Laskar Informasi

Pencarian Daftar Isi

Auditor Hukum untuk Mencegah Korupsi

16 Mar 2014

Profesi auditor hukum tak hanya membantu pejabat terhindar dari risiko hukum dalam membuat dan menjalankan kebijakan, tetapi juga membantu lembaga negara dalam mengusut kasus korupsi.
P rofesi auditor hukum memang tidak sepopuler profesi hukum lainnya, seperti pengacara. Namun siapa sangka kalau profesi ini ternyata juga memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya korupsi. Apalagi saat ini banyak pejabat baik ditingkat pusat maupun daerah yang tersandung kasus korupsi lantaran kebijakan yang dikeluarkannya menabrak regulasi yang ada.
Hanya saja masalahnya, menurut Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Auditor Hukum Indonesia (Asahi) Jimly Asshiddiqie, profesi auditor hukum saat ini masih belum terlalu akrab bagi banyak orang. Padahal, perannya sangat penting dalam kegiatan pengelolaan pemerintahan dan bisnis, terutama untuk mencegah terjadinya persoalan hukum.

Jimly berpandangan keberadaan profesi auditor hukum sangat penting untuk mencegah kemunculan legal complaint. Ruang lingkupnya bukan cuma dalam pemerintahan, tetapi juga di dunia bisnis, korporasi, dan kehidupan masyarakat. “Auditor hukum berfungsi untuk mencegah terjadinya masalah hukum,” katanya.
Sutito, Presiden Asahi, menjelaskan profesi auditor hukum sangat dibutuhkan dalam kegiatan pengelolaan pemerintah. Maklum, saat ini banyak pejabat yang tersandung kasus hukum karena ketidaktahuan terhadap aturan hukum. Akibatnya kebijakan yang dikeluarkan pejabat tersebut melanggar hukum. Untuk itu dengan adanya profesi auditor hukum, pejabat akan dapat mengetahui risiko hukum dalam membuat kebijakan.
“Kalau pejabat mengetahui risiko hukum, mereka tidak akan melakukan penyimpangan,” jelasnya.
Sutito mengakui selama ini dalam mengusut kasus-kasus korupsi, para penegak hukum memang tidak bisa bekerja sendiri. Memerlukan kerja sama dengan berbagai instansi atau lembaga lain. Sebut saja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Sekalipun begitu, tambahnya, hasil audit BPK selama ini dinilai masih kurang membantu dalam mengungkap sebuah kasus korupsi. Audit yang dilakukan lembaga tersebut, lebih fokus ke sisi kuantitatif.
“Mereka memang sudah melakukan audit investigatif, tetapi dari segi aspek hukumnya, mereka belum melakukan itu karena mereka belum memiliki auditor hukum,” kata Sutito.
Oleh karena itu, lanjutnya, diperlukan auditor hukum untuk membantu pejabat pemerintahan agar terhindar dari risiko hukum dalam membuat dan menjalankan kebijakan, serta membantu lembaga negara dalam mengusut kasus korupsi.
Dia mencontohkan dalam mengungkap kasus Bank Century, tidak hanya dibutuhkan hasil audit BPK. Sebab BPK hanya melakukan audit keuangan, bukan audit hukum.
“Diperlukan auditor hukum yang handal untuk mengatasi semua itu,” papar Sutito.
Dia mengungkapkan profesi auditor hukum mulai dikenal di Indonesia sejak ada perusahaan yang melakukan penawaran saham perdana (Initial Public Offering-IPO). Setiap perusahaan yang akan IPO atau menjual obligasi di pasar modal wajib menjalani due diligence atau audit laporan keuangan. “Karena itu asetnya harus diperiksa dan dilihat aspek hukumnya,” katanya.
Menurut dia, sebenarnya pekerjaan tersebut sudah lazim dilakukan oleh advokat. Perorangan atau perusahaan sering meminta bantuan jasa advokat untuk memberikan pendapat hukum terhadap sebuah transaksi bisnis. Contoh, dalam transaksi pembelian perusahaan dan pengambilalihan aset perusahaan lain.
Hanya saja, lanjut Sutito, hingga saat ini, belum ada standardisasi kompetensi audit hukum. Selama
ini, audit hukum dilakukan sebuah kantor hukum. Auditor seperti apa, itu tergantung dari kantor hukum masing- masing dan tidak ada hasil audit standar yang baku.
Padahal, seorang auditor hukum harus punya kode etik dalam melakukan tugasnya. Selain itu, dia pun harus memiliki pengetahuan hukum yang mumpuni tentang segala hal yang menjadi objek audit.
Dia mencontohkan seorang auditor hukum mendapat tugas mengaudit perusahaan pertambangan. Maka, dia harus tahu aturan hukum industri pertambangan, mulai dari izin pendirian perusahaan, menambang, hingga izin menjual hasil barang tambangnya.

