Laskar Informasi

Pencarian Daftar Isi

Penyimpangan Pengelolaan Anggaran Pemilu Legislatif 2004

08 Mar 2014

RESUME HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS PENGELOLAAN ANGGARAN PEMILU LEGISLATIF 2004

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1973, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) telah melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban Anggaran Biaya Operasional Pemilihan Umum (Pemilu) 2004 pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, BPS Provinsi Jawa Barat, BPS Propinsi Jawa Timur, BPS Propinsi Sulawesi Selatan dan BPS Propinsi Sumatera Utara serta pemeriksaan fisik atas distribusi logistik Pemilu di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2002 s.d 2004 (s.d Juni 2004) dengan berpedoman pada Standar Audit Pemerintahan (SAP) Tahun 1995.
Tujuan pemeriksaan adalah untuk menguji dan menilai, apakah Sistem Pengendalian Intern (SPI) entitas, baik terhadap laporan keuangan maupun pelaksanaan kegiatan telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian, informasi keuangan telah disajikan sesuai kriteria yang telah ditetapkan dan entitas yang diperiksa telah mematuhi persyaratan kepatuhan terhadap peraturan keuangan tertentu.
Sasaran pemeriksaan diarahkan pada SPI atas pelaksanaan kegiatan operasional Pemilu 2004, pengurusan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan kegiatan penggunaan anggaran.

Dari anggaran biaya operasional Pemilu 2004 KPU Tahun Anggaran 2002 s.d 2004 (s.d akhir Juni 2004) sebesar Rp3.204.123.497.000,00 telah direalisasikan sebesar Rp2.525.631.043.970,00 atau 78,82% dan telah diperiksa (cakupan pemeriksaan) sebesar Rp1.747.921.294.132,00 atau 69,21% dengan nilai penyimpangan (deviasi) sebesar Rp179.444.422.012,61 atau 10,27 % dari anggaran yang diperiksa.
Tanpa mengurangi arti penting keberhasilan yang telah dicapai oleh KPU, berdasarkan pemeriksaan seperti tersebut pada pokok surat ini, antara lain dikemukakan hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian, sebagai berikut :

A. Penyimpangan yang mengganggu kewajaran penyajian laporan keuangan

1. Penatausahaan keuangan pelaksanaan P4B oleh BPS pada empat provinsi yang diuji petik, yakni Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara belum tertib, antara lain bendaharawan menyimpan uang tunai melebihi batas maksimum Rp10.000.000,00 yang diperkenankan, bendaharawan tidak menyelenggarakan Buku Kas Pembantu (BKP), dana P4B disimpan dalam rekening pribadi serta Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan Laporan Posisi Anggaran dan Kas (LPAK) sampai dengan akhir Desember 2003 belum selesai disusun.
2. Berdasarkan Berita Acara Penelitian Tim Kerugian Negara BPS No.04.08.006/BAP/TPKN/2003 (tanpa tanggal) tentang uang Bendaharawan BPS PUMC Kota Bandung yang hilang/dirampok pada tanggal 22 April 2003 sejumlah Rp450.000.000,00, Bendaharawan BPS PUMC Kota Bandung dinyatakan tidak bersalah. Namun demikian SPM-Nihil belum diajukan kepada KPKN sehingga pembukuan Bendaharawan BPS PUMC Kota Bandung dan Bendaharawan BPS PUMC Provinsi Jawa Barat masih ada selisih antara rekening dan BKU sebesar Rp450.000.000,00.

