala Bidang Rohani di Golkar zaman Orde Baru pimpinan Soeharto ini cukup gamblang. Padahal, saya lihat, Pak Kafrawi Ridwan ini adalah orang Golkar yang suaranya ke masyarakat walau sudah tidak menjabat sebagai petinggi di Departemen Agama, masih kurang pas dengan kepentingan Islam. Apalagi kalau mengingat dosa-dosanya terhadap umat Islam, diantaranya memasukkan Islam Jama’ah ke dalam Golkar, padahal telah dilarang oleh Jaksa Agung tahun 1971, maka jelas Kafrawi ini tidak dekat dengan kepentingan umat Islam, lebih dekat kepada kepentingan Golkar dan political will tersebut. Suatu ketika Pak Kafrawi pun merasakan dampratan. Di antaranya, ada unsur KISDI, Aru Saef Asadullah, yang ketika berombongan dengan lembaga-lembaga Islam untuk menyampaikan aspirasi umat Islam di DPR 1997 mengenai perlunya pencabutan aliran kepercayaan dari GBHN, lalu di Fraksi Golkar berhadapan dengan Pak Kafrawi Ridwan. Langsung dalam acara resmi berhadapan dengan Pak Kafrawi selaku penerima aduan tokoh- tokoh Islam ini Aru berkata serius: “Ternyata sekarang ini (1997) kami berhadapan lagi dengan stock lama, yaitu Pak Kafrawi Ridwan. Dulu waktu kami menyuarakan agar aliran kepercayan jangan dimasukkan ke GBHN, tahun 1977/1978, kami berhadapan dengan Bapak. Tetapi sekarang ini pula, 20 tahun kemudian, ternyata berhadapan lagi dengan Bapak.”
Sebagai bekas pejabat dan politikus kawakan, Pak Kafrawi Ridwan tampaknya sulit untuk menyembunyikan mukanya yang tampak agak memerah saat itu. Sedang semprotan yang lainnya pun tak kurang pedas. KH Ahmad Kholil Ridwan berkata, nama saya ada kesamaan dengan Bapak. Sama-sama pakai Ridwan. Namun saya tidak mau jadi pembela aliran kemusyrikan seperti yang Bapak bela.
Misi yang mengharu biru ummat Islam itu, walau kini diakui oleh Kafrawi Ridwan di masa tuanya, namun justru misi itu pula yang ia (bersama sebagian konco-konconya) nikmati dan terapkan pada umat Islam. Hingga ketika Lukman Harun (almarhum) tokoh Muhammadiyah berpapasan dengan H Kafrawi Ridwan (sama-sama Golkarnya), di tangga Hotel Sahid Jakarta, Lukman ngomong: Bagaimana ini, perjuangkanlah, sekarang ini umat sedang menginginkan agar pelajaran agama di sekolah ditambah, jangan hanya dua jam pelajaran perminggunya. Jawab Kafrawi Ridwan: Ah...yang sudah ada itu saja kita pertahankanlah...
Sudah tidak jadi pejabat Departemen Agama pun, ketika jadi Ketua Umum DMI (Dewan Masjid Indonesia) suara- suaranya masih model apa yang kini ia sebut Grand strategy itu, yang intinya pensekuleran. Hingga, setiap ada hal-hal yang sifatnya menekan umat Islam, maka Kafrawi bersuara, entah lewat siaran pers atau teks khutbah hari raya untuk dikirmkan ke pers, yang isinya agar umat Islam memahami (maksudnya agar umat tidak menganggap bahwa itu suatu penekanan yang merugikan umat Islam).
Barangkali komentar ini terasa berlebihan, tetapi ini hanya untuk menggambarkan, Pak Kafrawi yang dari satu sisi pengakuannya, dia dan para pejabat lainnya berjuang untuk Islam di antaranya untuk lahirnya Undang-undang Perkawinan, Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-undang Pendidikan Agama dan lain-lain, ternyata di mata umat (paling kurang adalah di mata saya) adalah menekan umat Islam juga, atau membujuk agar umat Islam memahami tekanan penguasa itu sebagai bukan suatu tekanan. Dan agar pensekuleran itu diterima saja.