Pendidikan Auditor Hukum

Itu sebabnya, menurut Sutito, sejak Desember tahun lalu, Asahi sudah menggelar program pendidikan auditor hukum. Harapannya, melalui program tersebut, seorang auditor hukum memiliki sertifikasi kompetensi di bidangnya. “Sertifikasi bukan cuma menuntut calon auditor hukum lulus pendidikan, tapi juga punya integritas moral baik,” katanya.
Oleh karena itu, lanjut Sutito, ada beberapa jenjang pendidikan dari program sertifikasi itu. Di jenjang pertama, seorang auditor hukum harus menempuh pendidikan kurikulum Certified Legal Officer (CLO). Kurikulum ini berlaku untuk mereka yang baru lulus menjadi sarjana hukum. Dengan kata lain, jenjang pendidikan ini khusus untuk auditor hukum junior.
Adapun, jangka waktu pendidikan di level CLO sekitar 40 jam. Setelah lulus, mereka hanya bisa mengidentifikasi pekerjaan,mengumpulkan, dan mengolah data yang relevan. Auditor hukum junior
belum punya wewenang meneken laporan hasil audit hukum.
Nah, setelah memiliki sertifikat CLO, lanjut Sutito, auditor harus menempuh pendidikan lanjutan, yakni program Certified Legal Auditor (CLA). Pasca lulus pendidikan CLA, auditor sudah bisa melakukan analisis dan mengkaji bahan audit yang disajikan asistennya (CLO). Setelah itu, ia bisa memberikan pendapat hukum dan menandatangani hasil audit hukum. Masa pendidikan CLA juga selama 40 jam.
Selain program pendidikan CLO dan CLA, lanjut Sutito, Asahi juga menggelar program pendidikan
Certified Legal Risk Management (CLRM). Program ini bukan hanya ditujukan untuk lulusan CLA, tapi juga untuk peserta dari kalangan eksekutif pemerintahan atau perusahaan swasta yang akan memakai hasil audit. Tujuannya agar seorang eksekutif bisa mematuhi pendapat dan saran hukum. Untuk itu seorang eksekutif harus mampu membaca masalah hukum. Selain itu juga harus memiliki bekal hukum karena tugasnya memiliki risiko hukum.
Dengan adanya keahlian tersebut tambah Sutito, kehadiran auditor hukum yang handal juga bisa membantu kinerja lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). ASAHI bisa membantu lembaga ini dalam mengawasi transaksi-transaksi yang dilakukan oleh industri jasa keuangan.
“Kami bisa mengaudit mengenai tingkat kepatuhan hukum, tingkat kehati-hatian, dan tingkat manajemen risiko, ” katanya.
Menurut Sutito, dengan posisi hukum yang jelas, maka OJK akan lebih mudah memberikan perlindungan kepada nasabah industri jasa keuangan. Selain itu, ASAHI juga bisa menjadi fasilitator mediasi antara nasabah dan industri jasa keuangan.
Selama ini BI menyediakan fasilitas mediasi bagi para nasabah, sedangkan Bapepam-LK tidak menyediakan fasilitas tersebut.
Adapun menurut Sekretaris Jenderal Asahi, Arifin Djauhari, auditor hukum adalah orang yang melakukan analisis, pengkajian, dan penilaian tingkat kepatuhan hukum para subjek hukum, objek hukum dan perbuatan hukumnya. Sedangkan audit hukum meliputi pemeriksaan dan analisis hukum atas pihak- pihak tertentu yang menjadi target audit, baik perorangan maupun lembaga. Tujuannya adalah menjaga kepatuhan atau legalitas hukum.
Sedangkan ruang lingkup audit hukum lanjut Arifin Djauhari mencakup harta kekayaan subjek hukum, kewajiban atau utang- utangnya, transaksi atawa perbuatan hukum, hubungan hukumnya, dan pelbagai permasalahan alias sengketa hukum di dalamnya. Karena itu menurut Arifin, sifat audit oleh auditor hukum berbeda dengan auditor keuangan.
Untuk lebih jelasnya Arifin mencontohkan, audit atas subjek hukum tentang utang piutang perusahaan. Di neraca keuangannya, sebuah perusahaan memiliki utang sebesar Rp 5 miliar kepada pihak lain. Nah, dalam kacamata auditor keuangan, utang hanya dilihat dari nilainya. Artinya, perusahaan itu punya kewajiban membayar utang Rp 5 miliar. Secara akuntansi, kalau di buku neraca ada utang, sebuah perusahaan harus mencadangkan dana untuk membayar utang itu.
Tapi, seorang auditor hukum harus melihat masalah itu dari sisi hukum transaksinya. Misalnya, perjanjian hukumnya seperti apa? Betul atau tidak perusahaan itu mempunyai utang? Kepada siapa perusahaan berutang? Lalu, sampai kapan perjanjian utang berlaku? Sepertinya untuk menjadi auditor hukum memang dibutuhkan kemampuan yang mumpuni tak hanya dari aspek audit saja tapi juga dari aspek hukumnya

