Laskar Informasi

Pencarian Daftar Isi

Menyikapi Pemilu

05 Mar 2014

Sebentar lagi Indonesia akan ada hajatan yang namanya pemilu. Dalam pemilu rakyat dipersilahkan memilih calon anggota legislatif atau caleg (DPR,DPRD,DPD) dan eksekutif (presiden-wakil presiden). Bagaimana kaum muslimin seharusnya bersikap dalam pemilu?

Hukum Pemilu

Pemilu berdasarkan demokrasi tidak berasal dari Islam. Pemilu merupakan perkara ijtihadiyah/khilafiyah. Ada ulama yang mengharamkan pemilu secara mutlak seperti mayoritas ulama Yaman, tetapi ada juga yang membolehkan seperti di Kuwait1. Bahkan ada juga yang mewajibkan.2Karena pemilu merupakan masalah khilafiyah, hendaknya kaum muslimin bertoleransi, tidak mencela dan memaksakan muslim lainnya yang memiliki perbedaan pandangan.

Syaikh Shalih Al Munajjid berpendapat,
Masalah memberikan suara dalam pemilu adalah masalah yang berbeda-beda tergantung dari waktu, tempat dan keadaan. Masalah ini tidak bisa dipukul rata untuk setiap keadaan.
Dalam beberapa keadaan tidak dibolehkan memberikan suara seperti ketika tidak ada pengaruh suara tersebut bagi kemaslahatan kaum muslimin atau ketika kaum muslimin memberi suara atau tidak, maka sama saja, begitu pula ketika hampir sama dalam perolehan suara yaitu sama-sama mendukung kesesatan. Begitu pula memberikan suara bisa jadi dibolehkan karena menimbang adanya maslahat atau mengecilkan adanya kerusakan seperti ketika calon yang dipilih kesemuanya non muslim, namun salah satunya lebih sedikit permusuhannya dengan kaum muslimin. Atau karena suara kaum muslimin begitu berpengaruh dalam pemilihan, maka keadaan seperti itu tidaklah masalah dalam pemberian suara.
Ringkasnya, masalah ini adalah masalah ijtihadiyah yang dibangun di atas kaedah menimbang maslahat dan mafsadat. Sehingga masalah ini sebaiknya dikembalikan pada para ulama yang lebih berilmu dengan menimbang-menimbang kaedah tersebut”.3

Kalau Ingin Memilih.....