B. Penyimpangan terhadap kriteria/peraturan yang telah ditetapkan.

1. Kebijakan dalam pengadaan logistik Pemilu 2004, antara lain kurang mendukung kebijakan umum pemerintah, yakni sebagian pengadaan logistik Pemilu dilakukan secara terpusat (sentralisasi) dan menggunakan produksi luar negeri (impor), selain dualisme kewenangan pejabat yang menetapkan surat keputusan pembentukan Panitia Pengadaan logistik Pemilu 2004, yakni Ketua KPU dan Sekretaris Jenderal KPU, serta beberapa kelemahan dalam pelaksanaan pengadaan logistik Pemilu 2004, antara lain pada dokumen lelang tidak diatur ketentuan yang mewajibkan calon peserta lelang melampirkan analisis perhitungan harga satuan dan belum sepenuhnya mengatur ketentuan tentang pemberian uang muka. Selain itu masih kurang koordinasi antara KPU
Pusat, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, terutama dalam hal pemantauan distribusi logistik Pemilu.
2. Barang inventaris berupa kotak suara, bilik suara, dan perangkat teknologi informasi yang terdiri dari personal computer, UPS, printer, dan distribution switch seluruhnya senilai Rp632.231.061.837,00 hasil pengadaan logistik Pemilu 2004 yang didistribusikan mulai dari tingkat provinsi sampai dengan kecamatan di seluruh Indonesia, dan sebagian kepada Badan Pusat Statistik provinsi, belum jelas status hak dan inventarisasinya, sehingga atas barang inventaris tersebut belum terjamin pemeliharaan, pemanfaatan dan keamanannya.
3. Dalam pelaksanaan pengadaan jasa pengangkutan/pengiriman formulir, perlengkapan petugas dan buku pedoman pelatihan P4B TA 2003 dan jasa pencetakan surat suara TA 2004 terdapat kesalahan penerapan ketentuan, yakni seharusnya PPh 23 akan tetapi dikenakan PPh 22 dengan pajak yang dipungut seharusnya senilai Rp759.930.985,91 akan tetapi hanya dipungut senilai Rp265.577.678,11 atau kurang dipungut sebesar Rp494.353.307,80 dan jika tidak dipungut dan disetor ke Kas Negara akan berakibat kerugian negara.
4. Dalam pengadaan kertas tulis cetak formulir yang dilaksanakan oleh PT Surabaya Agung Industry Pulp & Kertas Tbk berdasarkan kontrak No. 100/15- A/XI/2003 tanggal 21 Nopember 2003 senilai Rp97.500.000.000,00 dan PT. Kertas Leces (Persero) berdasarkan kontrak No. 101/15-A/XI/2003 tanggal 21 Nopember 2003 senilai Rp65.801.548.800,00 dan pengadaan kertas tulis cetak surat suara yang dilaksanakan oleh PT. Kertas Leces (Persero) berdasarkan kontrak No. 103/15-A/XI/2003 tanggal 21 Nopember 2003 senilai Rp215.178.638.400,00 kedua perusahaan tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan dalam pasal 21 ayat 1 masing-masing kontrak, dan kepada rekanan tersebut belum dikenakan denda masing-masing yaitu PT Surabaya Agung sebesar Rp3.959.952.360,00 sedangkan PT Kertas Leces sebesar Rp3.290.077.440,00 dan Rp10.758.931.920,00 dan apabila tidak dipungut dan disetor ke Kas Negara akan merugikan negara.
5. Pekerjaan pengolahan data, validasi calon legislatif dan pembuatan film cetak surat suara untuk 20 provinsi oleh PT Grafitecindo Cipta Prima berdasarkan kontrak Nomor : 09.2/15-A/I/2004 tanggal 19 Januari 2004 senilai Rp8.907.250.740,00 diajukan klaim tambahan biaya kepada KPU atas perubahan teks dan ukuran film cetak surat suara senilai Rp1.309.855.500,00 tanpa di dukung bukti/dokumen sebagai dasar surat pengajuan klaim dan dasar pembayaran, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan dan apabila dibayar berpotensi kerugian negara.
6. Dalam rangka pengangkutan barang/paket ke daerah-daerah diseluruh Indonesia KPU bekerjasama dengan PT Dharma Bandar Mandala (PT DBM) berdasarkan Perjanjian Kerjasama No.06/SKB/KPU/TAHUN 2004 dan No.005/DBM-DIR/MOU/II/2004 tanggal 4 Februari 2004. Berdasarkan pemeriksaan dokumen perjanjian tersebut diketahui bahwa terdapat pengajuan tagihan dari PT DBM senilai Rp13.125.627.082,00 yang tidak memenuhi persyaratan untuk dibayar, yakni perusahaan pengangkutan yang menerima barang cetakan bukan PT DBM akan tetapi PT Dharma Bandar Kartika (PT DBK), dan antara KPU dan PT DBK tidak terdapat ikatan perjanjian pengangkutan/pengiriman barang cetakan. Selain itu berdasarkan perhitungan kembali oleh pemeriksa berdasarkan dokumen Invoice terdapat kesalahan perhitungan dan kelebihan penagihan yang apabila KPU melakukan pembayaran tagihan tersebut diatas, berpotensi merugikan negara senilai Rp108.122.324,00.