Bagaimana pula bisa difahami bahwa yang mau mensekulerkan itu hanyalah penguasa pusat, Soeharto dan para orang kepercayaannya, bukan para pejabat Departemen Agama. Saya dengar langsung, Mukti Ali yang sudah lama tidak jadi menteri agama, ketika dikunjungi Menteri Agama Tarmizi Taher pengganti Munawir Sjadzali sejak 1993, ternyata Mukti Ali berkali-kali menekankan agar pengiriman dosen-dosen IAIN (Institut Agama Islam Negeri) untuk belajar ke negeri-negeri Barat tetap dilanjutkan.Padahal umat Islam umum sudah tahu, Barat itu tempat orang kafir anti Islam.
Kenapa belajar apa yang disebut studi Islam malah ke orang kafir yang jelas-jelas anti Islam? Sedang hasilnya, hanyalah menjadikan rancunya pemahaman Islam, bahkan menumbuhkan tokoh-tokoh JIL (Jaringan Islam Liberal) yang berfaham pluralisme agama (menyamakan semua agama), menyamakan agama Tauhid dengan agama syirik.
Kiprah Dr Nurcholish Madjid, Harun Nasution dan lain-lain yang mensekulerkan dan meliberalkan pemikiran dalam Islam di Indonesia telah nyata. Doktor-doktor yang belajar “Islam”nya ke Barat itu kemudian kembali mengajar di IAIN-IAIN dan Perguruan Tinggi Islam, S1, S2, dan S3. Sehingga secara merata, IAIN-IAIN dan Perguruan Tinggi Islam di Indonesia ini diajar oleh orang-orang yang belajar Islamnya bukan ke para Syaikh, ulama, atau orang Islam shalih yang alim, namun adalah murid dari para kafirin orientalis Barat yang dikenal anti Islam. Mau jadi Islam macam apa ini? Maka tak mengherankan kalau negeri ini ramai dengan pendapat-pendapat nyeleneh (aneh) yang menyimpang dari Islam. Itu semua agen utamanya adalah Departemen Agama RI. Sehingga tidak usah profesor-profesor kafir orientalis Barat itu bergentayangan ke Indonesia, sudah cukup mewakilkan kepada murid-muridnya yang dikirmkan oleh Departemen Agama ke Barat, kemudian menyebarkan ilmu orang-orang kafir itu kembali ke Indonesia secara beramai-ramai. Tidak diingkari bahwa pengiriman mahasiswa untuk belajar Islam ke Timur Tengah masih ada, namun itu bukan prioritasapalagi diutamakan.
Dari kenyataan itu, maka di antara para pejabat Departemen Agama terbukti, dalam melaksanakan strategi Soeharto –sebagai contoh kongkretnya– dalam mensekulerkan umat Islam Indonesia ini bukan hanya ketika mereka jadi pejabat saja. Sudah tidak jadi pejabat pun masih tetap gencar. Hingga bisa dipertanyakan, sebenarnya apakah Soeharto yang diajari untuk mensekulerkan umat Islam oleh Mukti Ali, Kafrawi, Munawir Sjadzali, Nurcholish Madjid, Harun Nasution, Johan Efendi, Gus Dur dan sebagainya atau orang-orang Departemen Agama dan relasinya yang menjajakan sekulerisme itu ada bossnya lagi di atas Soeharto? Kalau hanya atas perintah Soeharto, kenapa ketika orang yang dikenal menekan Islam selama 30-an tahun ini lengser dari kursi kepresidenan, mereka ini masih tetap lestari dalam menjajakan sekulerisme? Dan kenapa Pak Kafrawi Ridwan berani membuka mulut secara gamblang, yang seolah agar umat Islam ini mengalamatkan dosa-dosa pensekuleran itu kepada Soeharto dan Ali Murtopo (saja), di saat dua tokoh ini yang satu sudah mati, dan yang satunya lagi sudah sakitan? Bahkan kenapa ketika Kafrawi Ridwan buka mulut ini pas umat Islam Indonesia dan lainnya sedang marah kepada kafirin Amerika, Australia dan lainnya yang bersikap terlalu menekan umat Islam?