Hakikatnya, pemilu adalah untuk memilih pemimpin negara, memilih pemimpin kaum muslimin juga karena menurut hasil Sensus Penduduk tahun 2010 umat Islam adalah penduduk mayoritas sekitar 87% atau tepatnya sebanyak 207.176.162 jiwa dari 237.641.326 jiwa.4Maka, sangat layak jika kriteria pertama untuk pemimpin baik itu eksekutif maupun legislatif adalah sesuai petunjuk Al Qur'an yaitu muslim.
Jangan memilih calon yang non-muslim. Mengapa?
Alasan pertama, jika memilih Yahudi atau Nasrani dikhawatirkan akan menjadi Yahudi atau Nasrani walau tanpa disadari. Dalam Tafsir Ibnu Katsir disebutkan, Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnul Hasan ibnu Muhammad ibnus Sabah, telah menceritakan kepada kami Usman ibnu Umar, telah menceritakan kepada kami Ibnu Auri, dari Muhammad ibnu Sirin yang mengatakan bahwa Abdullah ibnu Atabah pernah berkata, "Hendaklah seseorang di antara kalian memelihara dirinya, jangan sampai menjadi seorang Yahudi atau seorang Nasrani, sedangkan dia tidak menyadarinya." Menurut Muhammad ibnu Sirin, yang dimaksud olehnya adalah firman Allah subhanahu wata'ala :
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴿٥١﴾
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. (Al Qur'an surah Al Ma'idah : 51).5
Alasan kedua, memilih calon non-muslim menurut Al Lajnah Ad Daimah lil Buhuts Al Ilmiyyah wal Ifta' (Komisi Fatwa Arab Saudi) berarti memberikan kesempatan kepada orang-orang kafir untuk menguasai kaum muslimin.6 Tak kah menyaksikan penderitaan kaum muslimin Rohingya Myanmar?7Masih ingatkah pemerintah Perancis melarang muslimah mengenakan jilbab?8Lupakah dengan kedukaan saudara-saudara kita di Swiss yang dilarang membangun menara masjid dan mengumandangkan adzan?9
Namun, menurut Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siradj, tidak masalah memilih non-muslim menjadi pemimpin asalkan non-muslim tersebut adil. Pendapat KH Said Aqil ini menuai protes dari sejumlah tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI), salah satunya Ketua MUI, KH Kholil Ridwan.10
Kriteria selanjutnya adalah
  1. berpengetahuan tinggi dengan arti yang sebenarnya, tidak hanya memiliki rentetan gelar kesarjanaan.11 Pilihlah capres-cawapres/caleg yang memiliki ilmu agama yang tinggi karena ia akan memimpin pelaksanaan hukum-hukum Allah baik terhadap rakyat yang beragama, atau terhadap orang-orang yang tidak beragama, maupun terhadap negara. Orang yang tidak mengetahui hukum Allah tentunya tidak dapat menjalankannya dengan sempurna. Dia juga harus memiliki keahlian dalam kenegaraan, dalam bidang ekonomi, kebudayaan, hubungan luar negeri, dll.
  2. adil. Yang dimaksud dengan adil dalam hal ini adalah orang yang mengerjakan kewajibannya serta menjauhkan diri dari segala maksiat serta menjaga kehormatan dirinya.12 Ibnul Qayyim Al Jauziyah dalam kitab Ad Da'u wad Dawa'u (Penyakit dan Obatnya) menyebutkan bahwa maksiat mengakibatkan ketidakharmonisan dengan sesama dan sulitnya segala urusan.13 Jika pemerintahan diserahkan kepada para pelaku maksiat, kepada orang-orang yang gemar berjudi, minum minuman keras, berzina (termasuk di antaranya selingkuh), korupsi, maka tidak perlu heran kalau sering terjadi konflik horizontal karena hubungan yang tidak harmonis. Jangan pula kaget ketika menyaksikan pembangunan yang stagnan bahkan terbengkelai tanpa ada kejelasan karena mungkin saja pembangunannya menjadi sulit akibat maksiat yang dilakukan pemimpinnya.
  3. Kifayah, bertanggung jawab, teguh, kuat dan cakap untuk menjalankan pemerintahan, memajukan negara dan agama, sanggup membela keduanya dari segala ancaman musuh.14
  4. Sehat jasmaninya.15 Menjadi pemimpin negara dan pemerintahan tentunya memiliki banyak kegiatan maka harus sehat.
  5. Pergaulannya baik. Pilihlah calon yang berasal dari lingkungan baik-baik, bergaul secara baik, karena seseorang itu akan terpengaruh dengan lingkungannya, dengan teman-temannya, dengan koleganya, dengan partainya juga. Jika calon terbiasa bergaul di lingkungan yang gemar bermaksiat (judi, korupsi, dusta, menghalalkan segala cara untuk meraih suara, dll) maka sulit rasanya untuk memilih dia.