7. Pengadaan buku-buku dan formulir untuk kegiatan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal KPU bekerjasama dengan CV Nusatenggara Jaya yang ditunjuk sebagai pelaksana berdasarkan Surat Perjanjian No. 111/15-A/XII/2003 tanggal 5 Desember 2003 senilai Rp1.722.138.000,00. Berdasarkan pemeriksaan dokumen diketahui bahwa pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh PT. Inti Bintang Cemerlang sebagai terbukti dari surat jalan pengiriman/distribusi yang akan dilaksanakan oleh PT. Mosesa Ekpress bahwa surat jalan tersebut dikeluarkan oleh PT Inti Bintang Cemerlang bukan CV Nusatenggara Jaya. Selain itu volume dan jenis buku yang dicetak tidak sesuai dengan ketentuan dalam kontrak dengan nilai kewajiban yang tidak dilaksanakan yang berakibat kelebihan pembayaran sebesar Rp1.072.500.000,00 dan apabila tidak diselesaikan berakibat kerugian negara.
8. Dalam pengadaan alat tulis dan perlengkapan petugas P4B oleh KPU Pusat yang dilaksanakan oleh PT Multazam Marwah Abadi berdasarkan kontrak No. 13/15/A/I/2003 tanggal 17 Januari 2003 senilai Rp554.866.587,00 dan PT Puspa Indah Lestari berdasarkan kontrak No.12/15-A/I/2003 tanggal 17 Januari 2003 senilai Rp544.886.587,00, kedua rekanan terlambat menyelesaikan pekerjaan dan seharusnya dikenakan denda masing-masing PT Multazam Marwah Abadi sebesar Rp13.871.664,67 dan PT Puspa Indah Lestari sebesar Rp13.067.128,69 akan tetapi masing-masing perusahaan baru dikenakan denda sebesar Rp3.316.799,00 dan Rp12.496.992,00 sehingga masih terdapat denda yang kurang dipungut masing-masing sebesar Rp10.554.865,68 dan sebesar Rp570.136,69, dan apabila tidak dipungut dan disetor ke Kas Negara akan merugikan negara.
9. Dari hasil pemeriksaan terhadap pengiriman dokumen coklit berupa daftar pemilih sementara (DPS), daftar penduduk per blok sensus atau KPU-CL 1 dan daftar penduduk per rumah tangga atau KPU CL 2 yang dilaksanakan oleh PT Sagapo Express dengan cara penunjukkan langsung berdasarkan kontrak Nomor 05.12.01/PPL/SKT-P4B/03 tanggal 5 Desember 2003 senilai Rp352.669.000,00 diketahui bahwa dalam daftar pekerjaan pengiriman dokumen coklit PT Sagapo Ekspres tidak diberikan penjelasan mengenai jenis-jenis dokumen serta jumlah dokumen dari masing-masing jenis dokumen, sehingga tidak dapat diyakini, karena tidak dapat dilakukan analisis
terhadap kontrak tersebut.
10. Anggaran biaya tambahan P4B untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) senilai Rp919.223.200,00 sesuai Surat Kepala BPS Provinsi NAD kepada Ketua KPU berdasarkan Surat Nomor : 270/32381 tanggal 20 Desember 2003, sampai dengan saat pemeriksaan tanggal 4 Pebruari 2004, belum dipenuhi oleh KPU sehingga pembayaran honor kepada petugas pendaftaran, penanggung jawab, pengawas, dan pengolah dokumen P4B belum dapat dibayarkan yang selanjutnya dapat berpengaruh terhadap hubungan kerja antara pemerintah pusat dengan daerah. Kekurangan tersebut telah dipenuhi oleh KPU tanggal 17 Mei 2004.
11. Sampai dengan pemeriksaan tanggal 19 Januari 2004 terdapat sisa dana pelaksanaan P4B pada BPS yang diuji petik, yakni BPS Kota Makassar, BPS Kabupaten Maros dan BPS Kabupaten Jeneponto diketahui sisa dana untuk pelaksanaan P4B tersebut sebesar Rp363.432.000,00, diantaranya sebesar Rp354.826.000,00 digunakan untuk keperluan institusi BPS Provinsi dan 26 BPS kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan, sedangkan sisanya sebesar Rp8.606.000,00 masih disimpan oleh Bendaharawan Propinsi Sulawesi Selatan. Hal tersebut mengakibatkan ketidakhematan penggunaan keuangan negara senilai Rp354.826.000,00.
12. Biaya pencacahan baru dalam rangka pelaksanaan kegiatan Coklit P4B pada BPS Kota Makassar senilai Rp110.680.000,00 ternyata hanya dikeluarkan senilai Rp97.168.000,00, dan sisanya senilai Rp13.512.000,00 disimpan dan tidak dipertanggungjawabkan oleh bendaharawan. Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas pelaksanaan coklit P4B pada BPS Kota Makassar yang dapat merugikan negara senilai Rp13.512.000,00.
13. Penatausahaan barang inventaris P4B pada BPS Provinsi Jawa Timur dan Sumatera Utara belum dilaksanakan, sehingga menyulitkan pengendalian dan pengawasan terhadap keberadaan, dan pemanfaatan barang tersebut.