Kalau diurut-urut, semuanya bisa faham. Kafrawi dan teman-temannya yang merupakan pejabat Departemen Agama, itu jelas pelaksana sekularisasi untuk umat Islam Indonesia. Tugas itu dari pusat kebijakan pemerintahan. Nah, yang jadi persoalan, kenapa para pelaksana itu, juga relasi-relasi pelaksana, yang juga jadi pelaksana sendiri-sendiri di tempat masing-masing itu mereka sampai kini tetap konsisten dalam kerja sekularisasi, padahal pemerintahan yang mereka abdi (rezim Soeharto) sudah ambruk. Lagi pula para pelaksana itu sudah tidak jadi pejabat. Ini jawabannya bisa diperkirakan secara kongkret, tentu saja ada yang dianggap lebih berkuasa dibanding penguasa Indonesia.
Kemudian persoalan lain lagi, kenapa seperti Al Barsyani itu disamping menginginkan negara jadi sekuler, masih pula usul agar Departemen Agama dibubarkan. Padahal, Gus Dur saja ketika jadi presiden tidak membubarkan Departemen Agama, walau dia membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial. Persoalan Al Barsyani ini sudah dijawab oleh Pak Salahuddin Wahid, katanya hanya menirukan atau terpengaruh Gus Dur yang sekuler. Kalau demikian, suara Al Barsyani dicuatkan waktu Gus Dur berkuasa itu tidak ada kepentingan yang lebih dianggap penting dibanding kepentingan perjuangan pensekuleran. Artinya, Gus Dur mengerti bahwa Departemen Agama adalah sarana yang baik untuk mensekulerkan umat Islam, baik lewat Departemen Agama itu sendiri maupun Perguruan Tinggi Islam se-Indonesia di bawah naungannya, serta relasi-relasinya berupa organisasi atau lembaga yang mendekat-dekat kepada Depag. Kalau Gus Dur menyadari itu, kenapa anak buahnya dari PKB (disuruh?) ngomong agar Departemen Agama dibubarkan? Kira-kira saja begini: Dengan disuarakan agar Departemen Agama dibubarkan, itu orang-orang Depag yang sudah diketahui banyak “jasanya” dalam pensekuleran umat Islam ini, dan sementara tampak agak lesu dalam mensekulerkan, maka harus dicambuk, di antaranya dengan kata-kata:
Bubarkan Departemen Agama. Kalau disuarakan seperti itu, maka ada dua manfaat. Pertama, umat Islam yang kira-kira punya ghirah Islamiyah akan bangkit dan ikut mempertahankan Departemen Agama, sekaligus mengakui bahwa Departemen Agama itu sangat bermanfaat bagi umat Islam (perjuangan) Islam. Sebaliknya, bagi yang faham tentang fungsinya adalah sebagai salah satu sarana penting untuk mensekulerkan umat Islam Indonesia akan segera bangkit kembali untuk melaksanakan tugas-tugasnya.
Dari sinilah bisa difahami, sekalipun Gus Dur begitu beraninya membubarkan dua departemen, namun tokoh yang oleh adiknya (Salahuddin Wahid) disebut sekuler ini tidak terdengar ada niatan untuk membubarkan Departemen Agama.