    Dalam hadits riwayat Abu Dawud disebutkan bahwa seseorang itu tergantung lingkungan pergaulannya.
    عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ ».
    Dari Abu Hurairah, Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda, “Seseorang itu pasti akan terpola kepatuhan beragama kawannya (lingkungannya). Maka hendaklah salah seorang di antara kalian menyeleksi siapa yang akan diambil sebagai kawan”.
    Kepatuhan beragama di sini maksudnya adalah aqidah. Oleh karena itu, seyogyanya tidak menjadikan mereka yang sesat sebagai kawan apalagi pemimpin!16
    Pepatah Arab berikut juga patut direnungkan,
    الصاحب ساحب
    Sahabat (lingkungan pergaulan) itu menyeret”. Artinya lingkungan yang baik akan menyeret orang untuk menjadi baik. Sebaliknya lingkungan yang buruk akan menyeret orang untuk menjadi buruk.
    Karena calon berasal dari partai politik, maka hendaknya diperhatikan juga track record partai tersebut.
    Umat Islam diharapkan dapat dengan cermat memahami, partai-partai apa saja, apakah yang berasas Islam atau bukan, yang baik platform, anggaran dasar maupun track record perjuangannya selama ini, yang mendukung penuh aspirasi umat Islam. Umat Islam tidak boleh memilih partai politik yang mendukung maksiat atau menentang ajaran Islam.17
    Sepak terjang partai hendaknya juga diperhatikan dengan seksama. Apabila sejalan dengan Islam wajib didukung. Sebaliknya, bila lebih sering bertentangan dengan Islam tidak boleh dipilih. Misalnya, perlu diperhatikan berapa banyak kadernya yang terjerat korupsi? Apakah serius memperjuangkan Islam? Apakah partai tersebut tetap bangga dengan kadernya yang muslim dan tidak latah mencalonkan non-muslim untuk duduk di pemerintahan? Bagaimana sikap terhadap pengikut aliran sesat seperti ahmadiyah, islam jama'ah, sekularisme, liberalisme dan pluralisme, serta syi'ah?
  6. Berjiwa kerakyatan dan mengutamakan rakyat.18 Sikap merakyat ini menumbuhkan kerjasama dan persatuan antara rakyat dan pemerintah. Adanya kerjasama pemerintah dan rakyat dapat mendorong terwujudnya kesejahteraan rakyat serta kejayaan agama.19 Sikap merakyat telah dicontohkan dengan sangat baik oleh Khalifah Umar bin Khaththab radhiyallahu anhu.
    Ibnu Sa'ad menyebutkan dalam Thabaqat, Umar berkata, “Tidak halal bagiku harta yang diberikan Allah kecuali 2 pakaian. Satu untuk dikenakan di musim dingin dan satu lagi untuk musim panas. Adapun makanan untuk keluargaku sama saja dengan makanan orang-orang Quraisy pada umumnya (rakyat-pen), bukan standar yang paling kaya di antara mereka. Aku sendiri hanyalah salah seorang dari kaum muslimin.”
    Jika menugaskan para gubernurnya, Umar akan menulis perjanjian yang disaksikan kaum Muhajirin. Umar mensyaratkan kepada mereka agar tidak memakan makanan yang enak-enak, tidak berpakaian yang halus, dan tidak menutup pintu rumahnya kepada rakyat yang membutuhkan bantuan. Jika mereka melanggar pesan ini maka akan mendapatkan hukuman.”20
  7. Kriteria selanjutnya, hendaknya memilih yang dikenal dan dia juga mengenal kita, rakyat yang akan memilih seyogyanya memiliki kedekatan dengan calon pemimpin yang akan dipilihnya. Kenal atau kedekatan ini tidaklah untuk menjilat, tetapi berhubungan dengan pemberian nasihat kepada mereka apabila terpilih dan duduk di lembaga legislatif atau eksekutif. Biasanya nasihat akan lebih mudah diterima jika diberikan oleh teman dekat atau orang yang akrab dengannya atau orang yang dia hormati. Pemberian nasihat ini sebagai upaya mengawal mereka agar tidak melakukan penyimpangan seperti membolos, korupsi, dan membuat undang-undang atau peraturan yang bertentangan dengan Islam. Sembilan puluh persen anggota DPR yang saat ini menjabat mencalonkan diri lagi di pemilu 2014.21 Sehingga, yang akan duduk di legislatif untuk 5 tahun ke depan insya Allah tidak jauh berbeda dengan yang sekarang. Harapannya, umat sudah mengenal mereka, bagaimana keilmuannya, keistiqamahannya memperjuangkan Islam, pergaulannya, contact person-nya,dlsb tentang mereka, yang kemudian bisa dijadikan pertimbangan apakah mereka layak mengurus hajat hidup kaum muslimin di Indonesia ini.