C. Penyimpangan yang mengganggu azas kehematan

1. Dari hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak dan pendukungnya terhadap pengadaan bilik suara yang dilaksanakan oleh PT Tjakrindo Mas berdasarkan kontrak No. 01.1/16-A/I/2004 tanggal 6 Januari 2004 sebanyak 672.619 unit senilai Rp38.394.177.549,00 dan PT Elite Permai Metal Work berdasarkan kontrak No. 64/16-A/II/2004 tanggal 27 Pebruari 2004 sebanyak 268.904 unit senilai Rp17.207.704.448,00, diketahui bahwa apabila dibandingkan dengan HPS bilik suara, harga hasil negosiasi/kontrak ini lebih mahal/tinggi, yaitu untuk PT Tjakrindo Mas sebesar Rp2.979.782.884,28, sedangkan PT Elite Permai Metal Work lebih mahal sebesar Rp2.617.853.044,08. Selain itu diduga ada mark up HPS sebesar Rp7.068.380.354,97 dan selisih lebih mahal nilai kontrak PT Elite Permai Metal Work jika dibandingkan dengan PT Tjakrindo Mas sebesar Rp1.426.268.816,00, atau seluruhnya harga pengadaan bilik suara lebih tinggi/mahal sebesar Rp14.092.285.099,33 yang berpotensi dapat merugikan negara.
2. Dari hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak dan pendukungnya serta hasil cek fisik tanggal 21 s.d 30 Mei 2004 di Provinsi Jawa Barat dan Sulawesi Selatan terhadap pelaksanaan pekerjaan pencetakan formulir model C dan D yang dilaksanakan oleh 19 perusahaan percetakan diketahui terdapat kemahalan harga jika dibandingkan dengan HPS yang disebabkan oleh selisih harga setiap jenis formulir sebesar Rp1.223.887.885,31, denda yang belum dipungut atas keterlambatan pengiriman sebesar Rp105.311.324,98, denda atas kelalaian pengiriman senilai Rp181.053.704,15, kelebihan pembayaran sebesar Rp305.529.666,89 dan denda maksimal 5% senilai Rp181.753.964,95 akibat dari kekurangan dan kelebihan pengiriman formulir oleh rekanan. Selain itu terdapat kekurangan sisa kertas formulir sebanyak 454.036,16 kg atau senilai Rp3.541.482.048,00. Hal tersebut berpotensi mengakibatkan kerugian negara senilai Rp5.367.614.267,10 serta penerimaan negara dari denda tidak diterima sebesar Rp468.118.874,08.
3. Pekerjaan pengolahan data, validasi daftar nama calon legislatif DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dan DPD serta pembuatan film cetak surat suara yang diserahkan kepada PT Grafitecindo Cipta Prima (PT GCP) berdasarkan kontrak No. 09.2/15-A/I/04 tanggal 19 Januari 2004 senilai Rp8.907.250.740,00 dan Perum Percetakan Negara RI (Perum PNRI) berdasarkan kontrak No. 09.3/15-A/I/04 tanggal 19 Januari 2004 senilai Rp8.854.850.190,00 diduga ada mark up biaya sebesar Rp6.441.880.000,00. Hal tersebut diketahui dari dokumen dalam berkas kontrak berupa rincian biaya pembuatan film cetak surat suara dan biaya pengolahan data berlogo PT GCP. Biaya pengolahan data, validasi caleg dan pekerjaan lainnya untuk kedua kontrak adalah sebesar Rp3.175.600.000,00 x 2 = Rp6.351.200.000,00 atau terdapat dugaan mark up sebesar Rp12.793.080.000,00 – Rp6.351.200.000,00 = Rp6.441.880.000,00 yang berpotensi negara dirugikan dan dugaan manipulasi pengalokasian biaya honor atas nama para korektor dari daerah. Selain itu dari tanggapan yang disampaikan oleh KPU diketahui rekanan terlambat menyelesaikan pekerjaan selama 15 hari, dan kepada rekanan tersebut belum dikenakan denda, yakni PT GCP sebesar 1 0/00 x 15 x Rp8.907.250.740,00 = Rp133.608.761,10 dan Perum PNRI sebesar 1 0/00 x 15 x Rp8.854.849.950,00 = Rp132.822.749,25 atau seluruhnya sebesar Rp266.431.510,35.
4. Pengadaan sebelas buah mobil dinas untuk Ketua, Wakil Ketua dan Angggota KPU senilai Rp2.979.550.000,00 dilaksanakan sesuai permintaan pejabat yang bersangkutan dan tidak berdasarkan standar yang ditetapkan sehingga penetapan pagu anggaran/harga satuan kendaraan disesuaikan dengan harga tertinggi dari merk dan jenis kendaraan yang diminta oleh pejabat yang bersangkutan, dan berpotensi pemborosan mengingat kendaraan dinas lama masih layak digunakan.
5. Pekerjaan distribusi/pengiriman surat suara pemilihan calon legislatif ke daerah-daerah pemilihan di seluruh Indonesia yang dilaksanakan oleh beberapa perusahaan, dhi PT Sentra Indologis Utama, PT Pandu Siwi Sentosa, PT Pos Indonesia, Pusat Koperasi (Puskop) AU dan PT Aneka Jasa Putratama seluruhnya senilai Rp99.963.470.401,00 dilaksanakan tanpa proses pelelangan. Dari hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak terdapat perbedaan harga satuan pengiriman, dari daerah asal dan tujuan pengiriman yang sama antara perusahaan ekspedisi yang sama dengan kontrak yang berbeda, atau antara perusahaan ekspedisi yang satu dengan yang lainnya. Hal tersebut mengakibatkan perbedaan/kemahalan harga untuk masing-masing perusahaan pengangkutan, yaitu PT Sentra Indologis Utama senilai Rp32.399.400,00, PT Pos Indonesia senilai Rp1.126.246.110,00, PT Pandu Siwi Sentosa senilai Rp5.775.000,00 dan PT Aneka Jasa Putratama senilai Rp14.792.800,00 atau seluruhnya senilai Rp1.179.213.310,00.