Dari sisi lain, kalau di antara dosa-dosa Kafrawi selaku pejabat Departemen Agama adalah memasukkan Islam Jama’ah (aliran sesat lagi menyesatkan, menurut Fatwa MUI –Majelis Ulama Indonesia– yang berganti-ganti nama, dari Darul Hadits, menjadi Islam Jama’ah, lalu Lemkari, lalu kini LDII) ke Golkar, maka bisa dilihat pula di antara orang-orang Departemen Agama dalam kaitannya dengan pemahaman agama (Islam). Kini Kepala Badan Litbang (Penelitian dan Pengembangan) Agama Departemen Agama adalah Dr Atho’ Mudhar alumni Barat. Dia ini punya faham bahwa Masjidil Aqsho yang disebutkan dalam Al-Qur’an Surat Al-Isra’ itu bukan di Baitul Maqdis Palestina, tetapi di Baitul Makmur di langit. Ini di samping nyleneh (aneh), masih pula berbau membela Yahudi Israel yang mencaplok Tanah Palestina dan Masjidil Aqsho. Sementara itu Direktur Pendidikan Tinggi Agama Islam Departemen Agama adalah Dr Komaruddin Hidayat. Dia ini berfaham bahwa wanita Muslimah (Ira Wibowo) dikawini lelaki Nasrani (Katon Bagaskara) tidak apa-apa asal tidak mengganggu keimanannya. Ini faham lintas agama yang menabrak hukum-hukum Islam. Sementara itu Johan Effendi yang diangkat oleh Menteri Agama Munawir Sjadzali sebagai APU (Ahli Peneliti Utama) Departemen Agama adalah anggota resmi aliran sesat Ahmadiyah. Lain lagi Dr Musdah Mulia di Litbang Departemen Agama, menurut seorang pejabat di sana, dia ini mendompleng kantor Departemen Agama dalam kegiatannya berupa lembaga yang menyuarakan feminisme, faham perangkat kaum sekuler untuk menjerumuskan umat Islam. Terakhir tahun 2004, Dr Musdah Mulia menggegerkan dengan memunculkan draft Kompilasi Hukum Islam yang isinya sangat bertentangan dengan hokum Islam. Di antaranya poligami diharamkan, tapi nikah mut’ah dibolehkan. Sedang duda (lelaki yang ditinggal mati isterinya atau cerai dengan isterinya) pun kena ‘iddah (masa tunggu) 130 hari.Dengan kondisi seperti itu, orang sekuler bahkan anti Islam pun sudah faham bahwa di dalam Departemen Agama sendiri sudah ada tokoh-tokoh Islam yang pada dasarnya fahamnya mengacak-acak Islam. Maka dalam tempo yang sudah agak lama, para anti Islam pun tidak menyuarakan agar Departemen Agama dibubarkan. Adapun tiba-tiba di masa pemerintahan Gus Dur muncul Al Barsyani dan juga Said Agil Siradj yang mengusulkan agar Departemen Agama dibubarkan itu di samping seperti faktor tersebut di atas (menggugah agar lebih giat lagi pensekulerannya lewat Depag), masih pula ada kemungkinan lain. Apa itu? Yaitu untuk menambah nilai bagi pelontar ini di depan orang Nasrani dan lainnya dalam rangka mengamalkan kebalikan perilaku sahabat Nabi saw. Kalau sahabat Nabi saw bersikap ruhamaa-u bainahum (saling kasih sayang antara mereka –sesama sahabat/ Muslim) sedang dua tokoh ini adalah saling kasih sayang terhadap Kristen dan orang sekuler. Buktinya? Ungkapan mereka itu sendiri seperti tersebu di atas. Dan menurut slebaran di Muktamar NU di Jawa Timur, tokoh itu adalah sering blusak-blusuk (main masuk) ke gereja. Di samping itu untuk menunjukkan kepada siapa saja yang sekuler ataupun anti-anti Islam bahwa keberanian bersuara agar Departemen Agama dibubarkan itu berarti penyuaranya lebih berani dan lebih nekat lagi dibanding tokoh-tokoh sekuler yang ada di dalam Depag sendiri. Sesama penjual, saling menunjukkan kelebihan dagangannya..
Begitulah kira-kira adanya.

Sumber : Ustadz Hartono Ahmad Jaiz

Fakta, kita hidup di negara rawan bencana. Dan hari ini kita saksikan berbagai bencana telah melanda. Hanya ada dua pilihan: menyerah pada kenyataan atau maju mengambil peran dalam kesiagaan. Dukung dan bergabung bersama kami dalam gerakan ‪‎INDONESIA SIAGA‬ ! Salurkan Donasi Kemanusiaan Anda melalui Lazis Muhammadiyah BCA No. 8780 171 171 MANDIRI No. 123 00 99 00 8999 BNI SYARIAH No. 00 915 39 444 BRI SYARIAH No. 2020 191 222

Like Facebook Laskar Informasi | Follow Twitter Laskar Informasi