Golput?

    Bagi yang ingin golput silahkan, mengingat sistem yang digunakan dalam pemilu adalah demokrasi yang bukan berasal dari Islam dan banyak kemunkaran yang sulit dihindari dengan adanya pemilu. Begitu juga bila calon-calon yang ada dinilai tidak memberi maslahat bagi kaum muslimin.

Apa Masalahnya?

Yang penulis khawatirkan bukanlah pro-kontra hukum pemilu, melainkan akhlaq umat selama masa pemilu dan pascapemilu. Masa pemilu di sini maksudnya adalah masa kampanye, hari pemungutan suara, sampai pelantikan peraih suara terbanyak. Sedangkan pascapemilu adalah masa di mana pejabat hasil pemilu itu menjalankan tugas-tugasnya. Selama masa-masa tersebut sebagian kaum muslimin terpleset dalam kemunkaran yang seharusnya dihindari.
Kampanye sering terjadi ikhtilat, iringan musik dan nyanyian bahkan goyang erotis.22Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh menyatakan bahwa ikhtilat atau campur baur antara pria dan wanita sangat memungkinkan mengantarkan pada fitnah yang berbahaya.23Musik dan nyanyian bisa menimbulkan kemunafikan dan zina.24Sedangkan goyang erotis sudah jelas menimbulkan syahwat yang dapat berlanjut zina. Selain itu, besarnya biaya kampanye yang tinggi disinyalir menyebabkan korupsi karena gaji sebagai pejabat sulit menutup ongkos kampanye. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat sejak 2004 hingga Februari 2013 para kepala daerah yang terlibat kasus korupsi mencapai 70% atau 291 kepala daerah dari tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Perinciannya, 21 gubernur, 7 wakil gubernur, 156 bupati, 46 wakil bupati, 41 wali kota, dan 20 wakil wali kota. Data tersebut juga menyebutkan 1.221 nama pegawai pemerintah yang terlibat dalam kasus korupsi.25
Fanatisme kepartaian atau fanatisme pada calon mengakibatkan tidak objektif dan tidak sportif. Calon dan/atau partai pilihannya dipuji setinggi langit sedangkan calon/partai lain direndahkan. Sering terjadi kerusuhan akibat calon dan/atau pendukungnya yang tidak legawaatas perhitungan suara, sehingga mengakibatkan 50 orang meninggal dunia akibat kerusuhan pilkada antara 2005 sampai mei 2013.26
Adapun pascapemilu umat terkadang lupa bahwa mereka yang menang pemilu telah menjadi pemimpin/pemerintah yang memiliki hak. Pemerintah sebagai imam memiliki hak nasihat atas kaum muslimin, begitu juga seorang muslim atas muslim lainnya juga memiliki hak nasihat, sebagaimana disebutkan dalam hadits.
Dari Sufyan, dari Suhail, dari Atha', dari Tamim Ad Daari, bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda,
الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ» قلنا: لمن؟ قال: «لله, ولكتابه, ولرسوله, لأئمة المسلمين وعامتهم». رواه مسلم
Agama itu adalah nasihat (ketulusan)”.
Kami semua berkata, “Untuk siapa?”.
Rasulullah bersabda, “Untuk Allah, kitab-Nya, Rasul-Nya, imam kaum muslimin, dan kaum muslimin.” (hadits riwayat Muslim).
Maksud nasihat atau ketulusan untuk imam kaum muslimin adalah membantu mereka dalam hal yang benar, patuh kepada mereka, memberikan peringatan kepada mereka dengan cara yang santun apabila mereka melakukan kesalahan, mengingatkan ketika mereka lalai, tidak lari dari pasukan mereka (ketika perang melawan musuh), dan berusaha menyatukan hati umat untuk menaati mereka.
Imam Al Khaththabi rahimahullah berkata, “Di antara bentuk nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin adalah shalat berjama'ah di belakang mereka, berjihad bersama-sama dengan mereka, membayar zakat kepada mereka, dan tidak langsung menghunuskan pedang di hadapan pemimpin kaum muslimin jika ada di antara mereka yang berperilaku kurang baik. Selain itu hendaknya dia tidak mengecoh mereka dengan selalu memberikan pujian-pujian palsu dan tidak berpura-pura baik di hadapan mereka.”27