6. KPU melakukan pengadaan kartu pemilih melalui PT. Pura Barutama sebanyak 145.000.000 lembar senilai Rp69.781.250.000,00 (Rp481,25/lembar). Kontrak tersebut telah diaddendum tiga kali. Addendum pertama menambah biaya sebesar Rp734.250.000,00 atau menjadi sebesar Rp70.515.500.000,00 (Rp486,31/lembar), akibat perubahan spesifikasi teknis kartu pemilih. Addendum kedua mengenai perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dan addendum ketiga mengenai tambahan pesanan kartu pemilih sebanyak 2.463.825 lembar seharga Rp1.502.933.250,00 (Rp610/lembar). Tambahan biaya sebesar Rp734.250.000,00 dinilai merupakan pemborosan karena tidak sesuai kontrak awal yang menyatakan bahwa “harga borongan adalah pasti dan tetap selama pelaksanaan perjanjian, kecuali ada item atau kuantitas barang yang berubah dan telah disepakati bersama oleh para pihak sepanjang harga satuan item barang tidak berubah“. Harga kartu pemilih tambahan tersebut lebih mahal sebesar (Rp610,00-Rp486,31) x 2.463.825 = Rp304.750.514,25 dibandingkan harga kontrak sebelumnya.
7. Sebagai penyedia fasilitas komunikasi data dan suara dengan jaringan menggunakan satelit untuk kecamatan-kecamatan yang tidak bisa dijangkau oleh fasilitas jaringan telekomunikasi ditunjuk PT Pasifik Satelit Nusantara berdasarkan kontrak Nomor 102/15-A/XI/2003 tanggal 21 November 2003 senilai Rp26.946.366.563,00. Hasil pemeriksaan terhadap pelaksanaan kontrak menunjukkan bahwa perangkat telepon satelit yang diadakan oleh KPU sesuai kontrak sebanyak 1.850 perangkat jika dibandingkan dengan Berita Acara Penyerahan Daftar Lokasi yang harus dipasang oleh PT PSN hanya sebanyak 1.688 lokasi, atau kelebihan pengadaan sebanyak 162 perangkat PASTI senilai
Rp1.485.742.500,00 yang merupakan pemborosan keuangan negara. Selain itu terdapat biaya project management yang seharusnya8. PT Interteknis Suryaterang ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan pengembangan Local Area Network (LAN) berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 30/15-A/XI/2002 tanggal 29 Nopember 2002 senilai Rp3.148.274.800,00. Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen kontrak dan pendukungnya diketahui terjadi kelebihan pengadaan perangkat hardware dan
software yang mengakibatkan pemborosan senilai Rp220.615.000,00, terdapat kekurangan pekerjaan spesifikasi Office Suite (MS Office) Licenses Microsoft Office XP yang tidak terpasang pada personal computernya yang mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp376.780.000,00 dan denda yang belum dipungut atas kekurangan pekerjaan tersebut senilai Rp157.413.740,00.
9. Dari hasil pemeriksaan terhadap dokumen pelaksanaan pendistribusian surat suara DPR dan DPD serta addendum kontrak yang dilaksanakan oleh PT Sentra Indologis Utama berdasarkan Perjanjian Nomor. 106-A/III/2004 tanggal 2 Maret 2004, diketahui terdapat kesalahan perkalian dan penjumlahan sehingga terdapat penurunan nilai kontrak sebesar Rp122.270,00 dan kenaikan harga satuan pendistribusian surat suara ke Kalimantan Barat yang mengakibatkan kenaikan biaya distribusi dalam addendum kontrak senilai Rp55.254.000,00, sehingga biaya distribusi surat suara setelah addendum kontrak (telah termasuk PPN 10%) lebih tinggi senilai Rp55.131.730,00 yang akan mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada rekanan, dan apabila tidak diperhitungkan kembali berpotensi kerugian negara.
10. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen keuangan, dokumen kontrak dan dokumen yang berkaitan dengan pencetakan buku-buku Keputusan KPU senilai Rp42.232.183.000,00 yang terdiri dari pencetakan buku-buku yang telah dikontrakkan senilai Rp34.733.171.800,00 dan yang belum dikontrakkan senilai Rp7.499.011.200,00 diketahui bahwa pekerjaan tersebut dilaksanakan mendahului kontrak. Berdasarkan jenis cover yang seharusnya digunakan yaitu hitam putih, nilai pengadaan buku yang sesuai kebutuhan adalah sebanyak 8 jenis buku senilai Rp8.866.620.000,00 atau terdapat pemborosan sebanyak 4 jenis buku senilai Rp33.365.563.000,00. Hasil perhitungan pemeriksa atas harga satuan cetak setiap buku, menunjukkan lebih tinggi senilai Rp23.663.011.404,00 apabila dibandingkan dengan perhitungan biaya percetakan dari unit pencetakan BPK. Hal tersebut mengakibatkan pemborosan dalam pelaksanaan pencetakan buku-buku sebesar Rp33.365.563.000,00 diantaranya selisih harga lebih tinggi sebesar Rp23.663.011.404,00. Selanjutnya dari tanggapan KPU diketahui Panitia Pengadaan telah melakukan negosiasi terhadap biaya pencetakan buku yang telah dikontrakkan senilai Rp34.733.171.800,00. Dari hasil negosiasi tersebut terdapat pengurangan nilai kontrak sebesar Rp11.685.705.400,00 sehingga nilai kontrak berubah menjadi Rp23.047.466.400,00, sedangkan untuk buku yang belum dikontrakkan KPU belum memberikan tanggapan. Dengan adanya pengurangan harga kontrak senilai Rp11.685.705.400,00 masih ada selisih harga lebih tinggi sebesar Rp11.977.306.004,00 (Rp23.663.011.404,00 – Rp11.685.705.400,00)