Keanggotaan Asahi

Selama ini lanjut Sutito, Asahi, mempunyai peran dalam meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan penerapan hukum dalam segala aspek kehidupan kenegaraan dan pemerintahan, ekonomi dan usaha, serta politik dan sosial kemasyarakatan dengan melakukan pemeriksaan atau audit hukum, serta memberi pendapat hukum dan solusi demi tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan di Indonesia.
Selain itu, tambah Sutito, ASAHI juga berperan aktif dalam membina, mendidik, membekali dan melatih auditor hukum dalam melakukan audit hukum. ASAHI juga berperan dalam melakukan pendidikan hukum kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi hukum dan layanan hukum masyarakat serta bekerjasama dengan berbagai media.
Karena itu sebagai organisasi profesi, tambah Sutito, anggota ASAHI terdiri dari tiga keanggotaan. Pertama, anggota biasa yakni para advokat yang telah memenuhi persyaratan organisasi, telah mengikuti pendidikan dan bersertifikat auditor hukum (CLA), sehingga bisa melakukan kegiatan dan memberi jasa audit hukum selaku auditor hukum independen (Independent Legal Auditor).
Kedua, anggota luar biasa yakni auditor hukum internal (In House Legal Auditor) dan auditor hukum pengawas (Supervisory Legal Auditor) yang telah memenuhi persyaratan organisasi, telah mengikuti pendidikan dan bersertifikat auditor hukum (CLA). Auditor hukum internal adalah sarjana hukum, sarjana syariah, sarjana ilmu kepolisian atau sarjana hukum militer, warga negara Indonesia yang bekerja dan menjalankan profesinya di lembaga baik pemerintah maupun swasta dan bekerja hanya untuk kepentingan yang mempekerjakannya.
Sedangkan auditor hukum pengawas atau Supervisory Legal Auditor adalah sarjana hukum, sarjana syariah, sarjana ilmu kepolisian atau sarjana hukum militer, warga negara Indonesia yang bekerja dan menjalankan profesinya di lembaga pemerintah yang mempunyai fungsi dan tugas pengawasan terhadap instansi atau pihak lain.
Ketiga, anggota kehormatan yakni pihak-pihak yang tidak berkualifikasi sebagai auditor hukum tetapi memiliki minat dan kepedulian terhadap persoalan audit hukum, serta dapat memberikan kontribusi dalam pekerjaan audit hukum yang telah memenuhi persyaratan organisasi, baik yang telah mengikuti pendidikan dan bersertifikat pendukung auditor hukum (Co-Certified Legal Auditor=CLA).

Sumber : Warta BPK, Januari 2013

Fakta, kita hidup di negara rawan bencana. Dan hari ini kita saksikan berbagai bencana telah melanda. Hanya ada dua pilihan: menyerah pada kenyataan atau maju mengambil peran dalam kesiagaan. Dukung dan bergabung bersama kami dalam gerakan ‪‎INDONESIA SIAGA‬ ! Salurkan Donasi Kemanusiaan Anda melalui Lazis Muhammadiyah BCA No. 8780 171 171 MANDIRI No. 123 00 99 00 8999 BNI SYARIAH No. 00 915 39 444 BRI SYARIAH No. 2020 191 222

Like Facebook Laskar Informasi | Follow Twitter Laskar Informasi