Kala pemerintah terjatuh dalam kesalahan dan kemunkaran, hendaknya diingatkan dengan cara yang baik. Tidak dengan cara demonstrasi, orasi di mimbar-mimbar, atau menghujatnya di media massa. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,
مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْصَحَ لِذِي سُلْطَانٍ فَلَا يُبْدِهِ عَلَانِيَةً، وَلَكِنْ يَأْخُذُ بِيَدِهِ فَيَخْلُو بِهِ، فَإِنْ قَبِلَ
مِنْهُ فَذَاكَ، وَإِلَّا كَانَ قَدْ أَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ
Barang siapa hendak menasihati orang yang mempunyai kekuasaan (pemerintah), janganlah menyampaikannya secara terang-terangan. Namun, dia mengambil tangannya dan menyampaikan nasihat tersebut secara pribadi. Jika (pemerintah itu) mau menerima nasihatnya, itu yang diharapkan. Jika tidak, sungguh dia telah menyampaikan kewajiban yang ditanggungnya.” (Hadits riwayat Ibnu Abi Ashim dalam As Sunnah dari Iyadh bin Ghunm Al Fihri radhiyallahu ‘anhu).28
Ketika calon yang menang pemilu yang kemudian menjadi pemerintah itu melakukan kesalahan, apabila umat mengenalnya dengan dekat, bisa memberikan nasihat, kritik, saran atau masukan secara pribadi melalui telepon, SMS, BBM, WA, email, facebook, dll dan kemungkinan nasihat diterima lebih besar.
Contoh nasihat yang diberikan adalah mengingatkan mereka, “Afwan Pak Fulan, kami warga Desa Sukamaju ingin mengingatkan janji Bapak sewaktu kampanye di desa kami yang akan menggratiskan biaya berobat bagi warga kami yang miskin”, Bisa motivasi seperti “Tetap semangat Pak Fulan! Barakallahu fik”. Atau apresiasi, “Terima kasih, dana bansos untuk membangun tanggul tempo hari sangat bermanfaat. Kampung kami tidak banjir lagi'.
Adapun hal penting yang harus diperhatikan oleh kaum muslimin (rakyat) agar hubungan mereka dengan pemerintah senantiasa terajut dengan baik adalah memuliakan pemerintah, menaati mereka dalam hal kebajikan, dan membangun kerja sama yang baik dengan mereka. Rakyat tidak boleh mengambil alih tugas yang menjadi kewenangan pemerintah, seperti mengingkari kemunkaran dengan kekuatan, sweeping kemaksiatan, penentuan awal Ramadhan dan hari raya, serta yang semisalnya, sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa ormas yang mengatasnamakan Islam.
Imam Abu Abdillah bin Azraq ketika menyebutkan beberapa bentuk penentangan terhadap pemerintah berkata, “Penentangan yang ketiga adalah menyempal dari pemerintah dengan cara mengambil alih tugas yang menjadi kewenangannya. Yang paling besar kerusakannya adalah mengingkari kemunkaran dengan kekuatan yang tidak boleh dilakukan oleh selain pemerintah. Apabila perbuatan itu dibiarkan, niscaya hal ini akan berkembang dan justru dilakukan terhadap pemerintah. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa termasuk dari siyasah (politik syar’i) adalah segera menangani orang yang gemar melakukan perbuatan menyempal itu.” (Bada’ius Sulk fi Thiba’il Mulk 2/45, dinukil dari Mu’amalatul Hukkam,hlm. 189)
Syaikh Abdul Aziz bin Baz mengatakan, “Adapun dalam hal yang di luar kekuasaan dan kewenangannya, seseorang tidak boleh melakukan perbuatan mengubah kemunkaran dengan kekuatan. Sebab, jika dia mengubah kemunkaran dengan kekuatan terhadap pihak-pihak yang berada di luar kekuasaan dan kewenangannya, akan muncul kejelekan yang lebih besar. Selain itu, akan memunculkan problem besar antara dia dan orang lain, serta antara dia dan pemerintah.” (Majmu’ Fatawa asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz 8/208). 29