11. Hasil pemeriksaan atas penggunaaan kertas tulis cetak surat suara yang dilaksanakan oleh lebih kurang 24 perusahaan anggota konsorsium pencetakan surat suara untuk mencetak 583.198.620 lembar surat suara melalui 40 buah kontrak menunjukkan bahwa sisa bahan kertas tulis cetak surat suara yang seharusnya ada pada 24 perusahaan pencetak surat suara adalah sebanyak 4.534.653 kg sedangkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Biro Pengawasan KPU sisa kertas utuh pada perusahaan tersebut hanya sebanyak 330.878 kg sehingga terdapat kekurangan sisa kertas sebanyak 4.203.775 kg senilai Rp41.617.372.500,00. Kekurangan sisa kertas tersebut belum termasuk kekurangan pada 10 perusahaan pencetak surat suara sebanyak 221.953.136 lembar, sehingga kekurangan sisa kertas untuk mencetak 583.198.620 lembar surat suara senilai Rp67.178.238.546,78, masih (mungkin) bertambah mengingat jumlah kontrak yang diterima oleh Tim Pemeriksa masih sebagian.
12. Untuk pekerjaan jasa pengepakan formulir dan perlengkapan petugas P4B, KPU telah menunjuk langsung PT Varuna Tirta Prakasya berdasarkan kontrak No. 42.1/15-A/II/2003 tanggal 28 Pebruari 2003 senilai Rp121.409.000,00 dan pengangkutan/pengiriman berdasarkan kontrak Nomor 42/15-A/II/2003 tanggal 28 Pebruari 2003 senilai Rp3.183.591.000,00 untuk wilayah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Maluku, Maluku Utara dan Papua. Dari hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak dan pendukungnya diketahui lebih tinggi/mahal senilai Rp2.219.525.443,00 apabila dibandingkan dengan pekerjaan sejenis pada Badan Pusat Statistik (BPS) yang dilaksanakan oleh PT Sagapo Express, kelebihan perhitungan pada pekerjaan pengepakan senilai Rp40.563.917,45, kelebihan perhitungan pada volume formulir yang dipeti dan diangkut jika dibandingkan dengan volume formulir yang dicetak senilai Rp9.598.781,82, dan denda yang belum dipungut atas keterlambatan pengiriman senilai Rp4.051.736,99. Hal tersebut mengakibatkan pemborosan senilai Rp2.219.525.443,00, kelebihan pembayaran senilai Rp50.162.699,27, dan tertundanya penerimaan negara yang bersumber dari denda senilai Rp4.051.739,99.
13. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak dan pendukungnya terhadap pekerjaan pemetian dan pengangkutan formulir dan buku pedoman untuk pelatihan petugas P4B yang dilaksanakan oleh PT Varuna Tirta Prakasya serta pekerjaan pemetian dan pengangkutan formulir dan perlengkapan petugas untuk tahap pelaksanaan P4B yang dilaksanakan oleh PT Ujung Lima (paket I), PT Sentra Indologis (paket II), PT Caraka Jaya Sentosa (Paket III), PT Pandu Siwi Sentosa (paket IV) dan PT Varuna Tirta Prakasya (paket V), diketahui terdapat selisih lebih besar harga satuan kubikasi pekerjaan pemetian paket I, II, IV, dan V dibandingkan dengan paket III senilai Rp203.124.290,88, selisih lebih besar harga satuan kubikasi pekerjaan pengangkutan paket I s.d V dibandingkan dengan pekerjaan sejenis yang dilaksanakan oleh PT Varuna Tirta Prakasya senilai Rp290.907.808,39 serta kelebihan perhitungan formulir yang dipeti dan diangkut senilai Rp3.048.148,93 jika dibandingkan dengan jumlah formulir yang dicetak pada pekerjaan Paket III dengan tujuan Provinsi Gorontalo. Hal tersebut mengakibatkan harga lebih tinggi/mahal pada pekerjaan pemetian dan pengangkutan senilai Rp497.080.248,20 yakni PT Varuna Tirta Prakasya sebesar Rp133.901.584,85, PT Pandu Siwi Sentosa sebesar Rp77.671.726,13, PT Ujung Lima sebesar Rp72.439.785,92, PT Sentra Indologis sebesar Rp174.039.646,17 dan PT Caraka Jaya Sentosa sebesar Rp39.027.504,68.14. Pekerjaan pemetian dan pengangkutan formulir dan perlengkapan petugas P4B untuk Provinsi NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan
Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara dilaksanakan dengan penunjukkan langsung kepada PT Pos Indonesia. Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen kontrak dan pendukungnya diketahui bahwa pekerjaan pengangkutan yang dilaksanakan oleh PT Pos Indonesia lebih mahal/tinggi senilai Rp1.769.259.268,50 jika dibandingkan dengan pekerjaan sejenis yang dilaksanakan oleh PT Sagapo Express pada BPS, kemahalan biaya pengepakan senilai Rp120.373.852,11, kelebihan volume formulir, stiker dan surat tanda pengenal petugas yang tercantum dalam rincian biaya pengepakan dan pengiriman ke kabupaten sejumlah 131.431 lembar senilai Rp46.645.947,59 yang berpotensi kerugian negara.
15. Pengadaan formulir dan sticker untuk keperluan P4B dilaksanakan berdasarkan 7 kontrak senilai Rp34.235.863.227,00 dan 3 kontrak tambahan senilai Rp1.716.356.499,00. Dari hasil pemeriksaan atas tahap pelaksanaan pengadaan formulir dan sticker diketahui bahwa apabila dibandingkan antara hasil pengadaan KPU dan jumlah kebutuhan formulir dan sticker sesuai permintaan BPS terdapat kelebihan pengadaan senilai Rp1.562.059.038,60. Selain itu terdapat kekurangan penerimaan formulir yang berpotensi kerugian senilai Rp167.097.978,97, antara lain pada BPS Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi yang diuji petik, serta terdapat sticker yang rusak senilai Rp4.252.000,00.
16. Pengadaan tas petugas P4B yang dilaksanakan oleh PT Nidia Jaya Utama berdasarkan kontrak No.10/15.A/I/2003 tanggal 17 Januari 2003 senilai Rp5.386.579.440,00 di addendum berdasarkan kontrak Nomor : 19/15- A/I/2003 tanggal 27 Januari 2003 berupa penambahan pengadaan ATK sebanyak 1 paket senilai Rp184.569.400,00. Selain itu juga dilaksanakan pengadaan ATK oleh PT Nuratindo Bangun Perkasa berdasarkan kontrak No. 11/15.A/I/2003 tanggal 17 Januari 2003 senilai Rp4.604.427.465,00. Berdasarkan pemeriksaan atas pelaksanaan pengadaan tas dan ATK tersebut
diketahui bahwa seharusnya kontrak yang diaddendum adalah kontrak pengadaan ATK yang dilaksanakan oleh PT. Nuratindo Bangun Perkasa bukan PT Nidia Jaya Utama. Selain itu jika dibandingkan antara harga pengadaan ATK yang dilaksanakan oleh PT Nuratindo Bangun Perkasa dan harga ATK atas pekerjaan tambah yang dilaksanakan oleh PT Nidia Jaya Utama, harga pengadaan ATK oleh PT Nuratindo Bangun Perkasa lebih mahal/tinggi sebesar Rp639.725.005,20 yang mengakibatkan pemborosan.
17. Dari hasil pemeriksaan terhadap anggaran yang dialokasikan untuk pendaftaran pemilih dan sosialisasi Pemilu bagi Warga Negara Indonesia di luar negeri diketahui terdapat perjalanan dinas luar negeri untuk sosialisasi Pemilu yang menggunakan anggaran Panitia Kerja Pemilihan Luar Negeri (Panja PLN) juga anggaran operasional KPU Pusat sebesar Rp792.587.653,00. Selain itu terdapat negara tujuan sosialisasi yang dibiayai dari anggaran operasional KPU, yaitu Berlin-Paris, ternyata dikunjungi lagi dengan biaya anggaran Panja PLN sebesar Rp372.490.068,00. Hal tersebut mengakibatkan pemborosan atas pelaksanaan sosialisasi Pemilu 2004 bagi Warga Negara RI di luar negeri seluruhnya sebesar Rp1.140.017.925,00.18. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan P4B pada BPS yang diuji petik, yakni BPS Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara diketahui pada BPS Provinsi Jawa Barat terdapat penyewaan dan pengadaan komputer masing-masing sebesar Rp3.717.000,00 dan Rp7.406.600,00 lebih tinggi/mahal apabila dibandingkan dengan penyewaan dan pengadaan sejenis yang dilaksanakan oleh CV Giri Mukti. Selain itu terdapat pengadaan ATK lebih mahal sebesar Rp3.622.375,00 apabila dibandingkan dengan harga yang diterbitkan oleh BPS Provinsi Jawa Barat. Sedangkan pada BPS Provinsi Sumatera Utara terdapat pemborosan biaya sewa gudang dan sewa rumah sebesar Rp13.410.000,00 yang seharusnya hanya disewa untuk selama 1,5 tahun sesuai kebutuhan, akan tetapi disewa selama 2 tahun.
19. Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak pengadaan konsumsi pelatihan PDL dan PML pada kantor BPS yang diuji petik, yakni BPS Kota Makasar, BPS Kabupaten Maros dan BPS Kabupaten Jeneponto dalam rangka pelaksanaan P4B menunjukkan catering dilaksanakan melalui penunjukan langsung. Selain itu tidak ada panitia pengadaan, negosiasi harga, harga perhitungan sendiri (HPS) serta jenis dan kualitasnya sehingga sulit dilakukan penilaian terhadap kewajaran biaya kegiatan tersebut.
20. Berdasarkan pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan P4B pada BPS yang diuji petik, yakni BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota di Sumatera Utara diketahui terdapat pemborosan pelaksanaan pelatihan petugas P4B, yakni biaya akomodasi dan konsumsi untuk kegiatan pelatihan Instruktur Daerah diperhitungkan lebih tinggi sebesar Rp6.247.900,00 apabila dibandingkan dengan biaya akomodasi (penginapan/ruang belajar) dan konsumsi (makan) untuk kegiatan pelatihan pengolahan (scan), serta kegiatan pelatihan pendaftaran pemilih, pemeriksa lapangan dan pembantu koordinator teknis kecamatan berupa pemberian makan yang seharusnya hanya 1 kali akan tetapi diberikan 2 kali atau sebesar Rp30.808.000,00.