Kemudian, seyogyanya kaum muslimin juga tidak melupakan untuk saling menasihati sebagai pengamalan hadits riwayat Muslim tersebut di atas. Nasihat yang diberikan kepada kaum muslimin adalah mengarahkan mereka kepada kemaslahatan dunia akhirat, menahan diri untuk tidak menyakiti mereka, mengajarkan pengetahuan agama yang belum mereka ketahui baik melalui perkataan maupun perbuatan, menutupi aurat mereka, mendatangkan manfaat untuk mereka, melakukan tugas amar ma'ruf nahi munkar kepada mereka dengan ikhlas dan lemah lembut, mengasihi mereka, menghormati orang yang lebih tua di antara mereka, dan menyayangi mereka yang lebih muda, tidak menipu dan tidak menghasud mereka, mencintai mereka sebagaimana mencintai dirinya sendiri, ikut membela hak milik dan kehormatan mereka, dan menganjurkan mereka serta memberikan motivasi kepada mereka.30
Semoga uraian di atas dapat memberikan manfaat. Amin.
1Abu Al Jauzaa, Mungkinkah Salafy Ikut Pemilu dan Berparlemen?, http://abul-jauzaa.blogspot.com/2012/04/mungkinkah-salafiy-ikut-pemilu-dan.html
3Muhammad Abduh Tuasikal, Hukum Coblos dalam Pemilu (4), http://rumaysho.com/jalan-kebenaran/hukum-coblos-dalam-pemilu-4-2426
5Tafsir Ibnu Katsir Juz 6, Sinar Baru Algesindo, Bandung, hlm. 504 - 506
6Muhammad Abduh Tuasikal, Memilih Caleg Non-Muslim, http://muslim.or.id/manhaj/memilih-caleg-non-muslim.html
7Merdeka.com, Pembantaian Rohingya, http://www.merdeka.com/tag/p/pembantaian-rohingya/
9Suara Media, Presiden Merz : Adzan Tak Akan Terdengar di Swiss, http://www.suaramedia.com/dunia-islam/2012/11/19/presiden-merz-adzan-tak-akan-terdengar-di-swiss
10Gema Islam, KH. Kholil Ridwan Bantah Pendapat Ketum PBNU tentang Bolehnya Pilih Pemimpin Non Muslim http://gemaislam.com/berita/indonesia-news-menuitem/388-kh-kholil-ridwan-bantah-pendapat-ketum-pbnu-tentang-bolehnya-pilih-pemimpin-non-muslim
11R Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, cetakan ke-17, Penerbit Attahiriyah Jakarta, 1976, hlm. 469 - 470
12Ibid.
13Qomar Suaidi, Noda-noda Dosa, http://asysyariah.com/noda-noda-dosa/
14R Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, cetakan ke-17, Penerbit Attahiriyah Jakarta, 1976, hlm. 470
15Ibid.
16Muhammad Ali Quthub, Generasiku, Dengarkan Pesan Nabimu, terj. Muhammad Azhar LS, Mitra Pustaka Yogyakarta, 2000, hlm. 189
17Tim Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Memilih Partai Politik, http://www.fatwatarjih.com/2011/09/memilih-partai-politik.html
18Ibid.
19Abu Ahmad Zainal Abidin, Manhaj Ahli Sunnah terhadap Penguasa, http://almanhaj.or.id/content/3022/slash/0/manhaj-ahli-sunnah-terhadap-penguasa/
20Muhammad bin Shamil As Sulami, Al-Bidayah wan Nihayah Masa Khulafa'ur Rasyidin, terj. Abu Ihsan Al Atsari, Darul Haq Jakarta, 2004, hlm.177
21KPK Ingatkan Parpol Soal Gratifikasi, Suara Merdeka, 24 Februari 2014, hlm. 3
23Ummu Ishaq Al Atsariyyah, Ikhtilat Antara Lawan Jenis, http://asysyariah.com/ikhtilat-antara-lawan-jenis/
24Muhammad Abduh Tuasikal, Saatnya Meninggalkan Musik, http://muslim.or.id/fiqh-dan-muamalah/saatnya-meninggalkan-musik.html
26Ibid.
27Imam An Nawawi, Terjemah Syarah Shahiih Muslim, buku 1, cet 1, terj. Wawan Djunaedi Sofwandi, Mustaqim Jakarta, 2002, hlm.548
28Ruwaifi bin Sulaimi, Manhaji “Hubungan Antara Rakyat dan Pemerintah dalam Pandangan Islam”, http://asysyariah.com/manhaji-hubungan-antara-rakyat-dan-pemerintah-dalam-pandangan-islam/
29Ibid.
30Imam An Nawawi, Terjemah Syarah Shahiih Muslim, buku 1, cet 1, terj. Wawan Djunaedi Sofwandi, Mustaqim Jakarta, 2002, hlm.548 

Fakta, kita hidup di negara rawan bencana. Dan hari ini kita saksikan berbagai bencana telah melanda. Hanya ada dua pilihan: menyerah pada kenyataan atau maju mengambil peran dalam kesiagaan. Dukung dan bergabung bersama kami dalam gerakan ‪‎INDONESIA SIAGA‬ ! Salurkan Donasi Kemanusiaan Anda melalui Lazis Muhammadiyah BCA No. 8780 171 171 MANDIRI No. 123 00 99 00 8999 BNI SYARIAH No. 00 915 39 444 BRI SYARIAH No. 2020 191 222

Like Facebook Laskar Informasi | Follow Twitter Laskar Informasi