Penyimpangan tersebut di atas pada dasarnya terjadi karena pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern yang kurang efektif, khususnya kebijakan yang mengijinkan anggota KPU terlibat sebagai panitia pengadaan sehingga mengakibatkan pengendalian intern pada KPU menjadi lemah karena tidak ada pemisahan tugas antara Setjen KPU dengan Anggota KPU, manajemen KPU kurang memperhatikan aspek kehematan, efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran dengan lebih mengutamakan operasional persiapan penyelenggaraan Pemilu yang sudah dijadwalkan secara ketat, kelalaian bendaharawan dan panitia pengadaan barang/jasa yang tidak bekerja secara cermat.

KPU memberikan penjelasan bahwa penyimpangan seperti tersebut di atas antara lain terjadi karena Pemilu 2004 merupakan pemilu dengan sistem baru sedangkan jangka waktu antara terbentuknya KPU dan pelaksanaan pemilu terlalu dekat, setiap perubahan anggaran harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Panitia Anggaran DPR-RI, berubah-ubahnya daftar calon anggota legislatif yang harus divalidasi terlebih dahulu sebelum dilakukan pencetakan surat suara, adanya penambahan jumlah pemilih yang berakibat pada penambahan jumlah TPS dan kebutuhan logistik Pemilu antara lain kotak suara, bilik suara, surat suara, dan tinta yang semuanya dibatasi dengan jadwal waktu pelaksanaan Pemilu Legislatif yang sudah terjadwal dan pasti. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, BPK-RI menyarankan agar kelemahan- kelemahan yang ada diatasi, pajak dan denda keterlambatan yang belum dipungut segera dipungut dan disetorkan ke kas negara, kelebihan pembayaran yang merugikan keuangan negara segera dipertanggungjawabkan dengan menyetorkan kembali ke kas negara, panitia pengadaan yang lalai melaksanakan tugas diperingatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dalam pengelolaan anggaran agar senantiasa memperhatikan aspek kehematan, efisiensi dan efektifitas.   

Fakta, kita hidup di negara rawan bencana. Dan hari ini kita saksikan berbagai bencana telah melanda. Hanya ada dua pilihan: menyerah pada kenyataan atau maju mengambil peran dalam kesiagaan. Dukung dan bergabung bersama kami dalam gerakan ‪‎INDONESIA SIAGA‬ ! Salurkan Donasi Kemanusiaan Anda melalui Lazis Muhammadiyah BCA No. 8780 171 171 MANDIRI No. 123 00 99 00 8999 BNI SYARIAH No. 00 915 39 444 BRI SYARIAH No. 2020 191 222

Like Facebook Laskar Informasi | Follow Twitter Laskar Informasi